
Presiden Prabowo Subianto menghadiri Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026. (Foto: BPMI Setpres)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa Pemerintah telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan transformatif dalam 21 bulan sejak dirinya mengucapkan sumpah sebagai Presiden Republik Indonesia. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.
Presiden menjelaskan, 121 kebijakan transformatif tersebut dijalankan dalam 663 hari pemerintahan atau rata-rata satu kebijakan transformatif setiap lima hari. Kebijakan-kebijakan tersebut ditujukan untuk menyelesaikan berbagai persoalan negara, termasuk sejumlah persoalan yang telah berlangsung selama puluhan tahun.
“Dalam 21 bulan, tepatnya 663 hari sampai hari ini, Pemerintah yang saya pimpin telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan-kebijakan transformatif untuk menyelesaikan masalah-masalah negara,” ujar Presiden Prabowo.
Menurut Presiden, capaian tersebut merupakan hasil dari keberanian mengambil keputusan, kerja keras, kehendak yang jelas, serta gotong royong seluruh unsur bangsa. Meski demikian, Presiden menegaskan bahwa pemerintah belum dapat menyatakan seluruh persoalan bangsa telah selesai.
“Tetapi dalam waktu kurang dari 2 tahun, kita telah buktikan bahwa dengan keberanian mengambil keputusan, dengan kerja keras, dengan hati yang tulus, kehendak yang jelas, dan gotong royong seluruh unsur bangsa, masalah-masalah yang selama puluhan tahun dianggap sangat rumit, atau terlalu rumit dapat kita mulai diselesaikan,” kata Presiden.
Salah satu capaian yang disampaikan Presiden adalah keberhasilan Indonesia mencapai swasembada delapan komoditas pangan dalam waktu satu tahun, lebih cepat dari target awal empat hingga lima tahun. Delapan komoditas tersebut meliputi beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit.
Dalam mendukung capaian tersebut, Pemerintah telah menghapus 145 aturan penyaluran pupuk dan menurunkan harga pupuk sebesar 20 persen. Presiden menyampaikan bahwa kebijakan tersebut turut mendorong peningkatan keuntungan PT Pupuk Indonesia sebesar 252,8 persen.
Di sektor energi, Presiden menyampaikan bahwa Indonesia mulai mewujudkan swasembada solar melalui produksi diesel dengan campuran biodiesel B50. Sejak 1 Juli 2026, Indonesia tidak lagi mengimpor solar dari luar negeri dan berhasil menghemat devisa sebesar Rp170 triliun atau sekitar USD9,5 miliar.
“Ini bukan alasan untuk berpuas diri. Ini rangsangan untuk kita bekerja lebih keras lagi. Karena kemerdekaan bukan hanya apa yang kita proklamasikan. Kemerdekaan adalah apa yang dirasakan rakyat,” tegas Presiden.
Presiden juga menekankan bahwa seluruh capaian tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjalankan mandat rakyat dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan.
“Saya tidak menerima mandat dari rakyat untuk menjelaskan mengapa masalah tidak dapat diselesaikan. Saya menerima mandat dari rakyat justru untuk menyelesaikan masalah-masalah dan kesulitan-kesulitan rakyat,” ujar Presiden.
Lebih lanjut, Presiden menegaskan bahwa pembangunan Indonesia bukan pekerjaan Presiden seorang diri, melainkan hasil kerja bersama seluruh lembaga negara, pemerintah pusat dan daerah, serta seluruh rakyat Indonesia.
Dalam pidatonya, Presiden menyampaikan sejumlah capaian lainnya, antara lain pembangunan 100 Kampung Nelayan Merah Putih, operasional 10.000 Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih, program Makan Bergizi Gratis, perbaikan 71.744 sekolah pada 2026, serta perluasan layanan Cek Kesehatan Gratis yang hingga kini telah menjangkau 108 juta orang.
Presiden menegaskan, pemerintah tidak boleh berpuas diri karena masih terdapat berbagai persoalan yang harus diselesaikan, mulai dari kemiskinan, pendidikan, penciptaan lapangan kerja, pemberantasan korupsi, hingga penertiban pertambangan ilegal dan penyelundupan.
“Selama pekerjaan itu masih ada, Pemerintah dan seluruh lembaga negara tidak boleh berpuas diri,” pungkas Presiden.
Presiden menegaskan bahwa pembangunan yang dilakukan pemerintah tidak semata-mata ditujukan untuk satu masa jabatan, melainkan untuk meletakkan fondasi bagi masa depan Indonesia.
“Kita tidak bekerja dan membangun untuk satu masa jabatan. Kita membangun untuk satu zaman. Kita membangun untuk satu abad Indonesia,” tegas Presiden.
Info Detak.co | Jumat, 14 Agustus 2026 
