MIANGAS — Sabtu malam (13/2/2026), Ketua Umum Partai Gerakan Rakyat, Sahrin Hamid, berdialog bersama tokoh adat dan masyarakat di Pendopo Miangas. Kegiatan ini dihadiri Camat Miangas serta perwakilan kepolisian.

Dalam dialog tersebut, Sahrin Hamid menyampaikan bahwa kunjungannya bertujuan untuk mendengarkan langsung aspirasi warga perbatasan sekaligus memohon doa dan dukungan bagi Gerakan Rakyat.

“Maksud kedatangan kami di sini adalah untuk mendengarkan langsung apa yang menjadi harapan warga di ujung utara Indonesia agar bisa kami perjuangkan ke depan, sekaligus mohon doa restu dari seluruh masyarakat Miangas,” ujar Sahrin Hamid.

Kunjungan tersebut disambut baik oleh para tokoh adat. Salah satunya, Bapak Petrus, menyampaikan apresiasi atas perhatian Gerakan Rakyat serta menyampaikan keluhan terkait akses transportasi yang masih sangat terbatas dan menyulitkan mobilisasi warga.

Sementara itu, Ibu Laling, tokoh masyarakat yang aktif dalam pembinaan majelis gereja, menyoroti persoalan pendidikan dan kesehatan, terutama tidak adanya tenaga medis di Miangas.

“Di Miangas ini, Pak, sudah hampir dua tahun tidak ada dokter. Puskesmas ada, tapi tidak ada dokter dan tidak ada obat-obatan. Warga sangat kesulitan jika sakit,” ujar Ibu Laling.

Menutup dialog, Sahrin Hamid menegaskan bahwa seluruh aspirasi warga Miangas akan terus ia suarakan dan dijadikan sebagai bahan perjuangan politik Gerakan Rakyat ke depan, khususnya dalam mendorong pemerataan pembangunan dan pelayanan dasar di wilayah perbatasan Indonesia.

Sebagaimana diketahui, setelah dari Merauke Papua, Ketua Umum Gerakan Rakyat Sahrin Hamid melanjutkan perjalanannya ke Manado, Sulawesi Utara. “Setelah melewati perjalanan laut, darat, dan udara, alhamdulillah sampai juga torang di ujung utara Indonesia, Miangas!” ujar Sahrin Hamid sebagaimana dikutip dari media sosial official Gerakan Rakyat, Minggu 15 Februari 2026.

Selanjutnya, Ketua Umum Sahrin Hamid melakukan kunjungan langsung ke Pulau Miangas, titik nol utara NKRI yang berbatasan langsung dengan Filipina pada Sabtu 14 Februari 2026. Dalam tinjauan tersebut, Sahrin menyayangkan banyaknya fasilitas negara yang terbengkalai, mulai dari kantor yang rusak, pagar yang copot, hingga plang nama instansi yang tidak terurus.

“Setahun terakhir ini belum ada rute feri yang melayani Miangas. Beberapa pelang nama yang mestinya terbaca sudah copot huruf-hurufnya, memperlihatkan memang tampaknya perlu perhatian perlu perhatian dari pemerintah sebagai pengawal atau pemangku dari wilayah-wilayah perbatasan agar bisa memperhatikan fasilitas-fasilitas di wilayah perbatasan,” tegas Sahrin.

Selain masalah fisik, Ketum Sahrin juga berdialog dengan warga setempat yang mengeluhkan kakunya regulasi perbatasan saat ini. Masyarakat mendesak adanya pembaruan kesepakatan (Border Agreement) antara Indonesia dan Filipina, terutama menyangkut penyesuaian batas muatan barang masuk-keluar (ekspor-impor) demi keberlangsungan ekonomi lokal.

“Kami juga memerhatikan pengaduan masyarakat, yaitu kesepakatan atau agreement Indonesia dengan Filipina yang berkaitan dengan barang yang bisa dibawa hanya USD250. Sementara banyak barang bisa didapat di Filipina dan banyak komoditas yang lebih memiliki nilai ekonomis ketika dipasarkan di Filipina. Karena itu warga masyarakat di Miangas meminta batas itu dinaikkan. Dengan demikian, barang-barang dari sisi perdagangan lebih signifikan yang bisa dibawa,” papar Sahrin.

 Melihat kondisi di garda terdepan ini, Ketum Sahrin Hamid mendesak pemerintah pusat untuk segera melakukan perbaikan infrastruktur, memperbarui kesepakatan perbatasan demi kedaulatan serta kesejahteraan warga Miangas.

“Ini kira-kira harapan warga Miangas, pulau paling utara Indonesia. Menurut kami pemerintah pusat sudah seharusnya menaruh perhatian besar atas aspirasi yang menjadi kepentingan masyarakat di wilayah perbatasan dan wilayah-wilayah kepulauan,” pungkas Sahrin.