JAKARTA - Mantan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati menyambut baik wacana integrasi BMKG dengan Badan Geologi yang diarahkan Presiden RI Prabowo Subianto.

Namun, Dwikorita memiliki pandangan berbeda mengenai bentuk integrasi tersebut. Ia mengusulkan agar yang disatukan dengan BMKG bukan seluruh Badan Geologi, melainkan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG).

"BMKG itu sudah mengajukan usulan agar bukan Badan Geologi, tapi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi itu bisa disatukan ke dalam BMKG," kata Dwikorita dalam diskusi di UGM, Rabu (9/9).

Dwikorita mengungkapkan usulan tersebut telah disampaikan ketika dirinya masih menjabat sebagai Kepala BMKG pada 2019. Gagasan serupa kembali diajukan pada 2023.

Menurut Dwikorita, usulan itu lahir dari pengalaman BMKG dalam menjalankan sistem peringatan dini bencana. Saat itu, fasilitas pemantauan terkait aktivitas gunung api berada di PVMBG, sedangkan fungsi peringatan dini berada di BMKG.

Kondisi tersebut, kata dia, membuat proses analisis dan pengambilan keputusan menjadi tidak optimal karena lembaga yang menerima data pemantauan tidak memiliki seluruh fasilitas yang dibutuhkan untuk melakukan analisis secara langsung.

"Karena pelajarannya adalah kami tidak bisa mengeluarkan peringatan dini karena semua fasilitas, perlengkapan monitoring, dan sebagainya ada di Pusat Vulkanologi. Tapi peringatan dininya di kami," ujarnya.

"Lantas kita nggak bisa melakukan analisis, nggak bisa menghitung, sehingga bagaimana itu usulannya seperti itu. Dan usulan itu diulang lagi tahun 2023," sambungnya.

Dwikorita mengatakan gagasan integrasi tersebut juga berkaca pada sistem penanganan bencana di Jepang. Di negara tersebut, Japan Meteorological Agency (JMA) menangani berbagai aspek yang berkaitan dengan kondisi atmosfer dan kebencanaan.

Menurutnya, model tersebut memungkinkan proses pemantauan hingga pemberian peringatan dilakukan secara lebih terintegrasi. Dengan fasilitas pemantauan yang berada dalam satu lembaga, respons terhadap bencana seperti tsunami maupun erupsi gunung api dapat dilakukan lebih cepat.

"Jadi Jepang untuk (respons) tsunami karena gunung api cepat banget karena semua fasilitas ada. Nah, itulah kami mengusulkan saat itu," kata Dwikorita.

Ia menilai PVMBG memiliki fungsi yang beririsan dengan BMKG, khususnya dalam aspek pemantauan, analisis, dan mitigasi bencana. Jika kedua fungsi tersebut tetap berada di lembaga berbeda, menurut Dwikorita, terdapat potensi duplikasi pekerjaan.

Namun, ia menegaskan tidak seluruh fungsi Badan Geologi perlu dimasukkan ke dalam BMKG. Badan Geologi memiliki cakupan tugas yang lebih luas, termasuk urusan air tanah, kelautan, mineralogi, hingga sumber daya energi.

"Nah, kalau itu semua (ketugasan Badan Geologi) satu badan dimasukkan BMKG, malah BMKG lupa tugas utamanya. Nanti jadi ngurus yang lain-lain. Jadi ambil aja yang tentang bencana, tentang mitigasi bencana," paparnya.

"Dan realitanya kalau kita pelajari, yang dilakukan di PVMBG itu sama dengan yang ada di BMKG. Duplikasi kan?" lanjutnya.

Selain persoalan pembagian fungsi, Dwikorita menyoroti status PVMBG yang berada sebagai unit kerja eselon II. Menurut dia, status kelembagaan tersebut dapat memengaruhi dukungan anggaran dan pengembangan fasilitas pemantauan.

Padahal, kebutuhan teknologi untuk memantau aktivitas gunung api terus meningkat seiring dengan tantangan kebencanaan yang dihadapi Indonesia.

Dwikorita juga menilai posisi PVMBG di bawah Kementerian ESDM membuat urusan kebencanaan harus bersaing dengan berbagai agenda besar kementerian tersebut di sektor sumber daya.

