Ketika negara menetapkan penyebaran budaya LGBTQ sebagai ancaman nonmiliter, persoalan mendasarnya bukan sekadar keamanan, melainkan bagaimana Indonesia membangun ketahanan nilai, keluarga, pendidikan, dan sistem politik yang menjadi fondasi kebijakan negara.

Oleh : Slamet Sugianto

Paradoks Ancaman dan Hukum

Penetapan penyebaran budaya LGBTQ sebagai ancaman nonmiliter dalam Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025–2029 membuka perdebatan penting mengenai hubungan antara pertahanan negara, ketahanan sosial, moralitas, dan hukum.

Di satu sisi, negara memiliki kepentingan menjaga ketahanan ideologi, kebudayaan, serta karakter masyarakat. Di sisi lain, penetapan suatu fenomena sebagai ancaman strategis tidak serta-merta menjadikannya tindak pidana. Pemerintah juga telah menegaskan bahwa Perpres tersebut bukan regulasi khusus LGBTQ dan tidak menjadikan identitas LGBTQ sebagai ancaman pertahanan ataupun dasar otomatis untuk kriminalisasi.

Di sinilah diperlukan ketelitian membedakan empat hal: identitas seseorang, perilaku seksual, penyebaran gagasan atau budaya, serta tindakan yang secara hukum memenuhi unsur tindak pidana.

Keempatnya tidak dapat diperlakukan sebagai satu kategori yang sama.

Jika perbedaan ini diabaikan, negara berisiko mencampuradukkan kebijakan pertahanan dengan penegakan hukum pidana. Sebaliknya, apabila persoalan sosial-kultural sepenuhnya dilepaskan dari pembahasan nilai, negara juga kehilangan kesempatan membangun ketahanan masyarakat melalui pendidikan, keluarga, dan institusi sosial.

Persoalannya bukan semata-mata apakah LGBTQ harus dianggap ancaman, melainkan bagaimana negara mendefinisikan ancaman, mengukur dampaknya, dan menentukan instrumen kebijakan yang tepat.

Sejarah Tidak Hitam-Putih

Pembahasan LGBTQ di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sejarah kebudayaan yang beragam.

Dalam kebudayaan Bugis, misalnya, dikenal figur bissu yang memiliki kedudukan spiritual dan sosial tersendiri. Dalam perkembangan masyarakat Indonesia, komunitas waria juga memiliki sejarah panjang dalam kehidupan sosial, seni, hiburan, dan kebudayaan.

Namun, penting untuk tidak menyamakan seluruh fenomena historis tersebut dengan kategori LGBTQ modern. Bissu, waria, homoseksualitas, biseksualitas, dan identitas transgender memiliki konteks sosial, kebudayaan, serta konseptual yang berbeda.

Sejarah menunjukkan bahwa keragaman ekspresi gender dan seksual bukan fenomena yang sepenuhnya baru. Yang mengalami perubahan adalah cara masyarakat mengategorikan, memahami, mengorganisasikan, serta memperdebatkannya.

Pasca-Reformasi, ruang demokrasi, perkembangan organisasi masyarakat, media, dan teknologi digital memperluas visibilitas kelompok LGBTQ. Internet memungkinkan terbentuknya jaringan komunitas, pertukaran informasi, serta advokasi lintas wilayah.

Akan tetapi, peningkatan visibilitas tidak otomatis membuktikan bahwa teknologi digital menciptakan orientasi seksual seseorang. Hubungan antara media, perilaku, identitas, dan perubahan sosial harus diteliti secara empiris, bukan disimpulkan semata-mata melalui asumsi.

Data Harus Berbicara

Salah satu kelemahan perdebatan publik mengenai LGBTQ adalah penggunaan angka yang tidak selalu menjelaskan apa yang sebenarnya diukur.

Indonesia belum memiliki sensus nasional representatif yang secara komprehensif mengukur seluruh populasi LGBTQ berdasarkan orientasi seksual, identitas gender, dan karakteristik lainnya. Kajian sosial mengenai kelompok LGBT bukanlah sensus penduduk.

