Oleh : Slamet Sugianto

Kontrak Rp14,7 Miliar

Ketika Influencer Masuk Belanja Negara

Publik kembali dihadapkan pada pertanyaan penting tentang penggunaan uang negara. Indonesia Corruption Watch (ICW), sebagaimana diberitakan pada 9 November 2026, menyoroti delapan paket pengadaan jasa influencer melalui PT RANS Animasi Indonesia yang berkaitan dengan Raffi Ahmad, dengan nilai keseluruhan Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,7 miliar.

Lima paket berasal dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada 2024 melalui satuan kerja Museum dan Cagar Budaya. Tiga paket lainnya berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 2025–2026. Pengadaan tersebut meliputi penayangan konten digital, keterlibatan influencer dalam kegiatan, hingga publikasi program pemerintah.

Angka ini bukan sekadar persoalan besarnya kontrak. Ia membuka pertanyaan yang lebih mendasar: sejauh mana penggunaan uang publik benar-benar menghasilkan manfaat yang sepadan bagi masyarakat?

Delapan Paket Pengadaan

Angka Besar, Transparansi yang Diuji

Berdasarkan rincian yang diberitakan, lima paket Kemendikbudristek pada 2024 bernilai sekitar Rp3,9 miliar. Di dalamnya terdapat penayangan YouTube, Instagram Reels, Instagram Story, TikTok, serta kehadiran dalam kegiatan.

Sementara itu, tiga paket KKP pada 2025–2026 mencapai sekitar Rp10,8 miliar, termasuk jasa influencer engagement dan publikasi program Kampung Nelayan Merah Putih di Natuna.

Nilai terbesar terdapat pada paket kehadiran dalam acara di lingkungan Museum dan Cagar Budaya, sekitar Rp2,52 miliar. Adapun sejumlah paket KKP masing-masing bernilai sekitar Rp3,6 miliar.

Rincian tersebut patut menjadi pintu masuk evaluasi, terutama untuk menguji dasar kebutuhan, kewajaran harga, indikator keberhasilan, serta hasil nyata yang diperoleh dari setiap kegiatan.

Kontrak Bukan Bukti Korupsi

Antara Nilai Pengadaan dan Akuntabilitas

Penting ditegaskan bahwa nilai kontrak tidak otomatis merupakan jumlah uang yang telah dibayarkan, apalagi pendapatan pribadi Raffi Ahmad. Kontrak perusahaan juga tidak dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana korupsi.

Penilaian hukum membutuhkan bukti mengenai proses pengadaan, pelaksanaan pekerjaan, pembayaran, kewajaran harga, serta kemungkinan pelanggaran ketentuan yang berlaku.

Namun, tidak adanya kesimpulan pidana bukan berarti pengadaan tersebut terbebas dari kritik. Penggunaan uang negara tetap harus dapat diuji dari sisi kebutuhan, efisiensi, transparansi, persaingan yang sehat, dan manfaat publik.

Di sinilah kritik ICW relevan: bukan untuk menghakimi seseorang berdasarkan popularitasnya, melainkan memastikan bahwa belanja pemerintah memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.

APBN 2027

Triliunan Rupiah dan Prioritas Rakyat

Persoalan kontrak influencer menjadi semakin menarik ketika ditempatkan dalam konteks APBN 2027 yang telah disahkan DPR pada 29 September 2026.

Postur APBN 2027 menetapkan pendapatan negara sebesar Rp3.435,1 triliun dan belanja negara sebesar Rp4.106,26 triliun. Defisit anggaran mencapai Rp671,16 triliun atau sekitar 2,4 persen terhadap PDB.

Di dalamnya terdapat anggaran pendidikan Rp824 triliun, perlindungan sosial Rp539,7 triliun, dan ketahanan pangan Rp195,3 triliun. Angka-angka tersebut menggambarkan besarnya tanggung jawab negara dalam memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Jika dibandingkan dengan target pendapatan perpajakan berupa penerimaan pajak Rp2.593,35 triliun, nilai kontrak influencer Rp14,697 miliar hanya sekitar 0,00057 persen.

Persentase yang sangat kecil ini tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan persoalan. Sebaliknya, ukuran keadilan fiskal tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya suatu kontrak dibandingkan total APBN, melainkan juga oleh ketepatan penggunaan, kualitas hasil, dan akuntabilitasnya.

Pembiayaan defisit APBN pun perlu dibedakan dari pendapatan negara. Defisit ditutup melalui mekanisme pembiayaan, termasuk pembiayaan utang, yang pada akhirnya membawa konsekuensi fiskal jangka panjang.

Perspektif Taqiyuddin an-Nabhani

Fiskal, Dharibah, dan Keadilan Ekonomi

Dalam perspektif pemikiran ekonomi Islam Taqiyuddin an-Nabhani, pengelolaan keuangan negara tidak dapat dilepaskan dari persoalan sumber penerimaan, kewenangan pengeluaran, dan tanggung jawab terhadap kepentingan rakyat.

