JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan percepatan penyediaan sarana dan prasarana program Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia. Dalam kunjungannya ke Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 di Kabupaten Tabanan, Bali, Minggu (7/6/2026), Kepala Negara menegaskan agar tidak ada penolakan terhadap siswa yang ingin mendaftar akibat keterbatasan daya tampung gedung.

Langkah respons cepat ini dipicu oleh laporan langsung dari Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), yang membeberkan bahwa wilayah Bali saat ini baru memiliki satu unit Sekolah Rakyat. Akibatnya, terjadi penumpukan jumlah peserta didik yang melebihi kapasitas ideal gedung sekolah tersebut.

Mobilisasi Aset Negara yang Kurang Optimal

Guna menyiasati keterbatasan infrastruktur dalam jangka pendek sebelum bangunan permanen rampung didirikan, Presiden Prabowo menelurkan kebijakan pemanfaatan aset negara:

• Instruksi kepada Seskab: Presiden memerintahkan Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, untuk mengoordinasikan seluruh kementerian dan lembaga negara agar mendata aset-aset bangunan milik mereka yang kurang dimanfaatkan (idle).

• Sistem Pinjam Pakai: Gedung atau fasilitas instansi pusat yang menganggur tersebut nantinya akan dipinjam pakai untuk dialihfungsikan sementara sebagai ruang kelas darurat Sekolah Rakyat.

"Seskab mungkin nanti koordinasi dengan kementerian atau lembaga yang lain, cari fasilitas mereka yang ada mungkin yang kurang dimanfaatkan. Mungkin bisa dipinjam sampai sekolah yang permanen jadi, ya. Diupayakan," instruksi Presiden Prabowo.

Intervensi Lahan Pusat dan Target 1 Unit Per Kabupaten

Di sektor penyediaan lahan permanen, Presiden Prabowo memberikan tenggat dan menuntut kreativitas dari para kepala daerah (Bupati/Wali Kota) untuk bergerak cepat mengamankan lokasi pembangunan. Jika pemerintah daerah mengalami kendala struktural, Prabowo memastikan bahwa pemerintah pusat siap turun tangan secara langsung untuk mengusahakan dan mencarikan lahan yang representatif.

Dalam kesempatan tersebut, Gus Ipul melaporkan kepada Presiden mengenai target jangka pendek pengembangan program ini, di mana setiap kabupaten/kota di Provinsi Bali ditargetkan memiliki minimal satu unit Sekolah Rakyat yang mandiri dan representatif.