
Menteri Agama Nasaruddin Umar
JAKARTA - Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) akan sangat membantu dalam memastikan penyaluran zakat dan dana sosial keagamaan lebih tepat sasaran.
Hal ini disampaikan Menag saat ditanya wartawan usai konferensi pers hasil Rapat Tingkat Menteri terkait DTSEN di kantor Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta Pusat.
“Kementerian Agama sangat-sangat berkepentingan dengan data-data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Kita sangat membutuhkan by name, by address objek miskin paling ekstrem itu. Ada 3,1 juta umat atau warga yang sangat miskin,” ujar Menag Nasaruddin, Kamis (27/2/2025).
Dalam konferensi pers sebelumnya, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhaimin Iskandar menjelaskan bahwa DTSEN bertujuan untuk memastikan keakuratan data masyarakat miskin ekstrem agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran. Pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem dapat dihilangkan maksimal pada tahun 2026.
Menag mengungkapkan bahwa dengan menggunakan data yang akurat, dana zakat yang dikumpulkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dapat lebih efektif dalam membantu masyarakat miskin.
“Pada tahun 2023, Baznas berhasil mengumpulkan zakat sekitar Rp32 triliun. Separuhnya itu sudah bisa membebaskan fakir miskin yang sangat ekstrem. Jadi saya kira mungkin memang ada persoalan data yang sangat penting di sini,” ungkapnya.
Dikatakan Menag, penyelarasan data sangat penting agar dana sosial dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Kita harus tahu mana alamat by name, by address yang paling miskin itu, jangan sampai nanti lain yang kita berikan, lain yang sangat membutuhkan,” tegasnya.
Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia Muhaimin Iskandar, sebelumnya juga menyebutkan bahwa DTSEN akan digunakan oleh berbagai lembaga filantropi berbasis keagamaan agar bantuan sosial yang disalurkan lebih terukur.
Menag menyambut baik langkah ini dan berharap ada koordinasi lebih lanjut antara pemerintah dan lembaga keagamaan.
Menurut Menag, kolaborasi antara negara dan lembaga keagamaan sangat penting dalam upaya pengentasan kemiskinan.
“Jadi bahasa agama berkolaborasi dengan bahasa negara untuk mengentaskan kemiskinan, dahsyat itu. Ini kami akan gagas terus,” pungkasnya.