JAKARTA — Merawat pustaka adalah bagian yang tidak terpisahkan dari upaya memartabatkan bangsa melalui penguatan literasi dan ekosistem pengetahuan. ‘Merawat Pustaka, Memartabatkan Bangsa’ menjadi pengingat bersama bahwa kemajuan bangsa tidak semata dibangun melalui infrastruktur fisik, tetapi juga melalui penguatan pengetahuan, literasi, dan karakter masyarakat.

Kepala Perpusnas, E. Aminudin Aziz menyatakan, merawat pustaka bukan sekadar menjaga buku dan koleksi, melainkan menjaga ingatan, pengetahuan, budaya, dan identitas bangsa. “Merawat pustaka berarti menjaga warisan intelektual bangsa agar tetap hidup, relevan, dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Melalui penguatan literasi, pelestarian naskah, serta transformasi layanan perpustakaan, bangsa Indonesia membangun peradaban yang berdaya saing dan bermartabat,” ungkapnya.

Ia menambahkan, merawat pustaka berarti memastikan pengetahuan tetap hidup, bisa diakses, dibaca, diperdebatkan, dan menginspirasi. “Pengetahuan yang tidak bergerak adalah pengetahuan yang sedang menunggu untuk dilupakan. Dari sanalah martabat bangsa dibangun yang muncul dari masyarakat yang literat, tidak mudah termakan informasi liar, mampu berpikir kritis di tengah beragam informasi yang terkadang membingungkan,” terangnya.

Beberapa sasaran dalam seminar ini antara lain, mengidentifikasi peran strategis perpustakaan dalam pembangunan nasional, menggali kontribusi industri penerbitan dalam mendukung ekosistem pustaka, dan mengkaji kebijakan dan dukungan pemerintah terhadap pengembangan perpustakaan. Melalui seminar ini, Kepala Perpusnas berharap untuk perpustakaan dapat mengadopsi praktik terbaik dari jejaring internasional dan menguatkan perspektif akademik dalam pengembangan berbasis riset.

Sebagai informasi, seminar akan menghadirkan narasumber, antara lain Bagus P. Muljadi (Director Indonesia Doctoral Training Partnership dari University of Nottingham), Chairul Umam (Presiden ASEAN Public Libraries Information Network (APLiN)), Arys Hilman Nugraha (Ketua Umum Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI)), dan Rieke Diah Pitaloka (Anggota Komisi XIII DPR-RI).