Mencermati dinamika politik nasional, khususnya dukungan 120 anggota DPR RI terhadap usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP), serta perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait persoalan administrasi pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, DPP Partai Gerakan Rakyat menyampaikan sikap sebagai berikut.

Pertama, Partai Gerakan Rakyat mendukung penggunaan Hak Menyatakan Pendapat DPR RI sebagai langkah konstitusional untuk memproses pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Proses tersebut harus dilaksanakan sesuai mekanisme dan ketentuan UUD 1945.

Kedua, Partai Gerakan Rakyat mendorong Gibran Rakabuming Raka mengambil langkah kenegaraan dengan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Langkah ini merupakan pilihan yang lebih sederhana dan dapat menghindarkan bangsa dari proses politik dan hukum yang panjang serta berlarut-larut.

Ketiga, Partai Gerakan Rakyat mendorong percepatan penyelesaian proses politik secara konstitusional, termasuk pengisian jabatan Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan, agar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dapat kembali berkonsentrasi penuh menjalankan tugas-tugas pemerintahan.

Keempat, Indonesia menghadapi berbagai persoalan mendesak, mulai dari ekonomi, lapangan pekerjaan, kemiskinan, penegakan hukum, hingga kesejahteraan rakyat. Seluruh persoalan tersebut membutuhkan pemerintahan yang kuat, stabil, dan efektif.

Kepentingan bangsa dan rakyat harus ditempatkan di atas kepentingan jabatan maupun kepentingan politik perseorangan.

Jakarta, 11 November 2026

SAHRIN HAMID, S.H., M.H.
Ketua Umum DPP Partai Gerakan Rakyat

HURA!