JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membongkar salah satu Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan. Pembongkaran ditargetkan rampung paling lambat September atau Oktober 2026.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, penataan tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan JPO integrasi yang terhubung dengan Stasiun LRT Rasuna Said dan Halte Transjakarta. Pelaksanaan pembongkaran akan diatur agar tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas di Jalan H.R. Rasuna Said.

“Pembongkaran rampung paling lambat September atau Oktober 2026. Pelaksanaannya akan diatur agar tidak mengganggu arus lalu lintas di Jalan H.R. Rasuna Said,” ujar Pramono dalam keterangan tertulis, Senin (10/8/2026).

Keputusan tersebut diambil setelah Pramono meninjau langsung dua JPO yang berada berdekatan pada Minggu (9/8/2026). Dari hasil peninjauan, kedua JPO memiliki fungsi yang sama, tetapi dibangun pada periode berbeda.

“Dua-duanya ini fungsinya sama persis. Cuma yang satu dibuat oleh Pemerintah DKI Jakarta lebih lama, sementara yang satu lagi dibuat oleh LRT dan KAI lebih baru,” kata Pramono.

Menurut Pramono, JPO integrasi memiliki fasilitas yang lebih mendukung kebutuhan seluruh pengguna. JPO tersebut telah dilengkapi lift dan guiding block, sehingga lebih mudah diakses oleh penyandang disabilitas maupun warga lanjut usia.

Sebaliknya, JPO lama dinilai belum memenuhi kebutuhan aksesibilitas secara optimal. Pemprov DKI Jakarta juga tidak memilih opsi menghubungkan kedua JPO karena terdapat perbedaan ketinggian lantai sekitar 75 sentimeter yang dinilai dapat mengurangi kenyamanan dan aksesibilitas pengguna.

“Yang satu akan kita bongkar. Alasannya karena yang satu itu betul-betul tidak ramah terhadap disabilitas. Kalau kita sambungkan, ada beda ketinggian yang cukup tinggi,” ujar Pramono.

Setelah JPO lama dibongkar, seluruh akses penyeberangan di lokasi tersebut akan diarahkan melalui JPO integrasi. Pemprov DKI Jakarta memastikan fasilitas yang tersedia, termasuk lift, dapat berfungsi secara optimal untuk mendukung mobilitas masyarakat.

Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Heru Suwondo mengatakan, proses pembongkaran akan dilakukan setelah seluruh tahapan administrasi aset bersama Badan Pengelolaan Aset Daerah selesai, dilanjutkan dengan proses pelelangan.

“Kalau pembongkaran, saya lihat tidak begitu lama, mungkin sekitar dua-tiga minggu,” kata Heru.

Penataan ini diharapkan dapat menciptakan akses penyeberangan yang lebih aman, nyaman, dan inklusif, sekaligus mengoptimalkan konektivitas antarmoda transportasi publik di kawasan Rasuna Said.