JAKARTA - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menggelar aksi demonstrasi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Selasa (18/8/2026). Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyuarakan delapan tuntutan yang berkaitan dengan persoalan ekonomi, korupsi, reforma agraria, kebijakan pemerintah, hingga keterlibatan aparat dalam ruang sipil.

Ketua BEM UI Yatalathof Imawan mengatakan, massa mahasiswa berangkat dari kampus UI, Depok, sekitar pukul 11.00 WIB dan dijadwalkan tiba di Bundaran HI sekitar pukul 13.00 WIB.

"Jam 11 (berangkat) dari UI (Depok). Jam 1 di HI," kata Yatalathof saat dikonfirmasi, Senin (17/8/2026).

Adapun delapan tuntutan yang dibawa dalam aksi tersebut yakni:

1. Menghentikan penjajahan negara atas rakyat sendiri.
2. Menghentikan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
3. Mewujudkan reforma agraria sejati.
4. Menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM).
5. Melakukan evaluasi total terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) serta menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
6. Menghentikan pemusatan kekuasaan dan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD), sekaligus mengembalikan otonomi daerah.
7. Menetapkan status bencana nasional untuk wilayah Sumatra dan Flores serta mempercepat pemulihan daerah yang terdampak bencana.
8. Menghentikan tindakan represif dan intervensi TNI-Polri dalam ruang sipil serta membubarkan YON TP.

Aksi tersebut digelar sehari setelah peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. BEM UI menjadikan momentum tersebut sebagai ruang untuk mempertanyakan sejauh mana makna kemerdekaan telah dirasakan masyarakat.

Yatalathof mengatakan, mahasiswa turun ke jalan bukan sekadar untuk memperingati kemerdekaan, tetapi juga menyampaikan kritik terhadap berbagai persoalan yang dinilai masih membelenggu rakyat.

"Hari ini, sehari setelah seremoni kenegaraan itu digelar, kami turun ke jalan bukan untuk merayakan, tapi untuk bertanya dengan lantang: kemerdekaan macam apa yang sedang kita rayakan? Kemerdekaan yang diperjuangkan pendiri bangsa 81 tahun lalu?" ujarnya.

Menurut Yatalathof, kemerdekaan yang diperjuangkan para pendiri bangsa seharusnya ditujukan bagi seluruh rakyat, bukan hanya untuk kepentingan kelompok tertentu.

Ia menilai masih terdapat sejumlah persoalan yang menunjukkan belum sepenuhnya terwujudnya kedaulatan rakyat. Persoalan tersebut antara lain perjanjian dagang dengan negara lain yang dinilai lebih menguntungkan pihak asing, pembungkaman suara rakyat, persoalan penegakan hukum, keterbatasan lapangan pekerjaan, serta akses pendidikan dan kesehatan gratis yang menurutnya masih sebatas janji.

"Ini bukan sekadar krisis ekonomi. Ini krisis kedaulatan," tegasnya.