JAKARTA— Musyawarah Warga Kota di Pasar Rebo, Jakarta Timur, mengungkap sejumlah permasalahan dalam pengelolaan program bantuan di era Pj Gubernur Heru Budi. Warga mengeluhkan program bantuan sudah tidak sama seperti era Gubernur Anies Baswedan. Banyak program Anies Baswedan yang dikurangi bahkan dihentikan. Padahal, warga sudah mengandalkan program tersebut sebagai salah satu penopang hidup mereka.

Dalam Musyawarah Warga Kota Deklarasi Pasar Rebo yang digelar pada Sabtu, 20 Juli, 2024, ada empat permasalahan yang diungkapkan warga. Yakni, tentang Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). Masyarakat menyoroti penyaluran bantuan yang tidak lagi lancar. Jauh berbeda seperti di era Anies Baswedan.

“Kartu lansia ini prosedurnya seperti apa? Kriterianya juga seperti apa? Saya punya orangtua lansia tapi untuk mendapatkan akses KLJ sangat susah. Kami berharap Warga Kota tidak hanya untuk memenangkan Bapak Anies Baswedan tapi juga menjadi wadah untuk mempermudah akses bagi yang berhak untuk mendapatkan program unggulan Pak Anies Baswedan ke depan,” kata Diyana, warga Kelurahan Baru.

KLJ merupakan salah satu program prioritas Anies Baswedan. Kebijakan ini berangkat dari situasi bahwa banyak kasus warga lansia yang tidak diperhatikan kesejahteraannya. Mereka memiliki keterbatasan ekonomi akibat beberapa faktor, seperti sudah tidak memiliki penghasilan tetap. Mereka juga kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari dan merawat kesehatan. Terhitung sejak awal diluncurkan di 2018 hingga masa akhir kepemimpinan Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta, terdapat 104.448 penerima manfaat, yakni lansia tak mampu yang berumur di atas 60 tahun.

Upaya menghentikan program yang sukses diterapkan di era Anies Baswedan tak hanya KLJ. Tapi juga program PBB gratis. Di era Anies Baswedan, PBB gratis untuk rumah dengan nilai jual obyek pajak (NJOP) rendah. Program ini menyasar warga tidak mampu yang masih harus terbebani dengan pajak rumah mereka. Namun, beberapa komponen program ini dihentikan Pemprov Jakarta. Akibatnya, banyak warga miskin yang bertambah beban hidupnya.

“Seinget saya, PBB itu gratis. Namun tiba tiba dapat tagihan pajak. Apakah itu sudah peraturan baru karena gubernurnya ganti atau gimana? Kalau bisa, kembali lagi ke peraturan terkait PBB seperti pada saat Pak Anies Baswedan menjabat,” kata Isma.

Selain PBB, permasalahan juga ditemukan pada program Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ). Maisaroh, warga Kelurahan Gedong yang memiliki buah hati penyandang disabilitas, mengungkapkan per 1 Maret lalu tiba-tiba kartu tersebut dinyatakan vakum. Kebijakan tersebut dilakukan Pemprov Jakarta tanpa melalui pengumuman sebelumnya. Akibatnya, bantuan yang selama ini jadi andalan tiba-tiba hilang. “Kita bingung mau tanya siapa?” katanya.

Padahal, para pemilik KPDJ sangat membutuhkan kartu tersebut. Kartu tersebut tidak hanya memudahkan hidup mereka. Tapi juga menjadi bukti komitmen kepedulian dari Pemprov Jakarta terhadap warga tak mampu tanpa terkecuali, apapun kondisi mereka. “Saya berharap Pak Anies Baswedan nanti bisa menjabat kembali. Tolong aktifkan kembali kartu disabilitas,” katanya.

Begitu juga KJMU. Bantuan program tidak diberikan sejak mahasiswa masuk kuliah. Tapi di tengah jalan. Padahal, awal kuliah adalah masa di mana mahasiswa tidak mampu rawan dropped out (DO) karena kekurangan biaya. “Mahasiswa tersebut sudah daftar dari awal masuk perkuliahan tapi baru disetujui dan baru terima saat sudah semester 4. Jadi tolong diperjelas lagi,” kata Yulianti dari Kelurahan Cijantung.