Krisis Legitimasi Kekuasaan: Dari Putusan MK 90 Hingga Bayang-Bayang Makar

Kontroversi Gibran, Skandal Penyadapan, dan Potensi Terbukanya Kembali Peristiwa KM 50

Oleh : Slamet Sugianto

Persoalan politik Indonesia hari ini tidak cukup dibaca melalui kalkulasi siapa memperoleh keuntungan dan siapa kehilangan jabatan. Ada persoalan yang jauh lebih mendasar: bagaimana kekuasaan diperoleh, bagaimana legitimasi konstitusionalnya dibangun, dan sejauh mana institusi negara mampu mempertahankan independensinya dari kepentingan politik.

Kontroversi pencalonan Gibran Rakabuming Raka merupakan salah satu contoh paling nyata. Perjalanan itu bermula dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah persyaratan usia calon presiden dan wakil presiden. Putusan tersebut membuka peluang bagi seseorang berusia di bawah 40 tahun sepanjang pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu, termasuk pemilihan kepala daerah.

Persoalannya bukan semata-mata perubahan norma, melainkan proses pengambilan keputusan yang kemudian dinyatakan bermasalah secara etik oleh Majelis Kehormatan MK. Anwar Usman diberhentikan dari jabatan Ketua MK karena pelanggaran etik terkait perkara tersebut. Peristiwa ini meninggalkan pertanyaan serius tentang konflik kepentingan, independensi hakim, dan integritas pembentukan norma konstitusional.

Masalah itu belum selesai. Pada 6 Oktober 2026, MK melalui Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 menyatakan permohonan terkait persyaratan pendidikan Gibran tidak dapat diterima karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Namun, dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah atau dokumen pendidikan luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan SMA atau sederajat.

Kemudian, pada 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 mengabulkan kasasi dan membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran. Dua putusan ini memang tidak otomatis membatalkan pencalonan 2024 maupun jabatan Wakil Presiden. Namun, keduanya menghadirkan persoalan fundamental mengenai keabsahan administrasi pencalonan dan tanggung jawab institusi yang melakukan verifikasi.

Pengunduran diri Gibran pada 12 November 2026 semakin menambah dimensi politik peristiwa tersebut. Surat pengunduran dirinya menyatakan berhenti atas permintaan sendiri tanpa menjelaskan alasan spesifik. Karena itu, tidak tepat menyimpulkan pengunduran diri tersebut sebagai akibat langsung putusan MK dan MA. Namun, rangkaian peristiwa ini patut menjadi evaluasi serius terhadap tata kelola pencalonan dan akuntabilitas kekuasaan.

Persoalan berikutnya adalah masa depan demokrasi menuju 2029. Putusan MK Nomor 90 masih berlaku sepanjang belum diubah melalui mekanisme hukum yang sah. Akan tetapi, pengalaman ini seharusnya mendorong pembenahan menyeluruh terhadap persyaratan calon presiden dan wakil presiden. Verifikasi ijazah, dokumen penyetaraan, serta rekam jejak calon tidak boleh sekadar menjadi formalitas administratif. KPU, Bawaslu, dan instansi terkait harus memastikan kepastian hukum sebelum mandat elektoral diberikan.

Di tengah persoalan tersebut, kasus penyadapan ilegal yang melibatkan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi membuka dimensi lain mengenai penyalahgunaan kekuasaan institusional. Apalagi, pada November 2026, Polri mengumumkan peningkatan penanganan dugaan makar terkait perkara penyadapan ke tahap penyidikan.

Perkembangan ini tidak boleh berhenti pada identifikasi Listyo sebagai end user atau penerima hasil penyadapan. Penyidik harus mengungkap siapa penggagas operasi, pemberi perintah, pelaksana teknis, penyandang sumber daya, penerima informasi lainnya, serta kemungkinan pihak yang memanfaatkan hasil penyadapan untuk kepentingan politik.

Jika dugaan makar memiliki dasar bukti, pertanggungjawaban hukum harus menjangkau seluruh pihak yang terbukti terlibat, termasuk kemungkinan aktor di luar institusi kepolisian. Namun, penyidikan juga harus membedakan secara tegas antara penyadapan ilegal, permufakatan jahat, dan unsur makar. Tidak boleh ada pihak yang dinyatakan bersalah hanya berdasarkan spekulasi politik.

