Jakarta — Isu banjir menjadi salah satu sorotan utama masyarakat Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Mereka mengkritik penutupan sumur resapan yang di era Anies Baswedan jadi gubernur Jakarta digunakan untuk mengatasi banjir. Selain itu, drainase juga tidak banyak dibenahi di era Pemprov Jakarta dipimpin Pj Gubernur Heru Budi.

“Di zaman Pak Anies Baswedan dulu, sumur resapan yang ada di Jakarta terkontrol dengan baik. Zaman Pj Gubernur Jakarta sekarang, sumur resapan itu mulai diaspal bahkan ada yang sudah tidak terurus lagi. Padahal, Jakarta ini sangat identik dengan banjir,” kata Nanang, Warga Kota Grogol Petamburan dalam acara Musyawarah  di Jalan Jelambar Timur, Grogol, Rabu 24 Juli 2024.

Nanang sangat berharap Anies Baswedan bisa kembali menjabat gubernur Jakarta. Sebab, banyak masalah warga yang butuh sentuhan langsung Anies Baswedan. Salah satunya soal kebutuhan tanah makam. Warga kini kesulitan menyiapkan tanah makam akibat keterbatasan lahan. “Sekarang sudah tidak ada lagi lahan kuburan. Kalaupun ada lahan, kita disuruh bayar dan mahal. Kisaran Rp 4 juta. Saya mohon hal-hal seperti ini diselesaikan juga saat nanti menjabat lagi,” kata Nanang.

Nanang mengatakan, banyak laporan warga yang masuk kepada dirinya. Laporan-laporan tersebut terkait dengan kinerja Pemprov Jakarta dalam penyaluran program bantuan. Salah seorang warga Kelurahan Tanjung Duren Utara melaporkan bahwa ada saudaranya yang seharusnya berhak atas bantuan anak yatim.

“Pada saat saya cek ke bank data, nama anak yatim tersebut ada. Namun, keuangannya sudah tidak ada. Alasannya, uang itu telah ditarik lagi oleh negara. Saya jadi bingung. Saya harap Pak Anies Baswedan jika kembali menjadi gubernur, masalah-masalah yang ada di Jakarta dapat diatasi dengan baik,” katanya.

Selain itu, kata Nanang, Anies Baswedan juga harus membenahi masalah pendidikan. Salah satunya adalah soal pemerataan sekolah. Di Kelurahan Jelambar, jumlah sekolah negeri masih sangat minim. Akibatnya, banyak siswa sekolah yang harus menempuh perjalanan cukup jauh. Padahal, sebagian besar dari mereka berasal dari warga tak mampu. Kondisi ini berpotensi meningkatkan angka putus sekolah.

“Pak Anies Baswedan nanti harus mulai memetakan sekolah-sekolah negeri yang merata. Tidak hanya merata bangunan fisiknya tapi juga kualitasnya. Agar warga Jakarta meningkat taraf hidupnya tidak terjebak pada rantai kemiskinan terus menerus,” katanya.