JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menginstruksikan percepatan penyelesaian proyek galian di kawasan Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Proyek yang semula dijadwalkan selesai pada Desember 2025 ini ditargetkan rampung lebih cepat, yakni pada November mendatang.

“Saya minta November diselesaikan. Awalnya targetnya Desember, tapi saya sudah minta agar dimajukan,” ujar Gubernur Pramono saat ditemui di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Minggu (24/8).

Langkah percepatan ini dilakukan guna mengatasi kemacetan yang timbul akibat proyek infrastruktur tersebut. Selain percepatan waktu, Gubernur Pramono juga meminta sejumlah penyesuaian teknis di lapangan untuk mengurangi dampak lalu lintas.

“Saya minta pagar proyek diperkecil, dan sebagian trotoar yang belum optimal untuk pejalan kaki digunakan sementara untuk memperlebar jalur lalu lintas. Nanti akan kami kembalikan seperti semula setelah proyek selesai,” jelasnya.

Gubernur Pramono juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang terdampak kemacetan akibat proyek ini. Ia menegaskan bahwa proyek tersebut penting untuk pengembangan infrastruktur kota, seperti pemasangan kabel bawah tanah, sistem sanitasi, dan perbaikan saluran air.

“Ini memang hal yang tidak bisa dihindari. Namun, kami pastikan di luar wilayah Simatupang, kondisi lalu lintas sudah menunjukkan perbaikan,” tambahnya.

Sebagai tindak lanjut, Pemprov DKI Jakarta telah menggelar rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Gubernur untuk merumuskan langkah jangka pendek dan menengah dalam penanganan kemacetan di kawasan TB Simatupang.

Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Yustinus Prastowo, menyampaikan bahwa terdapat tujuh langkah jangka pendek yang telah disepakati:

1. Review Proyek Galian
   Evaluasi menyeluruh terhadap proyek IPALD Perumda Paljaya (7 km di Cilandak) dan proyek perpipaan Rusun Tanjung Barat (4 km), dengan target selesai Oktober–November 2025.

2. Percepatan Pengerjaan
   Instruksi kepada PAM Jaya dan Paljaya untuk melaksanakan pekerjaan 24 jam non-stop, memperpendek pagar proyek, dan menempatkan flagman untuk pengaturan lalu lintas.

3. Koordinasi dengan Pemerintah Pusat
   Pengaturan sistem buka-tutup pintu tol pada jam sibuk guna meredam kepadatan kendaraan.

4. Optimalisasi Area Publik
   Pemanfaatan area yang tersedia untuk halte atau parkir sementara agar angkutan umum tidak menumpuk di bahu jalan.

5. Pemanfaatan Trotoar
   Penggunaan trotoar sementara untuk memperlebar ruas jalan, khususnya di titik penyempitan.

6. Sinergi Antar-Lembaga
   Penguatan koordinasi lintas instansi, termasuk Polri, Dinas Perhubungan, Satpol PP, MRT Jakarta, dan Transjakarta.

7. Informasi Lalu Lintas
   Kerja sama dengan platform navigasi seperti Google Maps untuk menyampaikan informasi proyek dan rute alternatif bagi pengguna jalan.

Untuk penanganan jangka menengah, Pemprov DKI Jakarta akan mengkaji pembangunan underpass atau flyover di sejumlah perempatan besar di sepanjang Jalan TB Simatupang, guna mengoptimalkan arus lalu lintas jangka panjang.

Pemprov DKI berkomitmen untuk terus berinovasi dan mengambil langkah-langkah strategis agar pembangunan infrastruktur tetap berjalan tanpa mengorbankan kenyamanan masyarakat dalam berkegiatan sehari-hari.