Karena itu, klaim mengenai besarnya populasi LGBTQ, pertumbuhan jumlahnya, ataupun dampaknya terhadap struktur demografi nasional perlu disampaikan dengan kehati-hatian.

Persoalan kesehatan memberikan contoh penting tentang bagaimana data harus dibaca secara tepat.

Data kesehatan Indonesia menunjukkan bahwa penularan HIV masih terkonsentrasi pada sejumlah populasi kunci, termasuk lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki dan kelompok transgender. Namun, angka prevalensi pada kelompok surveilans tersebut tidak boleh disalahartikan sebagai prevalensi HIV seluruh populasi LGBTQ Indonesia.

Lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki merupakan kategori perilaku, bukan selalu identitas homoseksual. Transgender merupakan kategori identitas gender, bukan kategori orientasi seksual. Kedua kategori tersebut pun tidak identik dengan seluruh kelompok LGBTQ.

Data kesehatan tersebut justru menunjukkan pentingnya pendekatan kesehatan masyarakat yang berbasis bukti, pencegahan, edukasi, pengobatan, dan perlindungan terhadap stigma yang dapat menghambat akses layanan.

Dengan demikian, persoalan HIV tidak tepat dijadikan instrumen untuk menstigmatisasi seluruh kelompok LGBTQ. Kebijakan kesehatan harus bekerja berdasarkan epidemiologi, bukan generalisasi moral.

Demografi Bukan Sekadar Orientasi

Perdebatan LGBTQ juga kerap dikaitkan dengan penurunan fertilitas, krisis keluarga, dan ancaman demografi.

Data BPS melalui SUPAS 2025 menunjukkan angka fertilitas total Indonesia sekitar 2,13 anak per perempuan, lebih rendah dibandingkan angka 2,18 pada Long Form SP2020. Pertumbuhan penduduk tahunan tercatat sekitar 1,08 persen, sementara proporsi penduduk berusia 60 tahun ke atas mencapai 11,97 persen.

Data tersebut menggambarkan perubahan struktur demografi Indonesia. Namun, tidak terdapat dasar empiris yang cukup untuk menyimpulkan bahwa perubahan tersebut disebabkan oleh LGBTQ.

Penurunan fertilitas merupakan fenomena multidimensional. Urbanisasi, peningkatan pendidikan, perubahan usia perkawinan, biaya hidup, akses kontrasepsi, kondisi ekonomi, serta perubahan preferensi keluarga memiliki kontribusi yang harus diperhitungkan.

Menghubungkan penurunan fertilitas nasional dengan LGBTQ tanpa pengujian ilmiah merupakan kekeliruan kausalitas.

Demografi harus dibaca melalui keseluruhan struktur sosial-ekonomi masyarakat, bukan melalui satu variabel yang dipilih karena relevan dengan perdebatan ideologis.

Ekonomi dan Biaya Sosial

Dalam perspektif ekonomi, persoalan LGBTQ memiliki dua sisi yang perlu dibedakan.

Pertama, individu LGBTQ merupakan bagian dari masyarakat yang bekerja, berproduksi, mengonsumsi, dan berkontribusi dalam berbagai sektor ekonomi. Identitas seseorang tidak otomatis menentukan produktivitas ataupun kualitas kontribusi ekonominya.

Kedua, diskriminasi, konflik sosial, pengucilan, serta hambatan akses pendidikan dan pekerjaan dapat menimbulkan biaya ekonomi.

Berbagai kajian internasional pernah memodelkan potensi kerugian ekonomi akibat diskriminasi terhadap kelompok LGBT. Namun, estimasi yang menggunakan pendekatan adaptasi model negara lain tidak dapat langsung dianggap sebagai angka kerugian ekonomi Indonesia.

Karena itu, kebijakan ekonomi harus menghindari dua ekstrem: menganggap identitas LGBTQ sebagai ancaman produktivitas nasional secara otomatis, atau mengabaikan kemungkinan biaya sosial-ekonomi akibat konflik, diskriminasi, dan eksklusi.

Ketahanan ekonomi nasional lebih tepat dibangun melalui peningkatan kualitas SDM, produktivitas, kesempatan kerja, pendidikan, dan penguatan institusi keluarga.

