Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Gerakan Rakyat Nusa Tenggara Timur (NTT) resmi menyerahkan dokumen kelengkapan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) di Kantor Sekretariat DPP, Ampera, Jakarta Selatan (Jaksel), Selasa (14/7/2026).

Ketua DPW Partai Gerakan Rakyat NTT, Ali Hasan menegaskan bahwa kehadiran Partai Gerakan Rakyat di NTT merupakan sebuah ijtihad politik yang lahir dari aspirasi murni masyarakat setempat.

“Ini menjadi sebuah ijtihad politik bagi kami di NTT bahwa satu-satunya jalan, satu-satunya tempat untuk kami menghimpun berbagai aspirasi kami lewat Partai Gerakan Rakyat dan sepenuhnya didukung oleh seluruh masyarakat NTT,” ujar Ali.

Sebagai daerah kepulauan dengan 22 kabupaten/kota yang tersebar di 7 pulau besar dan puluhan pulau kecil, proses konsolidasi memiliki tantangan geografis tersendiri. Namun, hal tersebut tidak menyurutkan langkah para kader.

“Dengan waktu yang cukup relatif panjang memang perlu diketahui bahwa NTT adalah daerah kepulauan yang memiliki 22 kabupaten/kota dan sejumlah kecamatan yang tersebar di 45 pulau, sedangkan kabupatennya tersebar pada 7 pulau yang berbeda,” ungkapnya.

“Namun dengan semangat yang begitu luar biasa menyambut gerakan rakyat sehingga partai ini tidak mengalami terlalu banyak kesulitan untuk melakukan pembentukan baik di struktur tingkat kabupaten maupun tingkat kecamatan. Terbukti hari ini kami mengantarkan 17 kepengurusan yang dilengkapi dengan berbagai macam kelengkapan tingkat kabupaten dan 121 kecamatan yang dilengkapi dengan berbagai macam legalitas,” lanjut Ali menjelaskan.

Di tengah menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap organisasi politik saat ini, Ali berharap Partai Gerakan Rakyat mampu membuktikan diri sebagai wadah perjuangan untuk rakyat guna menciptakan tata kelola pemerintahan secara lebih baik.

“Oleh karena itu maka memang di Nusa Tenggara Timur partai ini menjadi sebuah satu-satunya solusi untuk bisa memperoleh kehidupan yang lebih layak menciptakan pemerintahan yang lebih baik daripada hari ini kita melihat pemandangan pemerintahan di tingkat pusat maupun sampai ke daerah terkesan carut marut,” tuturnya.