YOGYAKARTA - Anies Baswedan akan membentuk wadah baru guna menghimpun kekuatan gerakan perubahan yang terus tumbuh. Entitas baru ini bisa berupa organisasi masyarakat (ormas) atau bahkan partai politik.

Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Assoc. Prof. Dr. Khamim Zarkasih Putro, M.Si., menyatakan, Anies Baswedan lebih baik membentuk ormas dulu. "Karena langsung parpol itu kan berpotensi mengakibatkan sebagian kalangan, seperti akademisi, terpaksa tidak bisa bergabung," katanya saat dihubungi Minggu, 29 September 2024.

Padahal, kata dia, banyak sivitas akademika yang mendukung gagasan Anies Baswedan. Jika ormas masih memungkinkan, mereka bisa bergabung dan masuk dalam struktur kepengurusan.

"Dosen kampus swasta pun berpikir dua kali jika harus masuk dalam struktur partai politik, bukan hanya dosen ASN saja. Mereka tetap mempertimbangkan, jika gabung partai, bahkan untuk menjadi dewan pakar," jelasnya.

Menurut dia, jika dalam bentuk ormas, maka lebih banyak bisa menjaga perasaan. "Bagaimanapun, partai pengusung Anies sebenarnya masih satu visi, tapi kondisi memaksa mereka berseberangan. Pak Anies kemungkinan juga mempertimbangkan hal ini, agar tidak menyakiti perasaan," katanya.

Ketua Pusat Studi Kebudayaan Indonesia dan Pengembangan Pendidikan Keagamaan UIN Sunan Kalijaga ini menduga, jika langsung berupa partai, banyak yang mungkin kaget dan malah bisa kontra-produktif sehingga tidak mendapatkan dukungan signifikan.

Khamim menilai jika ormas yang dibentuk dulu bisa menjadi alat untuk mengukur apakah kekuatan itu signifikan atau tidak. "Istilahnya, ke depan tinggal memindahkan kepengurusan ormas ke partai sehingga tidak menjadi high-cost. Berbeda jika langsung membentuk partai, biayanya pasti tinggi," katanya.

"Selain itu juga sebagai test case, solid atau tidaknya, beberapa tahun ke depan jika ormas berubah menjadi partai politik, personelnya relatif sudah tertata. Tinggal mengalihkan status dari ormas ke parpol," papar Khamim.

Menurut dia, selama berbentuk ormas, bisa melakukan kegiatan kemasyarakatan dan kebangsaan yang menjadi ikon, seperti Hari Sumpah Pemuda, Hari Pahlawan, termasuk hari-hari keagamaan. Momentum ini bisa dioptimalkan untuk membangun solidaritas dan soliditas bersama menuju Indonesia yang lebih baik ke depan.

Pada hari-hari kebangsaan dan keagamaan, banyak kegiatan yang bisa dilakukan, seperti mengangkat tema pemberdayaan masyarakat dan edukasi politik. "Termasuk pendidikan politik yang akan memperkuat gerakan tersebut," tegasnya.