Moralitas, Keluarga, dan Konflik Sosial

Dalam masyarakat Indonesia yang religius, LGBTQ bukan semata persoalan identitas, tetapi juga menyentuh perdebatan mengenai moralitas, agama, keluarga, pernikahan, pendidikan seksual, dan pembentukan generasi.

Islam memiliki pandangan normatif yang jelas mengenai hubungan seksual, pernikahan, keluarga, serta tata pergaulan. Pandangan tersebut merupakan bagian dari keyakinan dan sistem nilai umat Islam yang tidak dapat direduksi menjadi sekadar opini individual.

Namun, ketegasan moral harus dibedakan dari tindakan kekerasan sosial.

Penolakan terhadap suatu perilaku berdasarkan keyakinan agama tidak memberikan legitimasi untuk melakukan penganiayaan, penghinaan, persekusi, atau perampasan hak dasar seseorang.

Sebaliknya, penghormatan terhadap martabat manusia juga tidak berarti seluruh pandangan moral dan agama harus diseragamkan dengan satu paradigma liberal.

Ruang demokrasi yang sehat seharusnya memungkinkan perdebatan nilai secara terbuka, argumentatif, dan bertanggung jawab, tanpa mengubah perbedaan pandangan menjadi kekerasan.

Hukum Tidak Mengenal Kriminalisasi Identitas

Dalam konteks hukum Indonesia, persoalan LGBTQ perlu dibaca secara cermat.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Prinsip legalitas dalam Pasal 1 menegaskan bahwa pemidanaan harus didasarkan pada ketentuan pidana yang telah ditetapkan oleh hukum.

Identitas LGBTQ bukan dengan sendirinya merupakan tindak pidana dalam KUHP nasional.

Pasal 414 KUHP mengatur perbuatan cabul dalam keadaan tertentu, dengan unsur-unsur yang harus dibuktikan sesuai ketentuan hukum. Pasal tersebut tidak dapat ditafsirkan sebagai kriminalisasi otomatis terhadap seluruh orang LGBTQ.

Pasal 411 mengenai perzinaan dan Pasal 412 mengenai hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan juga memiliki karakter sebagai delik aduan serta unsur dan batasan tertentu. Penerapannya tidak dapat digeneralisasi tanpa memperhatikan rumusan delik dan interpretasi hukum yang berlaku.

Di Aceh, terdapat ketentuan khusus melalui Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang mengatur liwath dan musahaqah. Konteks hukum khusus tersebut tidak dapat begitu saja disamakan dengan sistem hukum pidana nasional di seluruh Indonesia.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan antara seorang pria dan seorang wanita. Dengan demikian, perkawinan sesama jenis tidak memperoleh pengakuan sebagai perkawinan dalam hukum nasional Indonesia.

Di sisi konstitusional, UUD 1945 menjamin hak hidup, kepastian hukum, kebebasan, perlindungan diri, serta hak untuk tidak mengalami perlakuan diskriminatif, sekaligus mengatur kewajiban menghormati hak orang lain dan pembatasan hak melalui undang-undang.

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016 juga menolak permohonan perluasan kriminalisasi sejumlah perbuatan seksual melalui perubahan tafsir KUHP yang saat itu berlaku.

Artinya, perdebatan moral dan politik mengenai LGBTQ tidak dapat menggantikan mekanisme pembentukan hukum yang konstitusional.

An-Nabhani: Persoalan Sistem, Bukan Sekadar Identitas

Di titik ini, perspektif Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani menawarkan kerangka analisis yang lebih mendasar.

Dalam Nizham al-Islam, An-Nabhani menempatkan Islam sebagai akidah sekaligus landasan sistem kehidupan. Islam bukan sekadar kumpulan ritual individual, melainkan paradigma yang memberikan orientasi terhadap pemikiran, perilaku, institusi, dan kehidupan masyarakat.

Dalam kerangka tersebut, persoalan LGBTQ tidak cukup dipahami sebagai perdebatan tentang individu atau kelompok tertentu. Pertanyaan yang lebih fundamental adalah: sistem nilai apa yang membentuk masyarakat, bagaimana pendidikan dan keluarga membangun pemahaman generasi, serta bagaimana negara menjalankan kebijakan yang konsisten dengan nilai yang dianut masyarakatnya?

