Pendidikan jadi Program Pengentasan Kemiskinan Era Gubernur Anies Baswedan yang Dirindukan Warga Jakarta

JAKARTA— Bukan tanpa alasan Anies Baswedan terus dirindukan Warga Kota Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Salah satunya, pemerintahan Anies Baswedan berjalan tanpa diskriminasi. Contoh nyata adalah ketika pandemi covid-19 melanda. Bantuan cepat dan tanpa pilih kasih.

“Waktu pandemi, banyak warga yang kesulitan ekonomi. Pak Anies Baswedan memberikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan bantuan sosial (bansos) untuk semua yang membutuhkan. Tidak ada pilih kasih. Merata semuanya,” kata Koordinator Warga Kota Kecamatan Kebayoran Baru, Ossy.

Hal ini, kata Ossy, berbeda setelah Anies Baswedan tidak lagi jadi Gubernur Jakarta. Banyak anak sekolah berusia 6-12 tahun terpaksa berhenti sekolah. Ossy melihat dengan mata kepalanya sendiri karena dia kerap turun ke masyarakat akar rumput. Kasus-kasus anak tidak bisa sekolah karena biaya, salah satunya, dia temui di daerah Petogogan.

“Masih banyak warga yang kondisi ekonominya pra sejahtera, dan ekonomi keluarganya terguncang pasca covid karena orang tuanya sulit mendapat pekerjaan akibat menjadi korban PHK perusahaan. Tapi respons Pemprov Jakarta hari sangat lambat dan penuh diskriminasi. Jauh saat Anies Baswedan menjadi Gubernur Jakarta dulu,” katanya.

Pendidikan memang menjadi salah satu instrumen pengentasan kemiskinan yang digagas Anies Baswedan. Dengan memberi bantuan beasiswa pendidikan bagi siswa-siswa tak mampu, peluang keluarga siswa tersebut untuk keluar dari garis kemiskinan lebih besar.

Anies Baswedan mendorong agar anak-anak di Jakarta bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas kendati mereka terlahir dari keluarga prasejahtera. Dengan begitu, anak-anak diharapkan dapat mendapatkan kesempatan lebih baik ketimbang orang tuanya.

Program Kartu Jakarta Pintar (KJP). Pada masa kepemimpinan Anies Baswedan, program KJP yang berubah nama menjadi Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus mampu menciptakan berbagai pencapaian luar biasa. Sebanyak 674.599 peserta didik dari kalangan tidak mampu mendapat biaya penuh untuk mengenyam pendidikan minimal sampai tamat SMA/SMK. Angka partisipasi sekolah di DKI Jakarta pada tahun 2022 meningkat jadi 92,2 persen dari tahun sebelumnya 89,1 persen.

Keberhasilan program tersebut masih kuat dalam benak Nurhasanah, warga Kelurahan Pulo, Kebayoran Baru. Dia merasakan sendiri komitmen luar biasa Anies Baswedan kepada guru dan para siswa. Tidak hanya siswa di bangku formal, tapi juga bagi mereka yang berkecimpung di pendidikan anak usia dini (PAUD).

Pada 2017-2022, kata Nurhasanah, para guru sangat diperhatikan kesejahteraannya melalui pemberian insentif kepada guru honorer, PPPK dan PNS. Begitu juga dengan para siswa terkait biaya masuk sekolah swasta, birokrasi KJP Plus yang sistematis dan sederhana, serta bantuan-bantuan pendidikan lain.

“Saya yakin itu karena Pak Anies Baswedan juga merupakan seorang pendidik yang mengerti tentang pentingnya menaikkan mutu SDM Indonesia melalui pendidikan. Kami akan berjuang untuk memenangkan Pak Anies Baswedan menjadi Gubernur DKJ demi masa depan rakyat jakarta dan peserta didik di Jakarta,” kata Nurhasanah.