"Nah, jadi kalah, (kebencanaan) prioritas paling akhir. Anggarannya kurang, padahal gunung apinya makin aktif, gunung apinya banyak, itu butuh teknologi yang benar-benar sepadan dengan tantangan yang dihadapi," ujar Guru Besar Geologi Lingkungan dan Mitigasi Bencana tersebut.

Ia mencontohkan fasilitas pemantauan gunung api yang dinilainya paling lengkap saat ini berada di Gunung Merapi. Sementara itu, sejumlah gunung api lainnya masih menghadapi keterbatasan fasilitas yang salah satunya berkaitan dengan anggaran.

Menurut Dwikorita, penguatan kelembagaan dapat berdampak pada peningkatan kewenangan sekaligus dukungan fasilitas.

Ia mencontohkan perubahan status BMKG pada era Presiden Megawati Soekarnoputri dari lembaga dengan status eselon menjadi badan.

"Dulu kenapa Ibu Presiden Megawati mengangkat BMKG dari eselon II atau eselon I menjadi badan? Karena wewenang dan fasilitas akan lompat sesuai dengan tuntutan permasalahan yang ada tahun itu," katanya.

Atas dasar itu, Dwikorita berharap apabila PVMBG nantinya diintegrasikan ke BMKG, unit tersebut tidak sekadar menjadi bagian biasa, melainkan memiliki posisi yang kuat dalam struktur organisasi, misalnya sebagai kedeputian setingkat eselon I.

Menurutnya, struktur tersebut dapat memperkuat dukungan anggaran, fasilitas pemantauan, sekaligus mempercepat koordinasi antara pemantauan gunung api dan sistem peringatan dini.

Dwikorita juga mengingatkan bahwa persoalan integrasi tidak hanya menyangkut struktur organisasi, tetapi juga pertukaran data antarinstansi.

Ia mengatakan konsep interoperabilitas data memang telah tersedia, tetapi pelaksanaannya di lapangan belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan pertukaran data.

Berdasarkan pengalamannya saat memimpin BMKG, data yang sudah berhasil diterima dari lembaga lain belum tentu dapat langsung digunakan untuk analisis.

Salah satu kendalanya adalah metadata yang tidak selalu tersedia. Padahal, metadata diperlukan untuk memahami konteks sebuah data, termasuk lokasi atau koordinat tempat pengukuran dilakukan.

Tanpa informasi pendukung tersebut, kata Dwikorita, data yang diterima akan sulit dimanfaatkan secara optimal karena konteks pengukurannya tidak dapat dipastikan.

Ia menyebut persoalan pertukaran data bahkan masih dapat terjadi meskipun antarlembaga telah memiliki nota kesepahaman atau MoU yang disaksikan pejabat terkait.

Karena itu, Dwikorita meminta wacana integrasi PVMBG dan BMKG kembali dikaji secara akademik. Ia menilai integrasi dapat menjadi salah satu pilihan untuk memperkuat sistem peringatan dini dan mitigasi bencana di Indonesia, dengan catatan desain kelembagaannya dilakukan secara tepat.

Ia juga mengingatkan agar penggabungan tidak dilakukan dengan memasukkan seluruh fungsi Badan Geologi ke dalam BMKG.

"Jangan semua dibedol masuk itu malah saling menghancurkan," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto membuka kemungkinan integrasi Badan Geologi dengan BMKG dalam rapat virtual terbatas bersama kementerian dan lembaga terkait penanggulangan bencana, Senin (7/9).

Wacana tersebut disampaikan di tengah penanganan berbagai bencana yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.

Beberapa wilayah, terutama Sumatra dan Kalimantan, menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pemerintah juga menangani gempa besar di Nusa Tenggara Timur (NTT) serta aktivitas erupsi gunung api, termasuk Anak Krakatau di Selat Sunda.

"Kepala badan geologi nanti saya kira akan kerja sama lebih erat dengan yang lain, nanti kita pikirkan apakah badan geologi diintegrasikan dengan BMKG tapi ya nanti kita bahas itu," ujar Prabowo dalam rapat tersebut.

Wacana tersebut kini kembali memunculkan pembahasan mengenai bentuk kelembagaan yang paling tepat untuk mengintegrasikan fungsi pemantauan dan peringatan dini bencana di Indonesia.