Lebih jauh, perkembangan perkara ini membuka pertanyaan historis mengenai sejumlah peristiwa penegakan hukum pada masa pemerintahan Joko Widodo. Salah satunya adalah Peristiwa KM 50 yang menewaskan enam anggota Laskar FPI pada 7 Desember 2020 di kawasan Tol Jakarta-Cikampek.

Peristiwa tersebut tidak boleh dianggap selesai hanya karena telah melewati proses penyelidikan dan persidangan terhadap sejumlah anggota kepolisian. Komnas HAM dalam hasil investigasinya membedakan dua konteks kematian. Dua orang meninggal dalam insiden kontak senjata, sedangkan empat orang lainnya masih hidup ketika berada dalam penguasaan petugas negara, tetapi kemudian ditemukan meninggal. Komnas HAM menyatakan terdapat indikasi unlawful killing terhadap empat orang tersebut dan merekomendasikan proses pidana untuk memperoleh kebenaran materiil.

Ada fakta kelembagaan yang patut diperhatikan. Ketika peristiwa KM 50 terjadi, Listyo Sigit Prabowo menjabat Kabareskrim Polri, sementara Kapolri adalah Idham Azis. Listyo kemudian dilantik menjadi Kapolri pada Januari 2021. Dalam kapasitas barunya, ia pernah memerintahkan agar penanganan perkara KM 50 segera diselesaikan dengan mengacu pada rekomendasi Komnas HAM.

Kronologi ini tidak dengan sendirinya membuktikan keterlibatan atau tanggung jawab pidana Listyo dalam kematian empat anggota Laskar FPI. Namun, posisi kelembagaan tersebut membuat rekam jejak penanganan perkara KM 50 layak ditelusuri kembali secara objektif, terutama apabila perkembangan penyidikan penyadapan menghasilkan bukti baru mengenai jaringan, komunikasi, atau rantai komando pada periode pemerintahan sebelumnya.

Pertanyaan yang patut diajukan adalah apakah seluruh fakta KM 50 telah terungkap secara tuntas? Apakah rekomendasi Komnas HAM telah dilaksanakan secara menyeluruh? Apakah pertanggungjawaban pidana individual sudah menjawab seluruh persoalan mengenai penggunaan kekuatan oleh aparat negara? Dan apakah masih terdapat fakta, saksi, dokumen, maupun bukti digital yang belum pernah diuji secara memadai?

Potensi terbukanya kembali KM 50 menjadi semakin relevan apabila penyidikan perkara penyadapan menemukan informasi baru yang memiliki hubungan faktual dengan peristiwa tersebut. Akan tetapi, hubungan itu tidak boleh diasumsikan. Harus ada bukti yang menghubungkan kedua perkara sebelum dilakukan penarikan kesimpulan.

Dengan demikian, penyidikan penyadapan dan dugaan makar seharusnya tidak hanya berorientasi pada pengungkapan penyalahgunaan teknologi pengawasan. Jika ditemukan bukti relevan, penyidik juga perlu menelusuri kemungkinan keterkaitan jaringan, penggunaan kewenangan, dan pertanggungjawaban institusional dalam perkara-perkara lain pada periode sebelumnya. KM 50 merupakan salah satu peristiwa yang patut memperoleh perhatian tersebut.

Kita tidak boleh serta-merta menghubungkan kontroversi Gibran, penyadapan ilegal, dugaan makar, dan KM 50 sebagai satu skenario politik. Namun, seluruh peristiwa itu memperlihatkan kebutuhan yang sama: transparansi, independensi institusi, dan supremasi hukum.

Persoalan Indonesia bukan sekadar pergantian pejabat atau pertukaran kepentingan elite. Yang sedang dipertaruhkan adalah kualitas konstitusi dan kemampuan negara mencegah kekuasaan menjadi instrumen kepentingan kelompok.

Menjelang 2029, pertanyaan terpenting bukan siapa yang akan kembali berkuasa, melainkan apakah seluruh proses memperoleh dan menggunakan kekuasaan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Sebab, demokrasi tidak hanya membutuhkan pemilu yang sah, tetapi juga lembaga negara yang berani membuka kebenaran, termasuk ketika kebenaran itu menyentuh orang-orang yang pernah berada di pusat kekuasaan.

Pada akhirnya, supremasi hukum baru benar-benar bermakna ketika tidak ada masa kekuasaan yang kebal dari pemeriksaan, tidak ada jabatan yang menjadi pelindung, dan tidak ada peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang dibiarkan kehilangan jalan menuju kebenaran.[]