NEW YORK - Indonesia kembali memberikan kontribusi sebesar 1,2 juta dollar AS atau sekitar Rp 21 miliar kepada Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) pada 2026. Dukungan tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono dalam pertemuan tingkat menteri untuk mendukung keberlangsungan UNRWA di Markas Besar PBB, New York, Kamis (24/9/2026).

Sugiono menegaskan bahwa UNRWA perlu mendapat dukungan agar dapat menjalankan mandatnya secara penuh dan efektif. Menurut dia, jutaan pengungsi Palestina masih bergantung pada layanan dan bantuan yang disediakan badan PBB tersebut.

“UNRWA harus dapat menjalankan mandatnya secara penuh dan efektif karena jutaan pengungsi Palestina bergantung pada bantuannya,” ujar Sugiono, seperti dikutip Antara.

Menurut Sugiono, UNRWA saat ini menghadapi tekanan politik dan keuangan yang serius. Karena itu, Indonesia menilai perlindungan terhadap personel dan fasilitas UNRWA perlu menjadi perhatian.

Ia juga menyerukan tersedianya pendanaan yang berkelanjutan dan dapat diprediksi agar UNRWA mampu mempertahankan operasional serta layanan bagi pengungsi Palestina.

Indonesia, lanjut Sugiono, akan terus memberikan dukungan kepada UNRWA. Ia juga mengajak negara-negara lain meningkatkan kontribusinya untuk memastikan badan tersebut dapat menjalankan tugasnya secara berkelanjutan.

Dalam pertemuan tersebut, Sugiono turut menyoroti penyitaan pusat pelatihan UNRWA di Kalandia, Yerusalem Timur yang diduduki. Ia menilai tindakan tersebut telah menghambat kegiatan UNRWA dan bertentangan dengan prinsip perlindungan fasilitas PBB berdasarkan hukum internasional.

“Tindakan tersebut menghambat operasi badan tersebut dan melanggar prinsip tidak dapat diganggunya fasilitas PBB berdasarkan hukum internasional. Ini tidak boleh terus berlanjut,” kata Sugiono.

Sugiono juga meminta agar kredibilitas dan integritas UNRWA dijaga dari disinformasi maupun berbagai upaya yang dinilai dapat melemahkan pelaksanaan mandat badan tersebut.

“Apa yang dibutuhkan sekarang adalah penghormatan penuh terhadap mandat UNRWA, yang didukung oleh komitmen bersama untuk mempertahankan pekerjaan badan tersebut,” ujarnya.

Dukungan Indonesia terhadap UNRWA disampaikan ketika kebutuhan pemulihan dan rekonstruksi Gaza terus membesar. Berdasarkan laporan terbaru Konferensi PBB untuk Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD), kebutuhan tersebut diperkirakan mencapai 71,5 miliar dollar AS atau sekitar Rp 1.280 triliun dan masih berpotensi meningkat.

Laporan yang dipresentasikan dalam sesi ke-73 UNCTAD pada Kamis (24/9/2026) menggambarkan kondisi ekonomi Gaza sebagai salah satu krisis ekonomi paling parah yang pernah tercatat.

UNCTAD menyebut pendudukan Israel selama 59 tahun telah menimbulkan tekanan struktural terhadap perekonomian Palestina. Kondisi tersebut disebut berdampak pada produktivitas, kemiskinan, dan meningkatnya ketergantungan terhadap bantuan.

Dampaknya semakin besar sejak perang yang berlangsung sejak Oktober 2023. Operasi militer Israel disebut telah merusak atau menghancurkan sekitar 92 persen pusat kegiatan ekonomi di Gaza.

Pada saat yang sama, lebih dari 90 persen penduduk Gaza dalam usia kerja disebut tidak memiliki pekerjaan. Ratusan ribu lapangan kerja juga hilang di wilayah Palestina yang diduduki, dengan akumulasi kehilangan pendapatan tenaga kerja mencapai 2,8 miliar dollar AS atau sekitar Rp 50 triliun.

UNCTAD mencatat PDB per kapita Gaza pada 2025 hanya sekitar 212 dollar AS atau Rp 3,7 juta. Angka tersebut setara sekitar 0,58 dollar AS per hari dan turun 83 persen dibandingkan 2022.

Penilaian bersama Bank Dunia, Uni Eropa, dan PBB hingga awal 2026 memperkirakan kerusakan infrastruktur fisik di Gaza mencapai 35,2 miliar dollar AS atau sekitar Rp 630 triliun. Sementara itu, kerugian ekonomi dan sosial diperkirakan mencapai 22,7 miliar dollar AS atau sekitar Rp 406 triliun.

UNCTAD memperkirakan kebutuhan rekonstruksi sebesar 71,5 miliar dollar AS masih dapat bertambah. Sektor perumahan menjadi bagian yang mengalami kerusakan sekaligus membutuhkan biaya rekonstruksi terbesar.

Kerusakan juga berdampak pada layanan kesehatan dan sektor pangan. Lebih dari separuh rumah sakit dan klinik di Gaza masih tidak berfungsi. Sementara itu, kurang dari 1,5 persen lahan pertanian disebut masih dapat diakses dan tidak mengalami kerusakan.

UNCTAD menilai skala kerusakan tersebut membutuhkan dukungan finansial dan teknis internasional dalam jumlah besar untuk proses pemulihan dan rekonstruksi.

Kondisi ekonomi juga memburuk di Tepi Barat. UNCTAD mencatat Israel menahan transfer pendapatan bea cukai yang dikumpulkan atas nama Pemerintah Palestina berdasarkan Protokol Paris sejak Mei 2025 hingga pertengahan 2026.

Secara kumulatif, pemotongan dan pendapatan yang ditahan sejak 2019 hingga Maret 2026 telah melampaui 3,67 miliar dollar AS atau sekitar Rp 67 triliun. Nilai tersebut setara dengan 83 persen dari total pendapatan bersih Palestina pada 2025.

Tekanan fiskal semakin berat setelah defisit anggaran Otoritas Palestina pada 2025 mencapai 13 persen dari PDB. Utang publik Palestina tercatat sebesar 4,8 miliar dollar AS atau sekitar Rp 85 triliun.

Eksposur sektor perbankan terhadap sektor publik juga mencapai 5,3 miliar dollar AS atau sekitar Rp 94 triliun. Nilai tersebut setara dengan 42 persen dari seluruh pinjaman perbankan.

Laporan UNCTAD turut mencatat semakin terbatasnya akses warga Palestina terhadap lahan di tengah perluasan permukiman. Sebanyak 38 komunitas disebut telah dikosongkan sejak 2023.

Sementara itu, jumlah pengungsian pada kuartal pertama 2026 telah melampaui total pengungsian yang tercatat sepanjang 2025