Dari Empat Cagub Sultra, Hanya Tina Nur Alam Berani Teken MoU Anti Kekerasan Perempuan dan Anak

KENDARI – Lembaga Nura Daya Pemerhati Rentan (NDPR) memberikan apresiasi khusus kepada Calon Gubernur (Cagub) Sulawesi Tenggara (Sultra) nomor urut 4, Tina Nur Alam. Apresiasi ini diberikan karena Tina menjadi satu-satunya Cagub yang berani menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan NDPR terkait komitmen untuk menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sultra.

Ketua Umum NDPR, La Ode Muhammad Didin, menjelaskan bahwa pihaknya telah mengirim surat resmi kepada seluruh kandidat Cagub Sultra, mengajak mereka untuk berkolaborasi dalam upaya menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah tersebut. Namun, hanya Tina Nur Alam yang menanggapi dan berkomitmen melalui penandatanganan MoU. Penandatanganan dilakukan di Universal Kafe, Kendari, pada Jumat, 25 Oktober 2024.

"Kami sudah bersurat kepada semua calon, namun hanya Tina Nur Alam yang bersedia dan berani menunjukkan komitmennya melalui MoU. Ini menunjukkan bahwa Tina adalah figur yang benar-benar peduli terhadap kondisi perempuan dan anak di Sultra," kata Didin.

Berdasarkan data NDPR, angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sultra tercatat mencapai 600 kasus tahun ini. Kondisi tersebut mendorong NDPR untuk mencari dukungan dari para pemimpin potensial demi menangani permasalahan ini secara serius.

Menurut Didin, langkah yang diambil oleh Tina Nur Alam bukan hanya simbolis, tetapi menunjukkan keberanian dan komitmen nyata dalam menanggapi masalah sosial yang sering diabaikan. "Kami berharap ibu Tina bisa terpilih sebagai Gubernur Sultra, sehingga komitmen ini dapat direalisasikan dalam kebijakan nyata," ujarnya.

Langkah Tina Nur Alam mendapat respons positif dari masyarakat. Banyak warga yang melihat keberanian Tina sebagai bentuk kesungguhan dalam menyelesaikan permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang seringkali dianggap tabu atau kurang prioritas oleh para pemimpin politik.

Menurut riset terbaru, komitmen Tina dalam isu-isu sosial ini telah dikenal luas di Sultra. Bahkan, beberapa lembaga sosial lainnya turut menyatakan dukungan atas inisiatifnya. Sejak menjabat sebagai anggota DPR RI dan Ketua TP PKK Sultra, Tina dikenal aktif memperjuangkan hak-hak perempuan dan kesejahteraan keluarga.

Dukungan publik semakin menguat dengan adanya penandatanganan MoU ini, yang dianggap sebagai bukti nyata keberpihakannya kepada masyarakat rentan. Banyak yang menegaskan dukungab buat Tina, dengan harapan  jika terpilih, bisa dipastikan Tina akan membawa perubahan signifikan dalam penanganan kasus kekerasan, sekaligus menjadikan isu perlindungan perempuan dan anak sebagai salah satu prioritas utama pemerintahannya.