NEW DELHI - Menteri Pendidikan India Dharmendra Pradhan mengundurkan diri dari jabatannya di tengah gelombang demonstrasi yang berlangsung selama beberapa pekan di berbagai wilayah India. Aksi protes dipicu oleh serangkaian skandal kebocoran soal ujian nasional yang memicu kemarahan kalangan pelajar dan mahasiswa.

Pradhan mengumumkan pengunduran dirinya melalui akun X pada Sabtu (26/7), bertepatan dengan upaya aparat kepolisian membubarkan massa demonstrasi di kawasan Jantar Mantar, New Delhi, menggunakan gas air mata.

Dalam pernyataannya, Pradhan menyebut keputusan tersebut diambil agar situasi yang berkembang tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang dinilainya ingin memperkeruh keadaan.

"Melihat situasi yang terjadi di Jantar Mantar dan di seluruh negeri, serta agar kekuatan anti-nasional tidak memanfaatkan situasi ini, saya telah mengirimkan surat pengunduran diri kepada Perdana Menteri," ujar Pradhan.

Pengunduran diri itu terjadi setelah Perdana Menteri Narendra Modi berjanji mengambil langkah tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam kebocoran soal ujian. Pemerintah juga menyatakan akan membentuk pengadilan jalur cepat (fast-track court) untuk mempercepat proses hukum terhadap para pelaku.

Skandal kebocoran soal ujian yang disertai gangguan teknis dan pembatalan sejumlah ujian telah berkembang menjadi salah satu gelombang protes terbesar yang dihadapi pemerintahan Modi pada masa jabatan ketiganya.

Gerakan demonstrasi dipelopori oleh Cockroach Janta Party (CJP) atau Partai Kecoak, yang bermula sebagai gerakan satire di media sosial sebelum berkembang menjadi wadah nasional yang mengusung tuntutan reformasi sistem pendidikan di India.

Jantar Mantar di New Delhi menjadi pusat aksi unjuk rasa. Massa juga sempat menduduki sebagian ruas Parliament Street yang menghubungkan kompleks parlemen dengan kawasan bisnis Connaught Place.

Pada awal pekan, bentrokan antara demonstran dan aparat sempat terjadi ketika massa berusaha bergerak menuju Gedung Parlemen. Polisi membubarkan aksi menggunakan gas air mata dan tongkat.

Penanganan demonstrasi, termasuk pembatasan akses internet seluler di sekitar lokasi aksi, menuai kritik dari sejumlah organisasi hak asasi manusia internasional. Mereka menilai langkah aparat dalam merespons demonstrasi berlangsung secara berlebihan.

Meski Menteri Pendidikan telah mengundurkan diri, sejumlah kelompok mahasiswa menyatakan akan terus melanjutkan aksi hingga tuntutan mereka terkait reformasi sistem pendidikan dan akuntabilitas atas skandal kebocoran ujian dipenuhi pemerintah.