JAKARTA - Presiden Joko Widodo menegur para kepala daerah yang lebih suka belanja produk impor ketimbang produk dalam negeri.  Jokowi mengungkapkan, penggunaan produk dalam negeri oleh pemerintah kabupaten maupun pemerintah kota di Indonesia yang baru mencapai 41 persen.

Merujuk data tersebut, Presiden menyebut persentase penggunaan produk dalam negeri oleh jajaran pemerintah daerah (pemda) masih kalah dengan pemakaian produk impor.

Padahal, produk impor yang digunakan oleh pemda dibeli dari anggaran negara melalui proses pengumpulannya sangat sulit. Antara lain lewat penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), royalti hingga dividen yang dikumpulkan menjadi penerimaan negara.

"Soal serapan anggaran, dan utamanya penggunaan produk dalam negeri, ini yang saya cek, ini masih diangka 41 persen penggunaan produk dalam negeri. Masih 41 untuk kabupaten dan kota. 41 persen masih kecil, artinya selain itu produk impor," ujar Jokowi saat memberikan sambutan di acara peresmian pembukaan Rapat Kerja Nasional XVI Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Tahun 2024 di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (10/7).

"Hati-hati, kita mengumpulkan uang dari penerimaan negara sangat sulit sekali baik itu pajak, PNPB, royalti, dividen. Itu serupiah, serupiah, serupiah semuanya dikumpulin Bu Menkeu. Terkumpul jadi penerimaan negara di transfer ke daerah, (malah) dibelikan produk impor," jelasnya.

Jika pemakaian produk impor lebih besar, lanjut Jokowi, maka yang akan mendapatkan manfaat adalah negara lain. Sehingga, mantan Gubernur Jakarta itu menegaskan, sebaiknya Pemda harus secara 100 persen menggunakan barang dan jasa dari dalam negeri. Jokowi juga mengingatkan agar pemda mau membeli produk-produk dalam negeri untuk mendukung penerimaan nasional. "Ini perlu saya ingatkan, beli produk kita sendiri. Mengumpulkan anggarannya itu sangat sulit sekali jadi gunakan 100 persen untuk pengadaan barang dan jasa itu produk dalam negeri," tegasnya.