Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Republik Indonesia, Rini Widyantini, melakukan kunjungan kerja ke Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital Siola dan Puskemas Tambakrejo Surabaya, Kamis (3/7/2025). Dalam kunjungannya, ia menyampaikan apresiasi atas transformasi pelayanan publik di Surabaya yang dinilai semakin mendekatkan birokrasi kepada masyarakat.

"MPP digital itu adalah bagaimana wajah birokrasi kita itu bisa lebih mendekatkan layanan kepada masyarakat untuk lebih mudah dan langsung dekat dengan masyarakat,” kata Menteri Rini usai meninjau langsung layanan di MPP Siola.

Ia menjelaskan bahwa konsep MPP digital sudah lama dirancang oleh pemerintah pusat sebagai bagian dari reformasi birokrasi. Hingga saat ini, telah berdiri lebih dari 270 MPP di seluruh Indonesia, dan Surabaya menjadi salah satu kota yang dianggap berhasil dalam implementasinya.“MPP digital itu memang sudah lama kita desain, dan sekarang sudah lebih dari 270 mal pelayanan publik di Indonesia dan ini (MPP Siola) adalah salah satunya,” ungkap dia.

Menteri Rini menuturkan bahwa prinsip utama MPP digital adalah integrasi berbagai layanan dalam satu tempat. Sehingga memudahkan masyarakat mengakses kebutuhan administrasi tanpa harus berpindah lokasi."Prinsip daripada MPP digital itu adalah bagaimana kita mengintegrasikan layanan-layanan di dalam satu tempat. Jadi saya tadi barusan sudah melihat untuk MPP di Surabaya ini sudah hampir seluruh layanan ada di sini,” imbuhnya.

Selain efisien, Menteri Rini juga mengapresiasi suasana MPP Siola yang menghadirkan kenyamanan bagi masyarakat. Ia mengungkap adanya fasilitas tambahan seperti museum, kafe, serta area ramah anak, lansia, dan kelompok rentan."Yang menarik adalah di sini masyarakat sambil mendapatkan layanan juga bisa sambil melihat museum, ada kafe dan sebagainya. Ini memang salah satu desain awal MPP pertama kali dibuat, makanya dinamakan mal supaya orang nyaman ketika mengurus sesuatu. Ada ramah anak, ramah lansia dan juga ramah untuk kaum rentan," jelas dia.

Dalam kunjungannya ini, Menteri Rini melihat kemajuan signifikan dibandingkan kunjungannya sebelumnya ke MPP Siola. Ia pun menyampaikan harapannya agar MPP Siola terus berkembang tanpa meninggalkan layanan tatap muka yang tetap dibutuhkan oleh sebagian masyarakat.“MPP (Siola) ini nanti ke depannya kita arahkan supaya lebih bertransformasi menjadi MPP digital. Tetapi layanan tatap muka tetap harus diperlukan,” katanya.

Ia mencontohkan, masih ada sejumlah warga yang datang langsung untuk melakukan klarifikasi meskipun telah menggunakan layanan daring. “Tadi saya bertemu dengan beberapa orang dan mereka sudah melakukan layanan secara online dan masih ada hal yang perlu diklarifikasi lagi,” ujarnya.

Karena itu, Menteri Rini berharap, keberadaan MPP Siola dapat terus mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik. Hal ini sejalan dengan tujuan utama reformasi birokrasi, yakni membangun kedekatan antara pemerintah dan rakyat.“Mudah-mudahan dengan Mal Pelayanan Publik ini ada, masyarakat menjadi lebih mudah. Tentunya ini sesuai dengan prinsip bagaimana kita melakukan transformasi yang ujungnya kepada layanan masyarakat, masyarakat menjadi lebih dekat dengan birokrasi dan birokrasi juga lebih tahu kebutuhan daripada masyarakat untuk dilayani," tambahnya.

Sebelum mengunjungi MPP Digital Siola, Menteri Rini bersama Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, juga meninjau pelayanan publik di Puskesmas Tambakrejo, Surabaya. Dalam kunjungannya itu, ia memberikan apresiasi terhadap implementasi reformasi birokrasi yang diterapkan di Puskesmas.

Menteri Rini menilai bahwa pelayanan publik di Puskemas Tambakrejo menunjukkan adanya sinergi antara instansi pemerintah daerah, pusat dan keterlibatan aktif dari masyarakat.“Tadi sudah melihat bagaimana kolaborasi Puskesmas, kemudian juga dengan kantor urusan agama dan masyarakat. Jadi pemerintah itu bukan hanya pemerintah daerah saja, tapi juga keterlibatan pemerintah pusat dan masyarakat,” jelas Menteri Rini.

Menurutnya, pelayanan di Puskesmas Tambakrejo telah berjalan baik dan sesuai dengan arah reformasi birokrasi tematik. Khususnya dalam mendukung ketahanan pangan serta penanganan stunting."Ini sudah di-orkestrasi dengan baik, dan tadi saya melihat bahwa ini sudah baik begitu. Masyarakat juga cepat, tadi saya sudah tanya mereka tidak perlu menunggu lama, karena memang basic daripada pelayanan itu adalah bagaimana masyarakat itu mendapatkan layanan lebih cepat dan lebih mudah,” terangnya.

Lebih dari itu, Menteri Rini menyampaikan bahwa proses pelayanan di Puskesmas Tambakrejo telah memanfaatkan sistem digital yang memudahkan masyarakat.“Jadi saya tadi melihat masyarakat tidak perlu duduk lama-lama nunggu di sini, mereka bisa langsung online seperti itu dan Pak Wali Kota sudah menyiapkan bagaimana kemudahan-kemudahan agar masyarakat mendapatkan layanan di Puskesmas ini,” katanya.

Menteri Rini berharap, standar pelayanan seperti di Puskesmas Tambakrejo dapat diterapkan secara merata di seluruh fasilitas kesehatan tingkat pertama di Kota Surabaya. Karenanya, ia mendorong agar kolaborasi dengan berbagai instansi dan Kader Surabaya Hebat (KSH) terus diperkuat untuk mendukung kesehatan ibu hamil dan pencegahan stunting.

“Saya berharap tentunya bisa semakin lagi ditingkatkan layanannya. Kolaborasi dengan instansi yang lain dan diperbanyak lagi kader-kader (KSH) untuk membantu ibu-ibu hamil atau anak-anak,” pungkasnya. (*)