
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung resmi membuka Urban Climate Action Programme (UCAP) Climate Action Implementation (CAI) Regional Convening 2025 di Hotel Ayana Midplaza, Jakarta Pusat, Rabu (23/7).
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung resmi membuka Urban Climate Action Programme (UCAP) Climate Action Implementation (CAI) Regional Convening 2025 di Hotel Ayana Midplaza, Jakarta Pusat, Rabu (23/7).
Dalam sambutannya, Pramono menyampaikan berbagai capaian dan komitmen Jakarta dalam mengatasi perubahan iklim. Salah satunya terkait penurunan peringkat kemacetan Jakarta berdasarkan hasil survei TomTom, yang sebelumnya kerap masuk 20 besar kota termacet di dunia, kini berada di peringkat 90.
"Saya menjadi gubernur, mempunyai program yang disebut Transjabodetabek, tiba-tiba Jakarta ketika disurvei oleh lembaga internasional namanya TomTom Survey yang dulu selalu 20 besar kota termacet di dunia, tiba-tiba nomor 90," ujar Pramono.
Ia kemudian berbagi pengalaman dari kunjungannya ke New York atas undangan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang membahas isu serupa. Saat melakukan pertemuan bilateral dengan Wali Kota New York, keduanya membahas masalah kemacetan, di mana kedua kota ini sebelumnya sama-sama masuk dalam peringkat 10 besar.
Namun kini perbaikan masalah kemacetan terjadi di Jakarta. Di Indonesia sendiri, kota termacet bukan lagi Jakarta melainkan Bandung. Kemudian diikuti Medan, Palembang, Surabaya, dan Jakarta.
Pramono pun kemudian mengaitkan perbaikan masalah kemacetan di Jakarta dengan kebijakannya yang mewajibkan Aparatur Sipil Negara (ASN) menggunakan transportasi umum setiap Rabu.
Lebih lanjut, Pramono menyampaikan, pertemuan ini menjadi tonggak penting bagi Jakarta. Sejak 2018, kota-kota C40, melalui Pemerintah Inggris telah memberikan dukungan penuh kepada 35 kota di dunia, termasuk Jakarta. Karena itu, Pramono mengucapkan terima kasih atas dukungan tersebut dan menyatakan komitmen penuh Jakarta untuk terus berbenah.
"Kami ingin menyampaikan terima kasih dan kami memberikan dukungan sepenuhnya untuk bisa berubah," ujar Pramono.
Pramono juga menyatakan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk terus melakukan perbaikan. Salah satunya yakni terkait penyusunan Jakarta Green Building Regulation.
Peraturan ini menargetkan efisiensi energi dan air sebesar 100 persen untuk bangunan baru dan 50 persen untuk bangunan eksisting pada 2030, yang berpotensi mengurangi emisi CO2 hingga 10,6 juta ton per tahun.
Selain itu, Jakarta akan memanfaatkan 55 juta ton cadangan sampah di Bantar Gebang, dengan volume harian 7.700 ton sebagai sumber energi.
"Saya beruntung sudah mendapatkan arahan dan sekaligus persetujuan oleh pemerintah pusat, oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto bahwa penggunaan energi ke depan di Jakarta salah satunya akan menggunakan energi sampah, pembangkit energi sampah," jelasnya.
Pramono juga memaparkan bahwa Jakarta akan membangun empat Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTS), yang diharapkan akan menjadikan Jakarta semakin hijau.
Dalam kesempatan ini, Pramono menyampaikan bahwa Pemprov DKI Jakarta secara resmi bergabung dengan Clean Investment Accelerator initiative. Melalui inisiatif ini, Jakarta berkomitmen mengalihkan pembiayaan kota dari bahan bakar fosil menuju solusi iklim yang membangun ekonomi tangguh dan inklusif.
Inisiatif ini juga mendorong pengembangan instrumen pembiayaan hijau seperti obligasi dan portofolio berbasis ESG (Environmental, Social, and Governance), serta kebijakan berkelanjutan yang dikembangkan di negara-negara C40.
"Dengan demikian, prinsip itulah yang ingin kami sampaikan," tandasnya.