JAKARTA - Pemerintah Indonesia resmi melakukan penyesuaian pada program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari langkah efisiensi di tengah memanasnya situasi geopolitik di Timur Tengah. Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa penyaluran makanan kini diarahkan menjadi lima hari dalam sepekan, yang diperkirakan mampu menghemat APBN hingga Rp 20 triliun. Meski demikian, kebijakan ini tidak berlaku kaku; pemerintah tetap memberikan pengecualian bagi sekolah berasrama, daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), serta wilayah dengan prevalensi stunting yang tinggi. Airlangga menegaskan pentingnya dukungan publik dengan berujar, "Pemerintah mengajak seluruh masyarakat dan dunia usaha untuk tetap produktif serta berpartisipasi aktif dan mendukung efisiensi dan budaya kerja ini."

Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengonfirmasi bahwa frekuensi pemberian makan akan disesuaikan dengan hari kehadiran siswa di sekolah. Mengingat mayoritas sekolah di Indonesia menerapkan lima hari kerja, maka jatah MBG akan mengikuti jadwal tersebut. Namun, bagi sekolah yang masih menerapkan enam hari masuk, pemberian makan tetap akan diberikan sebanyak enam kali. Penyesuaian ini merupakan bagian dari transformasi struktural pemerintah untuk menciptakan tata kelola ekonomi yang lebih efisien dan terukur di masa krisis.

Kebijakan Pendukung: WFH ASN Tiap Jumat

Selain pemangkasan frekuensi MBG, pemerintah juga memberlakukan kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Jumat. Langkah yang mulai berlaku pada 1 April 2026 ini bertujuan untuk menekan konsumsi BBM nasional serta mendorong digitalisasi pelayanan publik.

• Jadwal WFH: Satu hari dalam seminggu (Setiap Jumat).

• Target: ASN di instansi pusat maupun daerah.

• Tujuan Utama: Efisiensi energi dan optimalisasi tata kelola berbasis digital.