JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi belanja negara yang diterapkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025 tidak mengendurkan performa kerja lembaganya. Hal ini dibuktikan dengan serapan anggaran Kemendagri yang sangat optimal, mencapai Rp3,76 triliun atau setara dengan 99,46 persen dari total pagu efektif sebesar Rp3,79 triliun.

Pernyataan tersebut disampaikan Tito di hadapan parlemen saat menghadiri Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI di Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026). Agenda rapat tersebut berfokus pada pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) TA 2025.

"Dan ini, (capaian) 99,46 persen ini termasuk salah satu yang tertinggi di antara kementerian/lembaga," ujar Tito.

Dinamika Pagu Anggaran dan Alokasi Strategis

Tito membeberkan dinamika perubahan anggaran yang dialami Kemendagri sepanjang tahun 2025 sebelum akhirnya bisa mencatatkan penyerapan yang maksimal:

• Pagu Awal: Awalnya dialokasikan sebesar Rp4,79 triliun.

• Pemangkasan Efisiensi: Akibat kebijakan penghematan belanja pemerintah, pagu sempat menyusut ke angka Rp2,61 triliun.

• Pagu Efektif Akhir: Melalui kebijakan relaksasi anggaran dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), anggaran operasional efektif akhirnya dinaikkan kembali menjadi Rp3,79 triliun.

Dana tambahan hasil relaksasi tersebut dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas nasional, antara lain:

1. Peningkatan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil).

2. Penguatan sistem layanan interkoneksi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD RI).

3. Pemenuhan belanja wajib organisasi, operasional pendidikan kedinasan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), serta pengawalan agenda prioritas pemerintah di tingkat daerah.

PNBP Melejit 225% dan Rekor Opini WTP ke-12

Bukan hanya dari aspek pembelanjaan, Kemendagri juga menorehkan performa mengkilap di sektor pendapatan negara. Hingga akhir tahun 2025, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang disetor Kemendagri menembus Rp1,22 triliun. Angka ini melonjak drastis hingga 225,30 persen dari target awal yang dipatok sebesar Rp545,62 biaya pemanfaatan dokumen kependudukan yang dikelola Ditjen Dukcapil.

Dari sisi akuntabilitas dan tata kelola keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali menganugerahi Kemendagri dengan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Penghargaan ini menjadi rekor tersendiri karena berhasil dipertahankan selama 12 tahun berturut-turut sejak 2014.

Rentetan Nilai Rapor Kinerja Sangat Baik

Melengkapi keberhasilan tata kelola keuangan tersebut, Kemendagri juga memborong sejumlah penilaian positif dari berbagai indikator kinerja nasional:

• Nilai Kinerja Anggaran: Meraih skor 94,69 (Kategori Sangat Baik).

• Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (AKIP): Mendapat nilai 78,99 dengan Predikat Sangat Baik (BB).

• Indeks Reformasi Birokrasi: Memperoleh nilai 91,01 (Kategori A).

• Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional 2025: Meraih Predikat Sangat Baik.

Tito menutup laporannya dengan menyampaikan apresiasi atas fungsi pengawasan ketat, evaluasi berkala, serta kunjungan lapangan yang aktif dilakukan oleh pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI. Sinergi ini diklaim membuat jajaran Kemendagri di pusat hingga kawasan perbatasan bisa terus melakukan perbaikan performa secara berkelanjutan.

Sebagai informasi, rapat evaluasi ini turut dihadiri oleh jajaran petinggi lembaga negara lain, seperti Ketua DKPP Heddy Lugito dan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono.