JAKARTA - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rany Mauliani, meminta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) bersama instansi terkait memperketat pengawasan terhadap harga dan ketersediaan masker di pasaran.

Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan kebutuhan perlindungan masyarakat tetap terpenuhi sekaligus mencegah kelangkaan maupun kenaikan harga masker secara tidak wajar di tengah dampak sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau.

“Terkait adanya keluhan kenaikan harga masker, saya kira ini harus menjadi perhatian serius. Saya mendorong Dinas PPKUKM bersama instansi terkait melakukan pemantauan harga dan ketersediaan masker di pasaran,” ujar Rany, Senin (7/9).

Menurutnya, kondisi darurat tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk memperoleh keuntungan secara berlebihan. Apabila ditemukan indikasi penimbunan atau praktik permainan harga, Pemprov DKI diminta mengambil tindakan tegas sesuai ketentuan yang berlaku.

“Jangan sampai situasi bencana atau kondisi darurat justru dimanfaatkan oleh oknum untuk mengambil keuntungan berlebihan,” tegasnya.

Selain pengawasan harga, Rany meminta Pemprov DKI memastikan ketersediaan masker yang sesuai untuk melindungi masyarakat dari paparan partikulat abu vulkanik. Masker tersebut diharapkan dapat tersedia dalam jumlah memadai dan mudah diperoleh masyarakat.

“Jangan sampai masyarakat yang membutuhkan justru kesulitan mendapatkan masker karena stok terbatas,” ucapnya.

Rany juga mendorong penguatan kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengantisipasi kemungkinan meningkatnya warga yang mengalami gangguan pernapasan atau keluhan kesehatan akibat paparan abu vulkanik.

Kesiapan tersebut mencakup ketersediaan tenaga medis, obat-obatan, ruang pelayanan, serta akses layanan kesehatan yang dapat digunakan masyarakat selama 24 jam. Ia juga meminta layanan Jakarta Siaga 112 dan fasilitas kesehatan terdekat dapat memberikan respons secara cepat apabila terjadi kondisi darurat.

“Layanan Jakarta Siaga 112 dan fasilitas kesehatan terdekat juga harus benar-benar responsif,” katanya.

Rany mengapresiasi langkah cepat Pemprov DKI Jakarta dalam mengantisipasi dampak sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Namun, ia meminta seluruh langkah mitigasi dilakukan secara konsisten dan terus disesuaikan dengan perkembangan kondisi di lapangan.

Menurutnya, penerapan PJJ, pengoperasian water mist, imbauan penggunaan masker, serta pembatasan aktivitas di luar ruangan merupakan langkah preventif yang penting untuk menjaga kesehatan dan keselamatan warga.

“Menurut saya, langkah cepat Pemprov DKI dalam mengantisipasi dampak sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau patut diapresiasi. Kebijakan PJJ, pengoperasian water mist, imbauan penggunaan masker serta pembatasan aktivitas di luar ruangan merupakan langkah preventif yang penting untuk melindungi kesehatan dan keselamatan warga,” jelas Rany.

Ia menilai terdeteksinya sebaran abu vulkanik hingga wilayah Jakarta membuat prinsip kehati-hatian perlu terus dikedepankan. Menurutnya, penerapan PJJ bukan berarti menghentikan proses pendidikan, melainkan bentuk perlindungan agar anak-anak tetap dapat memperoleh hak pendidikan tanpa harus terpapar kondisi udara yang kurang baik.

“Dari DPRD, kami tentu mendorong agar respons cepat ini tidak hanya bersifat sementara, tetapi diikuti dengan kesiapsiagaan yang terukur. Koordinasi antara Pemprov, BPBD, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, BMKG dan instansi terkait harus terus dilakukan berdasarkan perkembangan kondisi di lapangan,” tandasnya.

Rany juga mengimbau masyarakat tetap tenang dan meningkatkan kewaspadaan dengan mengikuti informasi resmi pemerintah. Warga diminta menggunakan masker saat harus beraktivitas di luar rumah, mengurangi kegiatan luar ruangan yang tidak mendesak, serta segera mencari pertolongan medis apabila mengalami keluhan kesehatan.