JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi mendalam dan tegas mengenai standarisasi kualitas menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diproduksi oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dalam rapat konsolidasi program MBG yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Rabu (3/6/2026), Presiden secara khusus melarang penyajian menu telur dadar dan potongan daging ayam yang terlalu kecil untuk anak-anak sekolah.

Langkah pengetatan ini diambil guna memastikan bahwa anggaran negara yang dialokasikan benar-benar bertransformasi menjadi asupan nutrisi yang optimal bagi pemenuhan gizi generasi muda Indonesia, tanpa adanya pengurangan kualitas oleh pihak mitra pengelola dapur.

Dua Instruksi Krusial Standardisasi Lauk Pauk

Presiden Prabowo membeberkan celah-celah pengurangan mutu makanan yang kerap terjadi di lapangan dan menetapkan aturan baru:

• Larangan Telur Dadar: Prabowo menginstruksikan agar seluruh dapur MBG tidak menyajikan telur dalam bentuk dadar. Berdasarkan pengalamannya, menu telur dadar rawan dimanipulasi dengan campuran bahan lain seperti tepung, sehingga kadar protein aslinya menyusut. Sebagai gantinya, porsi protein harus disajikan dalam bentuk telur utuh, baik itu telur rebus maupun telur ceplok.

• Batasan Potongan Ayam (Maksimal Potong 8): Presiden menyoroti adanya kecenderungan pemotongan satu ekor ayam menjadi 14 bagian sehingga menghasilkan ukuran porsi yang sangat kecil dan tidak layak bagi anak-anak. Sambil menunjukkan visual perbandingan dua piring di atas panggung, Prabowo menegaskan satu ekor ayam maksimal hanya boleh dipotong menjadi 8 bagian agar ukuran dagingnya besar.

"Kalau potong lebih dari 14, dosa. Berapa juta anak-anak Indonesia akan kecewa? Nanti saya minta ya, Mendikdasmen, minta kepala-kepala sekolah, guru-guru, anak-anaknya suruh lapor. Ayamnya kecil atau besar. Kalau perlu secara random difoto dan ditimbang," tegas Presiden Prabowo.

Mekanisme Pengawasan Berbasis Laporan Sekolah

Untuk mengawal kebijakan ini agar berjalan efektif di seluruh daerah, Presiden Prabowo secara langsung mendelegasikan tugas pengawasan vertikal kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti.

Pemerintah akan menerapkan sistem pengawasan partisipatif yang melibatkan ekosistem sekolah secara langsung. Kepala sekolah, jajaran guru, hingga para murid diminta aktif melaporkan kualitas makanan yang mereka terima. Skema pemantauan acak (random sampling) melalui metode pemotretan menu makanan serta penimbangan berat porsi lauk akan diberlakukan guna meminimalisir potensi kecurangan oleh mitra penyedia logistik.