JAKARTA - Kejaksaan Agung menyita uang senilai Rp 833 juta dan dokumen setelah menggeledah rumah pengusaha minyak, Muhammad Riza Chalid.

Penggeledahan dilakukan terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023.

Riza Chalid merupakan ayah dari salah satu tersangka dalam kasus minyak mentah ini, yaitu Muhammad Kerry Andrianto Riza (MKAR) yang menjabat sebagai Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa.

“Untuk hasil penggeledahan yang di Jalan Jenggala, penyidik itu menyita 34 ordner yang berisi dokumen-dokumen dan itu sekarang sedang diteliti karena di dalam ordner. Kemudian, ada 89 bundel dokumen,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar, saat ditemui di kawasan Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Selain itu, penyidik juga menyita sejumlah uang tunai dalam mata uang rupiah dan dollar Amerika.

“Kemudian, ada uang tunai sebanyak Rp 833 juta dan USD 1.500,” lanjut Harli.

Penyidik juga menyita dua buah CPU dari rumah Riza di Jalan Jenggala.

Sementara itu, penyidik menyita empat kardus berisi surat-surat dan dokumen dari penggeledahan di Plaza Asia lantai 20.

Harli mengatakan, proses penggeledahan masih berlangsung di kedua tempat ini.

Penyidik juga bisa saja menggeledah tempat lain jika nanti dibutuhkan dalam proses pengungkapan kasus yang terjadi di tahun 2018-2023 ini.

“Kemudian apakah ada tempat-tempat lain yang barangkali juga akan dilakukan penggeledahan, ya sangat terbuka kemungkinan itu ketika misalnya penyidik masih menemukan bahwa ada hal-hal yang dibutuhkan dalam proses penyidikan ini,” kata Harli.

Diberitakan sebelumnya, Kejagung menetapkan tujuh tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018–2023.

“Berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, bukti dokumen yang telah disita secara sah, tim penyidik pada malam hari ini menetapkan tujuh orang sebagai tersangka,” kata Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Abdul Qohar di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (24/2/2025), dikutip dari Antaranews.

Sementara itu, Kapuspenkum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan, kasus ini bermula ketika pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 42 Tahun 2018 yang mengatur mengenai prioritas pemanfaatan minyak bumi untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri.

“Dengan tujuan PT Pertamina diwajibkan untuk mencari minyak yang diproduksi dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri,” kata Harli.