Melalui Mafahim Hizbut Tahrir, pembentukan pemikiran dan perubahan masyarakat dipandang berkaitan dengan perubahan cara manusia memahami kehidupan. Karena itu, ketahanan ideologis tidak dapat dibangun hanya melalui instrumen keamanan atau penindakan, melainkan melalui pembentukan pemahaman, pendidikan, dan penguatan sistem nilai.

Sementara itu, An-Nizham al-Ijtima'i fi al-Islam atau Sistem Pergaulan dalam Islam memberikan landasan normatif mengenai hubungan laki-laki dan perempuan, pernikahan, keluarga, keturunan, serta tata pergaulan berdasarkan syariat.

Perspektif ini menegaskan bahwa kehidupan keluarga dan hubungan seksual bukan sekadar urusan privat yang terlepas dari norma agama. Bagi umat Islam, keduanya memiliki dimensi moral, sosial, dan hukum syariat.

Namun, analisis An-Nabhani harus ditempatkan secara jernih sebagai perspektif normatif-ideologis Islam, bukan sebagai pengganti data empiris atau otomatis identik dengan hukum positif Indonesia. Norma syariat, kebijakan sosial, dan ketentuan pidana merupakan ranah yang berkaitan, tetapi memiliki mekanisme penerapan yang berbeda.

Khilafah : Fondasi Pembenahan Sistem

Persoalan LGBTQ, dalam perspektif pemikiran Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani, pada akhirnya tidak dapat dilepaskan dari pertanyaan mendasar mengenai sistem kehidupan yang mengatur masyarakat. Pendidikan, keluarga, kebudayaan, ekonomi, dan hukum bukanlah institusi yang berdiri sendiri. Seluruhnya merupakan bagian dari sistem yang dibentuk, diarahkan, dan dijalankan oleh negara berdasarkan paradigma ideologis tertentu.

Dalam Nizham al-Islam, An-Nabhani menempatkan Islam sebagai akidah sekaligus landasan sistem kehidupan. Konsekuensinya, pembenahan masyarakat tidak cukup dilakukan melalui perubahan perilaku individual atau kebijakan sektoral, tetapi harus menyentuh fondasi sistemik yang melahirkan berbagai kebijakan negara.

Di sinilah pilihan sistem politik menjadi persoalan paling krusial.

Bagi An-Nabhani, sistem pemerintahan Islam yang dicontohkan Rasulullah SAW dan dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin merupakan model politik yang harus dijadikan rujukan dalam membangun kehidupan bernegara. Sistem tersebut dikenal sebagai Khilafah 'ala Minhajin Nubuwwah, yakni Khilafah yang berjalan di atas metode kenabian.

Khilafah dalam konsepsi An-Nabhani bukan sekadar simbol historis, pergantian nomenklatur pemerintahan, atau perubahan administratif. Ia merupakan institusi politik yang dimaksudkan untuk menerapkan syariat Islam secara menyeluruh dalam kehidupan masyarakat, mengurus urusan rakyat berdasarkan hukum Islam, serta menjalankan fungsi negara dalam menjaga agama dan mengelola kehidupan dunia.

Dengan demikian, Khilafah diposisikan sebagai ekosistem politik dan pemerintahan yang melahirkan serta mengintegrasikan berbagai kebijakan negara. Pendidikan, keluarga, kebudayaan, ekonomi, kesehatan, hukum, pertahanan, dan pembinaan generasi tidak dipandang sebagai agenda yang terpisah, melainkan sebagai bagian dari kesatuan sistem kehidupan yang berlandaskan akidah dan syariat Islam.

Dalam kerangka ini, persoalan LGBTQ tidak semata-mata diselesaikan melalui pelabelan sebagai ancaman nonmiliter, kampanye moral, atau perluasan kriminalisasi. Persoalan tersebut ditempatkan dalam kerangka pembenahan sistem sosial yang lebih menyeluruh: bagaimana negara membangun pemahaman Islam, menjaga institusi keluarga, mengarahkan pendidikan, mengelola kebudayaan, mengatur hubungan sosial, dan menerapkan ketentuan syariat secara konsisten.

