JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dampak musim kemarau, termasuk potensi kebakaran, kekeringan, penurunan kualitas udara, dan gangguan kesehatan masyarakat.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), puncak musim kemarau terjadi pada Agustus hingga September 2026. Sementara fenomena El Nino diperkirakan masih berlangsung hingga awal 2027.

“Berdasarkan prediksi BMKG, puncak kemarau terjadi pada bulan Agustus sampai dengan September tahun 2026, dengan fenomena El Nino yang masih berlangsung hingga awal tahun 2027,” kata Pramono saat menjadi pembina Apel Jaga Jakarta dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau 2026 di Lapangan Silang Monas Sisi Selatan, Rabu (2/9/2026).

Menurut Pramono, kondisi cuaca yang semakin panas dan kering berpotensi meningkatkan berbagai risiko, terutama kebakaran di kawasan permukiman padat. Karena itu, seluruh jajaran diminta tidak hanya mengandalkan penanganan saat kejadian, tetapi juga menyiapkan langkah mitigasi sejak dini.

“Kondisi cuaca yang terus berubah menyebabkan kita harus selalu siaga dan menyiapkan langkah mitigasi cadangan,” ujarnya.

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, sebanyak 457 peristiwa kebakaran tercatat terjadi sepanjang Juli hingga Agustus 2026. Kebakaran paling banyak terjadi di wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Timur dengan sejumlah dugaan penyebab, antara lain korsleting listrik, pembakaran sampah, serta kelalaian membuang puntung rokok.

Untuk mengantisipasi dampak kekeringan dan potensi kekurangan air, Pramono meminta BPBD menyiapkan 29 tangki air yang berasal dari 10 instansi dan lembaga. Distribusi air bersih juga diarahkan untuk menyasar wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan.

Pramono meminta langkah mitigasi tidak berhenti pada penyediaan air bersih. Jajarannya juga diminta memperkuat pencegahan kebakaran, menjaga kualitas udara, mengantisipasi dampak terhadap kesehatan masyarakat, memperkuat ketahanan pangan, serta memastikan informasi dan respons cepat dapat menjangkau masyarakat hingga tingkat kelurahan.

Ia mengingatkan seluruh perangkat daerah agar memahami karakteristik dan potensi risiko di wilayah kerja masing-masing. Langkah tersebut diperlukan agar kebutuhan masyarakat dapat diidentifikasi lebih awal dan dukungan sumber daya dapat disiapkan sebelum kondisi darurat terjadi.

“Identifikasi kebutuhan masyarakat agar dukungan sumber daya dapat dipersiapkan dan dapat disalurkan bila dibutuhkan,” katanya.

Selain itu, Pramono meminta distribusi layanan dan ketersediaan air bersih dilakukan secara cepat dan tepat. Koordinasi lintas sektor juga harus diperkuat agar setiap unsur dapat bergerak secara terpadu ketika terjadi kondisi yang membutuhkan penanganan.

“Bangun kerja sama lintas sektor yang solid di lapangan agar komunikasi berjalan efektif, seluruh unsur dapat bergerak bersama secara cepat dan efisien,” ujar Pramono.

Gubernur juga menekankan pentingnya sinergi antara unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), relawan, dan mitra kebencanaan. Pengawasan titik rawan kebakaran, pemantauan stok pangan, hingga edukasi mengenai bahaya korsleting listrik di permukiman padat perlu dilakukan secara berkelanjutan.

“Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh unsur Forkopimda, relawan, dan mitra atas dukungan dan kolaborasinya dalam penanganan kebencanaan di Jakarta selama ini,” tuturnya.

Di sisi lain, Pramono mengajak masyarakat ikut berperan dalam menghadapi musim kemarau. Warga diminta menggunakan air secara bijak, menjaga lingkungan dari sumber api, tidak membuang puntung rokok sembarangan, serta memastikan alat pemadam api ringan (APAR) tersedia dan dapat digunakan.

Apel kesiapsiagaan tersebut diikuti sekitar 1.027 personel yang berasal dari Pemprov DKI Jakarta, TNI, Polri, BNPB, BMKG, PAM Jaya, PMI, relawan, dan sejumlah mitra kebencanaan.

Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Marulitua Sijabat mengatakan warga yang membutuhkan bantuan air bersih akibat kekeringan dapat melaporkannya melalui layanan darurat 112.

BPBD, kata Marulitua, telah berkoordinasi dengan PAM Jaya untuk memastikan mekanisme distribusi air bersih berjalan cepat, termasuk melalui jalur komunikasi dengan pemerintah kota, kecamatan, dan kelurahan.

“Kami sudah berkoordinasi juga dengan PAM Jaya untuk menyiapkan jalur komunikasi, terutama melalui 112. Ini yang kami sosialisasikan ke jajaran wali kota, kecamatan, dan kelurahan,” kata Marulitua.