Ketua Umum (Ketum) Gerakan Rakyat, Sahrin Hamid menegaskan komitmen partainya untuk menghapus praktik mahar politik. Hal tersebut disampaikan Sahrin sebagai respons atas keresahan publik terhadap tingginya biaya transaksi politik di Indonesia.

Menurut Sahrin, Gerakan Rakyat dibangun di atas fondasi nilai-nilai dasar guna mengedepankan karakter dan prinsip organisasi guna menciptakan iklim politik secara bersih.

Dengan begitu, ia memastikan setiap kader Gerakan Rakyat wajib memegang teguh Panca Dharma, selaku lima nilai dasar yang melekat pada karakter anggota dan pengurus.

“Jadi, setiap anggota, setiap kader, setiap pengurus harus memegang panca dharma Gerakan Rakyat. Jadi, ada integritas moral, ada nasionalisme kerakyatan, ada yang kita sebut dengan religiusitas, ada juga yang kita sebut dengan kersa ksatria, terus juga kasih sayang,” jelas Sahrin saat menghadiri podcast YouTube @BangSyukurMandar, dikutip Jumat (27/3/2026).

Selain panca dharma, Sahrin menekankan bahwa pengelolaan internal partai juga dijalankan dengan lima prinsip utama, di antaranya Musyawarah Mufakat, Gotong Royong, Transparansi, Meritokrasi, dan Egalitarianisme.

Dengan landasan transparansi dan integritas itu, Sahrin memastikan bahwa tidak ada ruang bagi transaksi finansial untuk posisi politik di Gerakan Rakyat.

“Karena kita ingin membangun partai yang berintegritas, partai yang transparan, maka tentunya kita tidak mengenal yang disebut dengan transaksi politik untuk posisi-posisi politik,” terangnya.

Lebih lanjut, Sahrin menambahkan aspek meritokrasi menjadi prioritas utama Partai Gerakan Rakyat (PGR). Saat ini, PGR pun tengah melakukan kaderisasi secara masif untuk memastikan kualitas calon pemimpin yang akan diusung tanpa beban biaya mahar.

“Kita ingin menjadikan bahwa aspek meritokrasi itu menjadi penting. Aspek kenapa sekarang kita walaupun baru sebulan menjadi partai politik, tapi bahwa kelas kader atau kaderisasi kita sudah lakukan secara masif saat ini,” tutur Sahrin.