Perspektif ini sekaligus menegaskan perbedaan antara pendekatan yang hanya menangani gejala dan pendekatan yang membenahi sumber sistemik. Jika persoalan sosial dipandang lahir dari benturan sistem nilai, maka perubahan kebijakan sektoral saja dinilai tidak memadai tanpa perubahan paradigma dan sistem politik yang menjadi fondasinya.

Khilafah 'ala Minhajin Nubuwwah merupakan posisi normatif-ideologis dalam pemikiran An-Nabhani, bukan deskripsi sistem ketatanegaraan Indonesia saat ini. Penerapannya sebagai sistem pemerintahan merupakan persoalan politik, konstitusional, dan perubahan ketatanegaraan yang harus dibahas secara tersendiri. Penegasan ini tidak mengurangi substansi gagasan, tetapi menempatkannya secara jernih sebagai kerangka ideologis yang diperjuangkan.

Ketahanan Bangsa dan Pilihan Sistem

Jika penyebaran budaya LGBTQ diposisikan sebagai tantangan sosial-kultural dan ideologis, maka pertanyaan yang lebih mendasar bukan sekadar bagaimana negara merespons fenomena tersebut, melainkan sistem kehidupan seperti apa yang hendak dibangun untuk membentuk karakter masyarakat dan generasi mendatang.

Dalam perspektif An-Nabhani, pembenahan sistem tidak berhenti pada perubahan kurikulum, penguatan keluarga, atau penyesuaian regulasi. Seluruh agenda tersebut harus terintegrasi dalam sistem politik yang memiliki landasan ideologis dan orientasi hukum yang konsisten.

Khilafah 'ala Minhajin Nubuwwah, dalam konsepsi An-Nabhani, diposisikan sebagai jawaban sistemik: sebuah ekosistem pemerintahan yang menjadikan akidah dan syariat Islam sebagai landasan dalam melahirkan, mengarahkan, dan mengintegrasikan seluruh kebijakan negara.

Dengan kerangka tersebut, pembinaan moral tidak berdiri sendiri, pendidikan tidak kehilangan orientasi nilai, keluarga memperoleh kedudukan strategis, kebudayaan tidak dilepaskan dari pandangan hidup Islam, dan hukum tidak dipisahkan dari prinsip-prinsip syariat.

Namun, ketegasan ideologis tetap harus disertai kejelasan mekanisme politik, tanggung jawab pemerintahan, perlindungan masyarakat, serta pengelolaan kekuasaan yang adil. Tujuan pembenahan sistem bukan sekadar mengganti bentuk pemerintahan, melainkan mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertata berdasarkan keadilan, kemaslahatan, dan ketundukan kepada hukum Allah.

Pada akhirnya, persoalan LGBTQ membawa Indonesia pada perdebatan yang lebih fundamental mengenai arah peradaban dan pilihan sistem politik. Bagi perspektif An-Nabhani, pembenahan masyarakat secara menyeluruh membutuhkan sistem yang tidak sekadar mengelola gejala, tetapi memiliki landasan ideologis untuk mengarahkan kehidupan.

Ketahanan nasional yang berlandaskan Islam, dalam paradigma ini, tidak cukup dibangun melalui deklarasi ancaman dan kebijakan sektoral. Ia membutuhkan sistem politik yang menjadikan akidah dan syariat sebagai fondasi kehidupan bernegara. Khilafah 'ala Minhajin Nubuwwah dipandang sebagai ekosistem politik yang memungkinkan seluruh kebijakan negara bergerak dalam satu orientasi: penerapan Islam secara menyeluruh, penguatan keluarga, pembinaan generasi, dan pengurusan kehidupan masyarakat berdasarkan syariat.

Ketegasan nilai harus berjalan bersama ketepatan hukum; pembenahan sistem harus disertai keadilan; dan komitmen terhadap syariat harus diwujudkan melalui pengelolaan kehidupan yang bertanggung jawab, bukan kekerasan terhadap manusia.

