Ketua Umum Gerakan Rakyat, Sahrin Hamid melontarkan kritik tajam terhadap kondisi partai politik (parpol) di Indonesia saat ini. Menurutnya, persoalan mendasar demokrasi nasional terletak pada lemahnya identitas dan ideologi partai yang mengakibatkan hilangnya diferensiasi kebijakan di mata publik.

Ia menilai, meski di parlemen seluruh instruksi berasal dari partai, proses pemilihan (pemilu) umum masih sangat berorientasi pada sosok atau individu. Hal itu menciptakan celah antara agenda partai dan realitas di lapangan.

“Jadi memang betul kelemahan partai politik kita saat ini, itu adalah lemahnya identitas partai, lemahnya ideologi partai. Sehingga kadang bahwa padahal kalau kita lihat di parlemen ya, kita lihat di parlemen ini kan yang terjadi kan semua instruksi dari partai. Tapi ketika pemilihan yang dipilih kan orang,” ujar Sahrin saat menghadiri podcast YouTube @BangSyukurMandar, dikutip Jumat (27/3/2026).

Lebih lanjut, Sahrin melihat partai-partai cenderung seragam dalam narasi tertulis namun minim perbedaan pada realitas perjuangannya.

“Kalau melakukan perjuangannya hampir bagus semua, kalau ditulis di buku bagus semua. Tapi realitasnya? Oleh karena itu, menurut kami adalah partai juga harus membenahi diri dengan melakukan identitas partai politik harus dikuatkan,” jelasnya.

Sahrin juga menyoroti fenomena “partai keluarga” yang menurutnya memperkeruh upaya penguatan identitas partai. Hal ini berujung pada dualisme posisi bagi anggota legislatif yang terjepit antara mandat pemilih dan sanksi dari kendaraan politiknya.

“Apakah bisa orang ini berbeda dengan partai politiknya? Saya kira ini sangat sulit. Kenapa? Ketika dia berbeda maka banyak ancaman di sini. Ada sanksi, ada segala macam hal,” ungkap Sahrin.

Sebagai langkah korektif, Sahrin menegaskan bahwa Partai Gerakan Rakyat tengah merumuskan agenda perjuangan secara derivatif dan konkret. Hal ini bertujuan agar publik mengetahui secara pasti posisi partai terhadap isu-isu krusial seperti regulasi pemilu dan ekonomi.

Salah satu poin tajam yang ia tawarkan adalah terkait parliamentary threshold atau ambang batas parlemen. “Contoh misalnya Undang-Undang Pemilu. Kita akan memperjuangkan seperti parliamentary threshold. Bagi partai gerakan rakyat, parliamentary threshold harus 0 misalnya. Nah ini kan bisa menjadi pembedaan,” terangnya.

Ketum Sahrin berharap keterbukaan agenda seperti ini, termasuk mengenai presidential threshold dan kebijakan ekonomi dapat diikuti oleh partai lain agar masyarakat memiliki dasar yang jelas dalam menentukan pilihan.

“Maksud kami adalah yang perbedaan-perbedaan inilah yang harus dipaparkan kepada publik sehingga publik ini tahu,” tutur Sahrin.