JAKARTA - Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan keinginannya untuk menguasai Greenland dengan alasan kepentingan keamanan nasional AS. Pernyataan tersebut memicu respons dari negara-negara anggota North Atlantic Treaty Organization (NATO) yang mulai mengerahkan pasukan militer ke wilayah otonom Denmark tersebut.

Prancis, Swedia, Jerman, dan Norwegia mengumumkan pengerahan personel militer ke ibu kota Greenland, Nuuk, pada Rabu (14/1/2026) untuk menjalankan misi pengintaian. Wakil Perdana Menteri Greenland, Mute Egede, mengatakan kehadiran pasukan NATO di wilayah tersebut diperkirakan akan meningkat dalam beberapa hari ke depan.

“Tentara NATO diperkirakan akan lebih banyak hadir di Greenland mulai hari ini dan beberapa hari mendatang. Diperkirakan akan ada lebih banyak penerbangan dan kapal militer,” ujar Egede dalam konferensi pers, seraya menegaskan bahwa aktivitas tersebut merupakan bagian dari latihan.

Belanda Ikut Terlibat

Selain empat negara tersebut, Belanda juga turut mengirim personel militer ke Greenland. Menteri Pertahanan Belanda Rubens Brekelmans menegaskan bahwa kawasan Arktik, termasuk Greenland, memiliki nilai strategis tinggi bagi seluruh anggota NATO.

“Keamanan di wilayah Arktik (termasuk Greenland) sangat penting secara strategis bagi semua anggota NATO,” kata Brekelmans dalam pernyataan resminya, Kamis (15/1/2026).

Ia menambahkan bahwa Belanda berpartisipasi dalam misi pengintaian bersama NATO sebagai bagian dari latihan militer di kawasan Arktik. Dalam tahap awal, Belanda mengirim satu perwira angkatan laut ke Greenland. Kehadiran pasukan Eropa ini dijadwalkan menyusul kegagalan pembicaraan antara pejabat AS, Denmark, dan Greenland di Washington terkait perbedaan pandangan mendasar.

Sikap Tegas Amerika Serikat

Pemerintah AS menegaskan bahwa pengerahan pasukan NATO tidak akan memengaruhi kebijakan Presiden Trump terkait Greenland. Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt menyatakan bahwa rencana Trump untuk mengakuisisi pulau Arktik tersebut tetap berjalan.

“Saya rasa pasukan di Eropa tidak memengaruhi proses pengambilan keputusan presiden, dan sama sekali tidak memengaruhi tujuannya untuk mengakuisisi Greenland,” ujar Leavitt, Jumat (16/1/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan setelah pertemuan antara Wakil Presiden JD Vance, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, Menteri Luar Negeri Denmark Lars Løkke Rasmussen, serta perwakilan Greenland Vivian Motzfeldt. Gedung Putih menyebut pertemuan itu berlangsung produktif dan menghasilkan kesepakatan untuk membentuk kelompok kerja guna membahas akuisisi Greenland secara teknis setiap dua hingga tiga minggu.

Menurut Leavitt, Presiden Trump memandang penguasaan Greenland sebagai kepentingan strategis utama bagi keamanan nasional Amerika Serikat.

Penolakan Denmark

Di sisi lain, Pemerintah Denmark dengan tegas menolak rencana tersebut. Menteri Luar Negeri Denmark Lars Løkke Rasmussen menegaskan bahwa penguasaan Greenland oleh AS tidak mungkin terjadi karena bertentangan dengan hukum internasional dan melanggar kedaulatan Denmark.

“Ini tidak mungkin. Ini bukan yang kami inginkan di Denmark maupun di Greenland, dan bertentangan dengan semua aturan internasional. Ini melanggar kedaulatan,” kata Rasmussen.

Pernyataan ini menjadi respons langsung atas sikap Gedung Putih yang menegaskan bahwa rencana Trump tidak berubah meski ada kehadiran pasukan NATO di Greenland.