Bangsa yang kokoh bukan sekadar bangsa yang mampu menyatakan ancaman, melainkan bangsa yang memiliki kejelasan ideologi, konsistensi sistem, keteguhan nilai, serta kemampuan membangun kehidupan masyarakat sesuai dengan keyakinan dan cita-cita peradabannya.[

Ketika negara menetapkan penyebaran budaya LGBTQ sebagai ancaman nonmiliter, persoalan mendasarnya bukan sekadar keamanan, melainkan bagaimana Indonesia membangun ketahanan nilai, keluarga, pendidikan, dan sistem politik yang menjadi fondasi kebijakan negara.

Oleh : Slamet Sugianto

Paradoks Ancaman dan Hukum

Penetapan penyebaran budaya LGBTQ sebagai ancaman nonmiliter dalam Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025–2029 membuka perdebatan penting mengenai hubungan antara pertahanan negara, ketahanan sosial, moralitas, dan hukum.

Di satu sisi, negara memiliki kepentingan menjaga ketahanan ideologi, kebudayaan, serta karakter masyarakat. Di sisi lain, penetapan suatu fenomena sebagai ancaman strategis tidak serta-merta menjadikannya tindak pidana. Pemerintah juga telah menegaskan bahwa Perpres tersebut bukan regulasi khusus LGBTQ dan tidak menjadikan identitas LGBTQ sebagai ancaman pertahanan ataupun dasar otomatis untuk kriminalisasi.

Di sinilah diperlukan ketelitian membedakan empat hal: identitas seseorang, perilaku seksual, penyebaran gagasan atau budaya, serta tindakan yang secara hukum memenuhi unsur tindak pidana.

Keempatnya tidak dapat diperlakukan sebagai satu kategori yang sama.

Jika perbedaan ini diabaikan, negara berisiko mencampuradukkan kebijakan pertahanan dengan penegakan hukum pidana. Sebaliknya, apabila persoalan sosial-kultural sepenuhnya dilepaskan dari pembahasan nilai, negara juga kehilangan kesempatan membangun ketahanan masyarakat melalui pendidikan, keluarga, dan institusi sosial.

Persoalannya bukan semata-mata apakah LGBTQ harus dianggap ancaman, melainkan bagaimana negara mendefinisikan ancaman, mengukur dampaknya, dan menentukan instrumen kebijakan yang tepat.

Sejarah Tidak Hitam-Putih

Pembahasan LGBTQ di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sejarah kebudayaan yang beragam.

Dalam kebudayaan Bugis, misalnya, dikenal figur bissu yang memiliki kedudukan spiritual dan sosial tersendiri. Dalam perkembangan masyarakat Indonesia, komunitas waria juga memiliki sejarah panjang dalam kehidupan sosial, seni, hiburan, dan kebudayaan.

Namun, penting untuk tidak menyamakan seluruh fenomena historis tersebut dengan kategori LGBTQ modern. Bissu, waria, homoseksualitas, biseksualitas, dan identitas transgender memiliki konteks sosial, kebudayaan, serta konseptual yang berbeda.

Sejarah menunjukkan bahwa keragaman ekspresi gender dan seksual bukan fenomena yang sepenuhnya baru. Yang mengalami perubahan adalah cara masyarakat mengategorikan, memahami, mengorganisasikan, serta memperdebatkannya.

Pasca-Reformasi, ruang demokrasi, perkembangan organisasi masyarakat, media, dan teknologi digital memperluas visibilitas kelompok LGBTQ. Internet memungkinkan terbentuknya jaringan komunitas, pertukaran informasi, serta advokasi lintas wilayah.

Akan tetapi, peningkatan visibilitas tidak otomatis membuktikan bahwa teknologi digital menciptakan orientasi seksual seseorang. Hubungan antara media, perilaku, identitas, dan perubahan sosial harus diteliti secara empiris, bukan disimpulkan semata-mata melalui asumsi.

Data Harus Berbicara

Salah satu kelemahan perdebatan publik mengenai LGBTQ adalah penggunaan angka yang tidak selalu menjelaskan apa yang sebenarnya diukur.

