JAKARTA-Setelah Indonesia merdeka, A.R. Baswedan tetap merasa penduduk Indonesia masih terkotak-kotak ke dalam beberapa kelompok. Baginya, hal itu merupakan warisan politik diskriminasi Belanda yang harus dihilangkan. Jadi pada saat itu, dirinya juga ikut andil dalam memperjuangkan orang-orang Tionghoa yang menjadi korban dari peliknya urusan birokrasi terkait kewarganegaraan Indonesia setelah pengakuan kedaulatan (1949). A.R. Baswedan percaya betul kita harus selalu berpegang teguh pada prinsip yang kita pakai sewaktu menyusun negara Indonesia dengan tidak mendiskriminasi rakyat atas dasar peranakannya.

Peninggalan A.R. Baswedan

A.R. Baswedan wafat pada 1986. Ia dimakamkan di TPU Tanah Kusir berdampingan dengan para pejuang yang menolak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Setelah wafat, beliau meninggalkan koleksi buku-bukunya yang berjumlah lebih dari 5.000 buku. Buku-buku tersebut sempat dijadikan perpustakaan di rumah mereka yang lama, namun kini dirawat dan tersusun rapi di rumah Anies Baswedan.

Apresiasi Tanda Jasa A.R. Baswedan

Selain pemberian gelar Pahlawan Nasional, semasa hidupnya negara telah memberikan sejumlah penghargaan untuk A.R. Baswedan atas perjuangannya untuk bangsa. Beberapa di antaranya adalah:

1992, Dianugerahkan Bintang Mahaputra Utama kepada A.R. Baswedan atas kontribusi besarnya dalam menyusun UUD 1945 melalui BPUPKI

1995, Piagam penghargaan dari Duta Mesir untuk Indonesia, Sayed K El Masry, yang berisikan perjanjian persahabatan RI-Kerajaan Mesir pada 10 Juni 1947

1995, Aljazair memberikan medali kepada A.R. Baswedan atas pertemanannya dengan tokoh Aljazair dan sebagai apresiasi karena telah memberikan bantuan moril atas peristiwa Revolusi Aljazair 1 November 1954

2013, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menganugerahi A.R. Baswedan Bintang Mahaputra Adipradana. Sebagai tanda kehormatan kepada mereka yang secara luar biasa menjaga keutuhan, kelangsungan, dan kejayaan NKRI.

Dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional

Pada November 2018, Abdurrahman Baswedan dianugerahi gelar Pahlawan Nasional oleh Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta. Jasa-jasanya memperjuangkan kemerdekaan selama hidupnya akhirnya diakui. Usulan ini sebenarnya sudah diajukan sejak 2010 oleh Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Sultan Hamengku Buwana X dan Walikota Yogyakarta Herry Zudianto.