JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, menyatakan dukungan penuh atas keputusan pimpinan baru Badan Gizi Nasional (BGN) yang memberlakukan moratorium atau penghentian sementara pendaftaran serta pembangunan dapur baru untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini dinilai sebagai bukti adanya iktikad politik (political will) yang kuat dari manajemen baru untuk membenahi tata kelola program secara menyeluruh.

Kebijakan moratorium ini sebelumnya diumumkan oleh Kepala BGN yang baru, Nanik S. Deyang, sebagai bagian dari strategi efisiensi anggaran dan penataan ulang ekosistem BGN pasca-pembenahan internal.

Fokus Pemenuhan Standar Kesehatan dan Evaluasi SPPG

Politikus Partai Golkar ini mendesak BGN untuk memanfaatkan masa jeda moratorium ini dengan fokus meningkatkan kualitas serta standarisasi keamanan pangan pada unit dapur yang sudah eksis di lapangan. Terdapat beberapa poin krusial yang disoroti oleh DPR:

• Sertifikasi SLHS dan IPAL: Yahya menekankan tidak boleh ada lagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi tanpa memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) demi menjamin higienitas mutu makanan.

• Nasib 1.000 Lebih SPPG yang Ditangguhkan: BGN diminta melakukan evaluasi ketat terhadap seribuan unit SPPG yang saat ini status operasionalnya sedang dibekukan (suspend), guna memilah unit mana yang sudah layak diaktifkan kembali dan mana yang memerlukan perbaikan dokumen serta fasilitas.

Desakan Transparansi Investigasi Kasus Keracunan

Menyikapi beberapa insiden fatal di lapangan, Komisi IX menuntut ketegasan dari pihak BGN untuk membuka hasil pengusutan kasus ke ruang publik:

1. Buka Hasil Investigasi: DPR meminta hasil investigasi teknis terhadap SPPG yang sempat memicu kasus keracunan makanan dibuka secara transparan agar masyarakat dapat melihat langsung progres perbaikan sistem pengawasan BGN.

2. Target Zero Accident: Masa moratorium harus dijadikan momentum evaluasi total agar ke depan pelaksanaan program MBG bersih dari insiden keracunan makanan (zero accident), sehingga kepercayaan publik terhadap program nasional ini dapat dipulihkan.

Empat Langkah Strategis Pimpinan Baru BGN

Sebagai informasi, Kepala BGN Nanik S. Deyang menjelaskan bahwa kebijakan penutupan sementara keran pendaftaran dapur baru ini merupakan bagian dari orientasi kerja menuju efisiensi keuangan negara.

Manajemen baru BGN telah menyiapkan empat langkah perbaikan utama, di mana dua poin pertamanya adalah melakukan refocusing basis data penerima manfaat agar alokasi makanan jauh lebih tepat sasaran bagi siswa sekolah, ibu hamil, menyusui, serta balita, yang dikombinasikan dengan kebijakan moratorium titik-titik dapur baru di seluruh wilayah Indonesia.