Indonesia belum memiliki sensus nasional representatif yang secara komprehensif mengukur seluruh populasi LGBTQ berdasarkan orientasi seksual, identitas gender, dan karakteristik lainnya. Kajian sosial mengenai kelompok LGBT bukanlah sensus penduduk.

Karena itu, klaim mengenai besarnya populasi LGBTQ, pertumbuhan jumlahnya, ataupun dampaknya terhadap struktur demografi nasional perlu disampaikan dengan kehati-hatian.

Persoalan kesehatan memberikan contoh penting tentang bagaimana data harus dibaca secara tepat.

Data kesehatan Indonesia menunjukkan bahwa penularan HIV masih terkonsentrasi pada sejumlah populasi kunci, termasuk lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki dan kelompok transgender. Namun, angka prevalensi pada kelompok surveilans tersebut tidak boleh disalahartikan sebagai prevalensi HIV seluruh populasi LGBTQ Indonesia.

Lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki merupakan kategori perilaku, bukan selalu identitas homoseksual. Transgender merupakan kategori identitas gender, bukan kategori orientasi seksual. Kedua kategori tersebut pun tidak identik dengan seluruh kelompok LGBTQ.

Data kesehatan tersebut justru menunjukkan pentingnya pendekatan kesehatan masyarakat yang berbasis bukti, pencegahan, edukasi, pengobatan, dan perlindungan terhadap stigma yang dapat menghambat akses layanan.

Dengan demikian, persoalan HIV tidak tepat dijadikan instrumen untuk menstigmatisasi seluruh kelompok LGBTQ. Kebijakan kesehatan harus bekerja berdasarkan epidemiologi, bukan generalisasi moral.

Demografi Bukan Sekadar Orientasi

Perdebatan LGBTQ juga kerap dikaitkan dengan penurunan fertilitas, krisis keluarga, dan ancaman demografi.

Data BPS melalui SUPAS 2025 menunjukkan angka fertilitas total Indonesia sekitar 2,13 anak per perempuan, lebih rendah dibandingkan angka 2,18 pada Long Form SP2020. Pertumbuhan penduduk tahunan tercatat sekitar 1,08 persen, sementara proporsi penduduk berusia 60 tahun ke atas mencapai 11,97 persen.

Data tersebut menggambarkan perubahan struktur demografi Indonesia. Namun, tidak terdapat dasar empiris yang cukup untuk menyimpulkan bahwa perubahan tersebut disebabkan oleh LGBTQ.

Penurunan fertilitas merupakan fenomena multidimensional. Urbanisasi, peningkatan pendidikan, perubahan usia perkawinan, biaya hidup, akses kontrasepsi, kondisi ekonomi, serta perubahan preferensi keluarga memiliki kontribusi yang harus diperhitungkan.

Menghubungkan penurunan fertilitas nasional dengan LGBTQ tanpa pengujian ilmiah merupakan kekeliruan kausalitas.

Demografi harus dibaca melalui keseluruhan struktur sosial-ekonomi masyarakat, bukan melalui satu variabel yang dipilih karena relevan dengan perdebatan ideologis.

Ekonomi dan Biaya Sosial

Dalam perspektif ekonomi, persoalan LGBTQ memiliki dua sisi yang perlu dibedakan.

Pertama, individu LGBTQ merupakan bagian dari masyarakat yang bekerja, berproduksi, mengonsumsi, dan berkontribusi dalam berbagai sektor ekonomi. Identitas seseorang tidak otomatis menentukan produktivitas ataupun kualitas kontribusi ekonominya.

Kedua, diskriminasi, konflik sosial, pengucilan, serta hambatan akses pendidikan dan pekerjaan dapat menimbulkan biaya ekonomi.

Berbagai kajian internasional pernah memodelkan potensi kerugian ekonomi akibat diskriminasi terhadap kelompok LGBT. Namun, estimasi yang menggunakan pendekatan adaptasi model negara lain tidak dapat langsung dianggap sebagai angka kerugian ekonomi Indonesia.

Karena itu, kebijakan ekonomi harus menghindari dua ekstrem: menganggap identitas LGBTQ sebagai ancaman produktivitas nasional secara otomatis, atau mengabaikan kemungkinan biaya sosial-ekonomi akibat konflik, diskriminasi, dan eksklusi.

