Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Gerakan Rakyat Jawa Timur resmi menerima Surat Keterangan Terdaftar legalitas partai politik tingkat provinsi dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) di Surabaya, Selasa (2/6/2026).

Ketua DPW PGR Jawa Timur, Tatik Jamiati mengungkapkan rasa syukur mendalam atas pencapaian tersebut. Ia mengungkapkan terbitnya SKT dari Kanwil Kemenkum tidak lepas dari semangat para pengurus di tingkat kabupaten hingga kecamatan.

"Alhamdulillah, semua ini terlaksana berkat kerja keras dan kerja sama semua DPD dan DPC se-Jawa Timur. Dengan harapan agar ke depannya Partai Gerakan Rakyat bisa segera terdaftar di Kemenhum. Besar harapan agar Partai Gerakan Rakyat bisa menjadi Partai peserta Pemilu 2029 dan bisa mengusung Bapak Anies Baswedan sebagai presiden," ujar Tatik.

Pasca terbitnya SKT Kanwil, DPW Jawa Timur langsung tancap gas merapikan administrasi kesiapan partai. Berdasarkan data internal terbaru, infrastruktur partai di tingkat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) kabupaten/kota telah menunjukkan progres signifikan.

"DPD 75 persen, dengan jumlah 29 kabupaten/kota," singkatnya.

Tatik menjelaskan bahwa dalam waktu dekat, seluruh berkas administrasi lengkap akan langsung diserahkan kepada Dewan Pimpinan Pusat di Sidoarjo yang akan dihadiri langsung oleh Ketua Umum Partai Gerakan Rakyat, Sahrin Hamid beserta jajaran pimpinan lainnya.

"Berkas akan diserahkan ke DPP tanggal 6 Juni 2026 di Sidoarjo. DPP akan langsung datang ke Jatim," ungkap Tatik.

Gerakan Rakyat sendiri menargetkan penyelesaian SKT Kanwil Kemenkum di 38 provinsi dalam waktu dekat, guna memantapkan langkah menuju legalitas badan hukum partai politik di Kementerian Hukum Republik Indonesia (Kemenkum RI).

Hingga kini, tercatat sudah 19 provinsi mengantongi SKT, meliputi Jawa Barat, NTB, NTT, Jambi, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Bangka Belitung, Sulawesi Selatan, Banten, Papua Barat Daya, DKI Jakarta, Lampung, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Riau, Yogyakarta, Aceh, dan Jawa Timur.