Oleh:  Slamet Sugianto - Direktur Indonesia Berbagi Kebaikan

Perubahan lanskap keamanan kawasan Indo-Pasifik menuntut setiap negara maritim untuk terus memperkuat kapasitas pertahanannya. Ancaman tidak lagi hanya berupa konflik konvensional, tetapi juga mencakup perang hibrida, keamanan siber, perlindungan jalur perdagangan laut, hingga penguasaan teknologi strategis. Dalam konteks tersebut, modernisasi kekuatan laut tidak dapat dimaknai sebatas pengadaan alutsista, melainkan juga transformasi doktrin, penguatan sumber daya manusia, digitalisasi organisasi, diplomasi pertahanan, dan pembangunan ekosistem industri nasional yang mendukung kesiapan operasional.

Rangkaian aktivitas Wakil Kepala Staf Angkatan Laut (Wakasal) dalam beberapa waktu terakhir memperlihatkan arah tersebut secara cukup jelas. Berbagai kegiatan yang dilakukan menunjukkan adanya upaya membangun TNI Angkatan Laut yang semakin profesional, adaptif, dan mampu menjawab tantangan lingkungan strategis yang terus berubah.

Salah satu langkah penting adalah keterlibatan Wakasal bersama Kepala Staf Angkatan Laut dalam penyempurnaan Doktrin Jalesveva Jayamahe melalui Uji Naskah III. Doktrin merupakan fondasi konseptual bagi pembinaan kekuatan dan pelaksanaan operasi militer. Karena itu, penyempurnaannya menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari agar TNI AL mampu merespons perkembangan teknologi militer, dinamika geopolitik, serta karakter ancaman masa depan.

Transformasi tersebut juga terlihat dari perhatian terhadap kualitas sumber daya manusia. Saat memberikan arahan kepada para calon peserta pendidikan Lemhannas RI, Wakasal menekankan pentingnya membangun perwira yang memiliki cara berpikir strategis, kemampuan analitis, serta kesiapan menghadapi tantangan multidimensi. Pesan ini menunjukkan bahwa modernisasi organisasi pertahanan pada akhirnya sangat ditentukan oleh kualitas manusianya. Alutsista modern tidak akan memberikan daya gentar maksimal tanpa didukung personel yang memiliki kompetensi dan kepemimpinan yang kuat.

Di sisi lain, percepatan digitalisasi tata kelola TNI Angkatan Laut menjadi agenda yang tidak kalah penting. Dalam organisasi militer modern, kecepatan memperoleh informasi dan mengambil keputusan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan operasi. Digitalisasi memungkinkan proses komando, administrasi, logistik, hingga pengambilan keputusan berlangsung lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap perkembangan situasi.

Modernisasi juga tercermin melalui diplomasi pertahanan yang semakin aktif. Kunjungan kerja ke Italia untuk meninjau industri penerbangan strategis seperti Leonardo Helicopters dan pabrik pesawat A-Viator, disertai penguatan hubungan dengan negara sahabat, menunjukkan bahwa pembangunan kekuatan pertahanan saat ini semakin bertumpu pada kerja sama internasional, alih teknologi, peningkatan kapasitas industri, dan pengembangan sumber daya manusia.

Dalam waktu yang sama, kehadiran Wakasal pada berbagai forum strategis, termasuk seminar nasional yang diselenggarakan Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut (PPAL), menunjukkan pentingnya membangun budaya berpikir strategis di lingkungan pertahanan. Forum-forum semacam ini menjadi ruang pertukaran gagasan yang dapat memperkaya arah pembangunan kekuatan maritim Indonesia.

Di sinilah muncul relevansi pengembangan industri pendukung pertahanan nasional. Salah satu ilustrasi menarik adalah konsep Investasi Bisnis Aviation Services yang menawarkan pembangunan perusahaan jasa pemeliharaan pesawat, Aircraft Maintenance Organization (AMO 145), Non Destructive Testing (NDT), aircraft structure repair, penyediaan tenaga ahli penerbangan, hingga layanan line maintenance. Bidang-bidang tersebut merupakan bagian yang sangat penting dalam rantai pasok industri penerbangan, baik sipil maupun militer.

Dalam perspektif pertahanan, kemampuan melakukan pemeliharaan pesawat secara mandiri memiliki nilai strategis yang sangat besar. Ketergantungan pada fasilitas luar negeri dalam perawatan maupun perbaikan alutsista berpotensi memengaruhi kesiapan operasional, terutama ketika terjadi situasi darurat atau krisis geopolitik. Karena itu, pembangunan kapasitas nasional di bidang maintenance, repair, dan overhaul menjadi salah satu unsur penting dalam memperkuat kemandirian pertahanan.

Selain aspek teknis, pengembangan industri aviation services juga membuka peluang terciptanya tenaga kerja profesional bersertifikasi internasional, peningkatan transfer teknologi, tumbuhnya industri pendukung nasional, serta penguatan daya saing Indonesia di sektor dirgantara. Apabila dikelola secara profesional dan memenuhi standar regulasi nasional maupun internasional, sektor ini berpotensi menjadi mitra strategis dalam mendukung ekosistem pertahanan nasional.

Ke depan, kolaborasi antara TNI Angkatan Laut, kementerian dan lembaga terkait, BUMN industri pertahanan, perguruan tinggi, lembaga sertifikasi, serta pelaku industri swasta akan menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan kekuatan maritim Indonesia. Sinergi tersebut bukan hanya memperkuat kesiapan operasional, tetapi juga menciptakan nilai tambah ekonomi melalui pengembangan industri strategis nasional.

Pada akhirnya, modernisasi pertahanan merupakan proses yang bersifat menyeluruh. Pembaruan doktrin, peningkatan kualitas sumber daya manusia, digitalisasi organisasi, diplomasi pertahanan, dan penguatan industri nasional merupakan bagian dari satu ekosistem yang saling mendukung. Berbagai langkah yang dilakukan Wakasal dalam beberapa waktu terakhir memperlihatkan arah pembangunan tersebut.

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia membutuhkan kekuatan laut yang tidak hanya tangguh dalam operasi, tetapi juga mandiri dalam teknologi, industri, dan sumber daya manusianya. Dengan fondasi tersebut, cita-cita mewujudkan TNI Angkatan Laut yang modern, profesional, adaptif, dan mampu menjaga kepentingan nasional di tengah dinamika kawasan memiliki peluang yang semakin besar untuk diwujudkan.[]