Gerakan Rakyat menilai pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah mengalami kegagalan sistemik dan mendesak pemerintah untuk segera menghentikan operasional program nasional tersebut. Juru Bicara Gerakan Rakyat, Mira Pane mengaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar masalah tata Kelola di lapangan.

"Merespons gelombang keracunan massal yang terus berulang dan semakin masif saja di tengah usaha 'perbaikan' oleh pimpinan BGN yang baru, kami menyatakan sikap tegas bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan lagi sekadar masalah 'tata kelola' atau 'pelanggaran standar operasional prosedur' oleh oknum di lapangan," ujar Mira lewat keterangannya di Jakarta, Senin (7/9/2026).

"Peristiwa ini adalah sebuah kegagalan sistemik yang nyata. Menjadikan puluhan ribu anak sekolah sebagai objek eksperimen kebijakan yang dipaksakan secara tergesa-gesa adalah bentuk kecerobohan fatal negara yang tidak boleh ditoleransi lagi," tambahnya.

Gerakan Rakyat mencatat akumulasi korban keracunan MBG telah menembus angka signifikan di berbagai wilayah Indonesia. "Total akumulasi korban sudah menembus 50.059 orang di 36 provinsi, dengan lebih dari 560 insiden di 245 kabupaten dan kota. Keracunan program Makan Bergizi Gratis ini harus segera ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa," jelas Mira.

Mira menambahkan, awal September 2026 telah terjadi ledakan kasus hingga ribuan siswa dan guru tumbang bersamaan. "Hanya dalam tiga hari, ada 1.700 sampai 2.000 korban yang dilarikan ke rumah sakit. Lonjakan tragis ini tersebar di Sidoarjo, Rembang, Agam, Jombang, Tana Toraja, hingga Nganjuk,” pungkasnya.

"Kasus keracunan ini tidak boleh lagi dianggap riak kecil dan angka statistik belaka, melainkan gelombang besar yang grafiknya naik secara eksponensial. Fakta bahwa korban berjatuhan secara masif di wilayah yang saling berjauhan dalam waktu bersamaan adalah bukti tak terbantahkan bahwa risiko keamanan pangan pada program ini bersifat total dan menyeluruh," lanjut Mira.

Gerakan Rakyat menilai argumen Badan Gizi Nasional (BGN) mengenai pelanggaran SOP tidak tepat. Menurut analisis mereka, terdapat tiga akar masalah mendasar dalam pelaksanaan program MBG:

Skala Produksi Massal Tanpa Infrastruktur Layak

Memaksakan ribuan porsi makanan dimasak sekaligus dalam satu unit dapur (seperti kasus SPPG Kalitengah yang dipaksa memproduksi 2.800 porsi per hari) telah mengubah dapur pelayanan menjadi industri berisiko tinggi. Mayoritas dari puluhan ribu dapur SPPG dipaksakan beroperasi tanpa mengantongi Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS). Hal ini menyebabkan kontaminasi bakteri patogen berbahaya berbahaya seperti E. coli, Salmonella, dan Staphylococcus menjadi hal yang tak terhindarkan.

Jeda Waktu Distribusi Makanan

Makanan matang memiliki 'jendela aman' konsumsi maksimal 4 jam setelah dimasak. Untuk mengejar target distribusi massal ke puluhan sekolah, makanan terpaksa dimasak sejak pukul 05.00 subuh namun baru dikonsumsi siang hari. Jeda waktu yang panjang ini menjadi inkubator sempurna bagi bakteri berbahaya.

Cacat Konseptual (Flawed by Design)

Program ini sesungguhnya cacat sejak dalam pikiran pembuat kebijakan (Flawed by Design). Kesalahan terbesar berada pada tataran konseptual. Di tengah kondisi ruang fiskal negara yang sangat terbatas dan ketat, pemerintah memaksakan target ambisius memberi makan lebih dari 80 juta penerima manfaat dalam waktu yang luar biasa singkat. Kebijakan ini tidak rasional karena mengabaikan kesiapan kapasitas riil di lapangan.

"Anggaran fantastis yang dialokasikan untuk program ini mencapai ratusan triliun rupiah ternyata melayang sia-sia. Alih-alih melahirkan generasi sehat, cerdas, dan penuh gizi untuk memotong angka stunting, uang pajak yang diperas dari keringat rakyat justru menghasilkan keracunan makanan pada anak, kebocoran anggaran akibat korupsi sistemik serta kehilangan waktu dan kesempatan untuk membiayai program yang lebih produktif," ungkapnya.

Menanggapi situasi ini, atas nama Gerakan Rakyat, Mira pun menyampaikan tiga poin tuntutan resmi kepada pemerintah, meliputi:

1. Hentikan total operasional program MBG secara nasional. Hanya itu satu-satunya jalan menghentikan keracunan.

2. Lakukan audit investigasi dan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG dengan melibatkan pakar yang kompeten, penegak hukum dan tokoh masyarakat. Jika MBG ingin dilanjutkan harus di redesign kembali berdasar rekomendasi teknokratis dan pelaksanaan yang meritokrasi.

3. Agar masyarakat yang sudah berinvestasi dalam pembangunan dapur (SPPG) tidak mengalami kerugian, kami merekomendasikan agar pemerintah memberikan penggantian dana bangun dapur yang sudah terbangun. Jika dapur SPPG yang terbangun telah mencapai 30 ribu, jika dirata-ratakan setiap dapur biaya bangunnya sebesar 1 miliar, maka hanya dibutuhkan anggaran sekitar 30 triliun.

"Demikian pernyataan ini kami sampaikan dengan niat baik, mengetuk pintu hati Presiden Prabowo untuk mari kita melihat perjalanan program MBG secara objektif dan niat tulus guna menyelamatkan anak-anak Indonesia dari ancaman keracunan lebih lanjut. Jangan sampai korban nyawa berjatuhan baru kita sadar dan itu sudah terlambat," tutup Mira.