JAKARTA- Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti mengizinkan guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mengajar di sekolah swasta.

"Iya, istilahnya guru ASN, ya. ASN itu ada 2, guru ASN itu PNS dan PPPK. Bisa, bisa (mengajar di sekolah swasta)," kata Mu'ti di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat, 17 Januari 2025.

Sekum PP Muhammadiyah ini mengatakan, aturan baru itu menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memenuhi aspirasi masyarakat.

Sekaligus, untuk memenuhi kekurangan guru di sekolah swasta, maupun distribusi guru yang tidak merata di berbagai tempat.

"Sehingga terbitnya Permendikdasmen tentang penugasan guru ASN di sekolah-sekolah itu mudah-mudahan bisa jawab masalah kekurangan guru dan masalah distribusi guru," ujarnya.

Sama dengan Janji Anies Baswedan

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Abdul Mu'ti itu sama dengan janji Anies Baswedan saat jadi calon presiden pada 2024 lalu.

Saat itu, Anies menjanjikan guru swasta bisa tetap mengajar di sekolah swasta meski sudah diangkat menjadi PPPK.

Menurutnya, setiap guru, baik di swasta maupun sekolah negeri bukan mengajar untuk kepentingan tertentu, melainkan untuk menjalankan cita-cita pendiri negeri yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa

"Semua pegawai pemerintah yang diangkat dengan perjanjian kerja PPPK ini mereka dibiarkan untuk tetap mengajar di swasta, karena mereka adalah guru-guru yang mengajar anak Indonesia," kata Anies dalam Dialog Terbuka Muhammadiyah, Surakarta, Jawa Tengah, Rabu, 22 November 2023.

Menurutnya, jika guru PPPK tidak diperbolehkan mengajar di sekolah swasta, maka itu adalah bentuk diskriminasi.

"Itulah yang saya maksud diskriminasi, kenapa kalau mereka jadi guru di swasta seakan-akan ini bukan Indoneisa, musti dikembalikan ke pemerintah untuk menjadi Indonesia. Tidak, dia bisa di swasta dan negara tetap bisa menghargai mereka," ujarnya.