JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyoroti besarnya beban finansial negara akibat ketergantungan impor LPG yang mencapai 7 juta ton per tahun. Nilai devisa yang keluar untuk memenuhi kebutuhan tersebut menembus angka Rp 137 triliun, di mana sekitar Rp 80-87 triliun di antaranya merupakan beban subsidi yang ditanggung pemerintah.

Ketimpangan ini terjadi karena kebutuhan nasional mencapai 8,6 juta ton, sementara kapasitas produksi domestik hanya mampu menyuplai sekitar 1,6 hingga 1,7 juta ton per tahun.

Penyebab Ketergantungan Impor

Meski Indonesia memiliki cadangan gas alam yang melimpah hingga mampu mengespor 30% dari total lifting gas, kandungan gas di Indonesia didominasi oleh jenis C1 (Metana) dan C2 (Etana). Sementara itu, bahan baku utama LPG adalah C3 (Propana) dan C4 (Butana) yang jumlahnya sangat terbatas di sumur-sumur gas dalam negeri.

Solusi Transisi Energi Nasional

Guna melepaskan diri dari jerat impor, pemerintah tengah mendorong dua alternatif energi sebagai pengganti LPG:

• Dimethyl Ether (DME): Gas turunan yang diproses dari batu bara atau gas alam. Proyek hilirisasi ini telah memasuki tahap pembangunan (groundbreaking) di Muara Enim, Sumatera Selatan.

• Compressed Natural Gas (CNG): Gas alam terkompresi yang sudah mulai diimplementasikan pada sektor restoran dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Bahlil menegaskan bahwa tantangan terbesar saat ini adalah menyediakan CNG dalam kemasan 3 kg agar dapat menjangkau masyarakat luas secara retail. Ia mengklaim penggunaan CNG mampu memangkas biaya hingga 30-40% lebih murah dibandingkan LPG.

"Saya bilang tidak ada urusan, untuk efisiensi, kebaikan, dan pelayanan rakyat, apapun kita pertaruhkan untuk kita wujudkan agar kita mandiri," tegas Bahlil dalam acara Sinergi Alumni IPB, Sabtu (2/5/2026).

Langkah diversifikasi ini diharapkan tidak hanya menekan defisit neraca perdagangan, tetapi juga memberikan pilihan energi yang lebih ekonomis bagi masyarakat sekaligus memperkuat kedaulatan energi nasional.