JAKARTA - Pemerintah Indonesia secara resmi menetapkan kebijakan satu hari kerja dari rumah (work from home/WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai langkah efisiensi konsumsi BBM akibat gejolak perang di Timur Tengah. Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengonfirmasi bahwa jadwal pasti hari WFH tersebut akan diumumkan sebelum berakhirnya bulan Maret 2026. Menanggapi arahan Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) menyatakan kesiapannya untuk menerapkan pola penghematan energi secara menyeluruh mulai April mendatang guna mengurangi beban subsidi APBN.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Publik Kemenimipas, M. Akbar Hadiprabowo, menjelaskan bahwa selain WFH satu hari per minggu, pihaknya juga akan membatasi perjalanan dinas serta mengoptimalkan penggunaan e-office untuk administrasi perkantoran. Upaya efisiensi ini juga mencakup penghematan penggunaan listrik, air, dan pendingin ruangan di lingkungan kantor. Terkait implementasi transisi, Akbar menuturkan, "Kemenimipas sudah melaksanakan work from anywhere (WFA) per tanggal 25 sampai tanggal 27 Maret 2026. Saat ini kami masih menunggu arahan dari Pak Menteri pasca-kebijakan WFA setelah tanggal 30 Maret 2026 tersebut."

Meskipun terdapat penyesuaian pola kerja, pemerintah menjamin bahwa layanan publik yang bersifat esensial tidak akan terganggu. Kantor layanan imigrasi serta Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan seperti Lapas, Rutan, dan Bapas akan tetap beroperasi secara normal untuk melayani masyarakat. Hal ini sangat krusial mengingat tingginya kebutuhan kunjungan keluarga warga binaan menjelang momentum hari besar. Akbar menegaskan, "Kantor layanan imigrasi, dan kantor layanan pemasyarakatan... masih tetap buka seperti biasa. Apalagi di lapas dan rutan yang pada hari-H Idul Fitri sangat ditunggu-tunggu oleh keluarga warga binaan." Kebijakan efisiensi ini nantinya akan dievaluasi secara berkala untuk mengukur dampaknya terhadap penghematan energi nasional.