Melalui An-Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam, an-Nabhani menjelaskan kerangka sistem ekonomi Islam yang menempatkan pengelolaan harta dan distribusi kekayaan dalam prinsip-prinsip syariah. Negara bukan sekadar institusi pemungut dan pembelanja uang, melainkan pihak yang memiliki tanggung jawab dalam mengatur pemenuhan kebutuhan masyarakat berdasarkan ketentuan hukum Islam.

Dalam kerangka tersebut, dharibah tidak diposisikan sebagai sumber penerimaan rutin yang bebas digunakan tanpa batas. Pembahasan mengenai kewajiban dan kondisi pemungutannya harus dibaca dalam kerangka sistem Baitul Mal dan ketentuan syariah yang mengaturnya.

Perlu dibedakan bahwa uraian teknis mengenai sumber penerimaan, kondisi dharibah, dan tata kelola Baitul Mal juga banyak dikembangkan oleh Abdul Qadim Zallum dalam Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah. Karena itu, tidak tepat mengatribusikan seluruh rincian tersebut secara langsung sebagai kutipan an-Nabhani.

Meskipun demikian, kerangka etisnya relevan untuk membaca persoalan anggaran modern: kekuasaan atas harta publik bukanlah hak untuk membelanjakan sesuka hati, melainkan amanah yang harus diarahkan kepada kemaslahatan.

Menguji Amanah Anggaran

Urgensi, Efisiensi, dan Manfaat Publik

Pengadaan jasa influencer oleh kementerian seharusnya melewati setidaknya tiga pertanyaan mendasar.

Pertama, apakah pengadaan tersebut benar-benar diperlukan? Pemerintah telah memiliki biro humas, perangkat komunikasi publik, dan sumber daya internal. Penggunaan influencer eksternal harus memiliki alasan yang jelas, misalnya kebutuhan menjangkau kelompok masyarakat tertentu yang tidak efektif dijangkau melalui kanal pemerintah.

Kedua, apakah nilai kontrak sebanding dengan manfaatnya? Jumlah pengikut, popularitas, atau jangkauan digital tidak otomatis menunjukkan keberhasilan komunikasi publik. Pemerintah harus memiliki indikator terukur, seperti tingkat keterjangkauan sasaran, pemahaman masyarakat, perubahan perilaku, atau peningkatan partisipasi publik.

Ketiga, apakah proses pengadaan dan pelaksanaannya transparan? Publik perlu memperoleh informasi mengenai dasar kebutuhan, mekanisme pemilihan penyedia, rincian keluaran pekerjaan, evaluasi hasil, serta realisasi pembayaran sesuai ketentuan keterbukaan informasi dan pengadaan pemerintah.

Tanpa ketiga pengujian tersebut, belanja komunikasi berisiko berubah menjadi pengeluaran yang mahal secara administratif, tetapi lemah dari sisi manfaat sosial.

Transparansi dan Tanggung Jawab Negara

Uang Publik Harus Dipertanggungjawabkan

Pemerintah perlu menjadikan sorotan ini sebagai momentum evaluasi menyeluruh atas pengadaan jasa influencer, bukan semata-mata persoalan satu perusahaan atau satu figur publik.

Evaluasi dapat dilakukan melalui audit atas kesesuaian kontrak dan realisasi pekerjaan, pemeriksaan kewajaran harga, pengukuran efektivitas kampanye, serta penilaian terhadap kemungkinan konflik kepentingan. Apabila ditemukan indikasi pelanggaran, penanganannya harus mengikuti mekanisme hukum dan didasarkan pada bukti.

Pada saat yang sama, kementerian perlu membangun standar pengadaan komunikasi publik yang lebih ketat. Setiap kontrak seharusnya memuat tujuan yang jelas, indikator keberhasilan, target penerima manfaat, mekanisme evaluasi, dan kewajiban pelaporan hasil.

Prinsip ini penting karena uang negara berasal dari berbagai sumber penerimaan publik, termasuk pajak yang dibayarkan masyarakat. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus dapat dijelaskan alasan dan manfaatnya.

Penutup

Bukan Sekadar Angka, Melainkan Amanah

Kontrak influencer Rp14,7 miliar bukan persoalan yang dapat diselesaikan hanya dengan membandingkannya terhadap triliunan rupiah APBN. Nilainya mungkin kecil secara persentase, tetapi tetap penting dari perspektif tata kelola.

Dalam negara yang menghadapi kebutuhan pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ketahanan pangan, dan penguatan ekonomi rakyat, setiap pengeluaran pemerintah harus tunduk pada prinsip kebutuhan, efisiensi, transparansi, dan kemanfaatan.

Perspektif Taqiyuddin an-Nabhani mengingatkan bahwa pengelolaan harta dalam sistem ekonomi Islam memiliki dimensi tanggung jawab dan keadilan, bukan sekadar persoalan administratif anggaran.

Karena itu, pertanyaan yang paling mendasar bukan apakah Rp14,7 miliar terlalu besar atau terlalu kecil dibandingkan APBN, melainkan apakah uang tersebut dibelanjakan secara tepat, menghasilkan manfaat yang sepadan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Pada akhirnya, amanah fiskal tidak diukur dari kemampuan negara menghabiskan anggaran, tetapi dari kemampuannya memastikan setiap rupiah benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat. []