JAKARTA - Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, memicu kontroversi global setelah secara terang-terangan menyatakan keseriusannya untuk menjadikan Venezuela sebagai negara bagian ke-51 AS. Gagasan ini muncul menyusul ketegangan yang memuncak setelah militer AS menangkap mantan Presiden Nicolas Maduro di Ciracas pada awal tahun 2026. Trump diduga mengincar cadangan minyak dan kekayaan alam melimpah milik negara Amerika Selatan tersebut sebagai motif utama di balik wacana ini.

Melalui platform Truth Social, Trump melontarkan kode dengan tagar #51 yang merujuk pada penambahan negara bagian baru. Dalam wawancara terbaru dengan Fox News pada Senin (11/5/2026), ia menegaskan bahwa rencana tersebut bukan sekadar gertakan politik melainkan sesuatu yang sedang dipertimbangkan secara serius.

Respons Tegas Pemerintah Venezuela

Presiden Sementara Venezuela, Delcy Rodriguez, memberikan jawaban menohok atas klaim sepihak Washington tersebut. Berbicara di sela sidang Mahkamah Internasional di Den Haag, ia menegaskan beberapa poin penting:

• Kedaulatan Mutlak: Rodriguez menyatakan bahwa rakyat Venezuela sangat mencintai kemerdekaan dan para pahlawan mereka, sehingga ide menjadi bagian dari AS "tidak akan pernah" dipertimbangkan.

• Diplomasi Bukan Aneksasi: Meski saat ini Venezuela sedang menjalankan agenda kerja sama diplomatik dengan AS, hal tersebut dilakukan dalam kerangka kemitraan, bukan penyerahan kedaulatan.

• Reformasi Sektor Energi: Di bawah kepemimpinan Rodriguez, Venezuela memang telah membuka ruang bagi perusahaan asing (terutama asal AS) untuk masuk ke sektor migas dan pertambangan, namun tetap dalam kendali domestik.

Latar Belakang dan Konteks Politik

Sejak mengambil alih kekuasaan dari Maduro, Rodriguez sebenarnya telah menunjukkan sikap yang lebih lunak terhadap tuntutan Trump mengenai akses bahan bakar fosil. Ia juga telah menginisiasi undang-undang amnesti yang membebaskan ratusan tahanan politik sebagai bagian dari upaya pencairan hubungan dengan Washington.

Namun, tawaran Trump untuk mengubah status kewarganegaraan dan kedaulatan Venezuela menjadi bagian dari wilayah AS dianggap sebagai garis merah yang tidak bisa dinegosiasikan. Wacana ini diprediksi akan semakin memperumit stabilitas di kawasan Amerika Latin serta memicu debat panjang mengenai hukum internasional terkait kedaulatan negara.