Kejar Status Badan Hukum Partai, Gerakan Rakyat Serahkan 51 Berkas Perbaikan ke Kemenkum

Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Rakyat mendatangi Kementerian Hukum (Kemenkum) untuk menyerahkan berkas perbaikan sebagai kelengkapan persyaratan memperoleh Surat Keputusan (SK) Badan Hukum Partai Politik, Rabu (18/11/2026).

Langkah tersebut merupakan kelanjutan dari proses legalitas partai menyusul instruksi dari Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, serta hasil verifikasi dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) sebelumnya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gerakan Rakyat, Muhammad Ridwan didampingi jajaran Wakil Ketua Umum (Waketum) menyebut sebanyak 51 berkas perbaikan telah diantarkan ke pihak Ditjen AHU Kemenkum.

"Hari ini, kami mengembalikan perbaikan berkas sebanyak 51 berkas kami antarkan ke Kementerian Hukum sebagai syarat untuk mendapatkan SK Badan Hukum Partai Politik," ujar Ridwan.

Ridwan menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak Kemenkum, khususnya Ditjen AHU atas bimbingan dan akomodasi terhadap seluruh syarat penerbitan status badan hukum Partai Gerakan Rakyat.

"Kami ucapkan terima kasih atas kerjasamanya selama ini, dari Pak Menteri Hukum Republik Indonesia, khususnya Dirjen AHU, yang sudah meng-guidance kami dalam mengakomodir semua persyaratan, baik berkas maupun administrasi lainnya, yang sudah kami penuhi sampai tanggal 18 November ini," ungkapnya.

Perlu diketahui, Gerakan Rakyat telah menyerahkan sebanyak 14.405 berkas digital maupun fisik ke Kemenkum pada Agustus 2026 lalu. Setelah melewati masa 45 hari verifikasi dan keputusan menteri selama 15 hari, serta melengkapi perbaikan berkas, kini Gerakan Rakyat tengah menunggu keputusan resmi Menkum dalam menerbitkan status badan hukum.