YOGYAKARTA- Program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran, yaitu Program Makan Bergizi Gratis (MBG), resmi dimulai pada Senin, 6 Januari 2025. Program ini menyasar tiga juta penerima manfaat di 26 provinsi di Indonesia.

Dari Aceh hingga Papua Selatan, program ini dirancang untuk memberikan akses makanan bergizi kepada masyarakat yang membutuhkan, dengan harapan mengatasi permasalahan gizi dan kelaparan di Tanah Air.

Namun, di tengah antusiasme peluncuran MBG, perhatian publik tertuju pada fakta bahwa langkah serupa pernah dilakukan oleh Anies Baswedan pada 2019, saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Guru Besar Universitas Gadjah Mada, Prof. Dr. Indra Bastian, Ph.D., mengatakan bahwa DKI Jakarta lebih unggul karena sistemnya sudah terbentuk sejak masa Anies Baswedan. "Kepala daerah sering memiliki inovasi, dan kebetulan inovasi tentang makan gratis ini lahir dari pemimpin yang bernama Anies," katanya saat dihubungi KBA News, Selasa, 7 Januari 2024.

Menurut Prof. Indra, saat Anies menjadi Gubernur Jakarta, penyediaan makanan di sekolah-sekolah menjadi salah satu inovasinya melalui Program Penyediaan Makanan Tambahan untuk Anak Sekolah (PMT-AS). Inovasi tersebut melibatkan masyarakat dalam penyediaan makanan di sekolah. Sistem itu sudah terbentuk pada era Anies dan berjalan dengan kapasitas anggaran yang ada.

Lulusan S2 dan S3 University of Kentucky, Amerika Serikat, ini mengungkapkan bahwa Pemprov DKI Jakarta dalam mewujudkan kesinambungan PMT-AS juga menjaga stabilitas harga bahan pangan. Langkah yang dilakukan adalah merangkul petani dari luar Jakarta, seperti beras dari petani di Jawa Tengah dan Jawa Timur, daging dari Jawa Barat, dan lainnya.

"Hal ini dilakukan untuk memastikan suplai ke daerah tetap lancar sehingga harga tetap stabil. Kapasitas anggaran menjadi terjamin, sehingga program makan gratis di sekolah di Jakarta dapat berjalan dengan baik," jelasnya.

Menurut dia, pengalaman dari inovasi yang dilakukan Anies menunjukkan pentingnya jaminan pasokan pangan. Artinya, jika ingin Program MBG ini berjalan dengan baik, ada tiga hal utama yang harus diperhatikan. Pertama, strategi untuk menjaga harga pangan, bukan hanya pasokannya.

Kedua, kata Prof. Indra, pemerintah harus memiliki strategi untuk membina pemasok, seperti petani, peternak, nelayan, serta penyedia sayur-mayur, dan lainnya, secara langsung, bukan hanya memberikan janji. "Hal ini penting untuk menjaga kesejahteraan petani dan peternak," ungkapnya.

Langkah ketiga, yaitu pemerintah dapat melakukan kontrak dengan kelompok tani, bukan dengan pengepul, karena mekanismenya bukan lagi mekanisme pasar, melainkan mekanisme kontrak.

Prof. Indra mengatakan, instrumen pendukung sistem itu dilakukan Anies saat menerapkan PMT-AS di Jakarta. Jika ingin MBG bisa berjalan, kurang lebih instrumen yang dilakukan setidaknya harus seperti itu.