JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyampaikan permohonan maaf pada semua pihak yang terdampak kemacetan di sekitar kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Pram juga menegaskan, Pemprov DKI Jakarta akan mengirim surat teguran secara resmi ke pengelola Pelabuhan Tanjung Priok terkait hal ini.

"Karena ini terjadi di Jakarta Sebagai Gubernur Jakarta saya bertanggung jawab. Secara khusus saya ingin menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya," kata Pram, Sabtu (19/4).

Dilanjutkan Pram, walau sebenarnya pengelolaan Pelabuhan Tanjung Priok sama sekali tidak ada hubungan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, namun dampak kemacetan yang ditimbulkan mengular hingga ke sejumlah kawasan. Bahkan kemacetan yang terjadi sejak dua hari lalu masih berlangsung hingga hari ini.

Dijelaskannya, kejadian kemacetan yang mengular hingga ke sejumlah kawasan di Jakarta itu dipicu overload arus keluar masuk kendaraan trailer ke kawasan pelabuhan.

Informasi yang didapatnya dari Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo menyebut sejak dua hari lalu, dari kapasitas maksimal 2.500 kendaraan, nyatanya kawasan Pelabuhan Tanjung Priok diakses hingga 7.000 truk trailer setiap harinya.

Hal itu disebabkan pihak pengelola berupaya memaksimalkan waktu libur panjang selama tiga hari untuk aktivitas pengiriman barang sebagai pengganti dari masa libur lebaran kemarin.

Hal ini, menurut Pram, menunjukkan ketidakprofesionalan pengelola pelabuhan sehingga memicu kemacetan yang mengular ke sejumlah kawasan di Jakarta.

Meski pihak pengelola pelabuhan telah meminta maaf secara terbuka kepada semua pihak, kejadian ini ditegaskan Pram harus menjadi pelajaran dan tidak boleh terulang lagi.

Karena itu, Pram tetap meminta Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta memberikan surat teguran keras agar pihak pengelola tidak lagi mengulangi kesalahan yang berdampak terhadap pengguna transportasi lainnya di Jakarta.

"Saya sudah meminta Kepala Dinas Perhubungan atau kalau perlu saya sendiri, akan memberikan peringatan sekeras-kerasnya ke pengelola pelabuhan. Yang penting ini tidak boleh terjadi kembali," tandasnya.