Ketahanan ekonomi nasional lebih tepat dibangun melalui peningkatan kualitas SDM, produktivitas, kesempatan kerja, pendidikan, dan penguatan institusi keluarga.

Moralitas, Keluarga, dan Konflik Sosial

Dalam masyarakat Indonesia yang religius, LGBTQ bukan semata persoalan identitas, tetapi juga menyentuh perdebatan mengenai moralitas, agama, keluarga, pernikahan, pendidikan seksual, dan pembentukan generasi.

Islam memiliki pandangan normatif yang jelas mengenai hubungan seksual, pernikahan, keluarga, serta tata pergaulan. Pandangan tersebut merupakan bagian dari keyakinan dan sistem nilai umat Islam yang tidak dapat direduksi menjadi sekadar opini individual.

Namun, ketegasan moral harus dibedakan dari tindakan kekerasan sosial.

Penolakan terhadap suatu perilaku berdasarkan keyakinan agama tidak memberikan legitimasi untuk melakukan penganiayaan, penghinaan, persekusi, atau perampasan hak dasar seseorang.

Sebaliknya, penghormatan terhadap martabat manusia juga tidak berarti seluruh pandangan moral dan agama harus diseragamkan dengan satu paradigma liberal.

Ruang demokrasi yang sehat seharusnya memungkinkan perdebatan nilai secara terbuka, argumentatif, dan bertanggung jawab, tanpa mengubah perbedaan pandangan menjadi kekerasan.

Hukum Tidak Mengenal Kriminalisasi Identitas

Dalam konteks hukum Indonesia, persoalan LGBTQ perlu dibaca secara cermat.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Prinsip legalitas dalam Pasal 1 menegaskan bahwa pemidanaan harus didasarkan pada ketentuan pidana yang telah ditetapkan oleh hukum.

Identitas LGBTQ bukan dengan sendirinya merupakan tindak pidana dalam KUHP nasional.

Pasal 414 KUHP mengatur perbuatan cabul dalam keadaan tertentu, dengan unsur-unsur yang harus dibuktikan sesuai ketentuan hukum. Pasal tersebut tidak dapat ditafsirkan sebagai kriminalisasi otomatis terhadap seluruh orang LGBTQ.

Pasal 411 mengenai perzinaan dan Pasal 412 mengenai hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan juga memiliki karakter sebagai delik aduan serta unsur dan batasan tertentu. Penerapannya tidak dapat digeneralisasi tanpa memperhatikan rumusan delik dan interpretasi hukum yang berlaku.

Di Aceh, terdapat ketentuan khusus melalui Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang mengatur liwath dan musahaqah. Konteks hukum khusus tersebut tidak dapat begitu saja disamakan dengan sistem hukum pidana nasional di seluruh Indonesia.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan antara seorang pria dan seorang wanita. Dengan demikian, perkawinan sesama jenis tidak memperoleh pengakuan sebagai perkawinan dalam hukum nasional Indonesia.

Di sisi konstitusional, UUD 1945 menjamin hak hidup, kepastian hukum, kebebasan, perlindungan diri, serta hak untuk tidak mengalami perlakuan diskriminatif, sekaligus mengatur kewajiban menghormati hak orang lain dan pembatasan hak melalui undang-undang.

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016 juga menolak permohonan perluasan kriminalisasi sejumlah perbuatan seksual melalui perubahan tafsir KUHP yang saat itu berlaku.

Artinya, perdebatan moral dan politik mengenai LGBTQ tidak dapat menggantikan mekanisme pembentukan hukum yang konstitusional.

An-Nabhani: Persoalan Sistem, Bukan Sekadar Identitas

Di titik ini, perspektif Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani menawarkan kerangka analisis yang lebih mendasar.

Dalam Nizham al-Islam, An-Nabhani menempatkan Islam sebagai akidah sekaligus landasan sistem kehidupan. Islam bukan sekadar kumpulan ritual individual, melainkan paradigma yang memberikan orientasi terhadap pemikiran, perilaku, institusi, dan kehidupan masyarakat.

Dalam kerangka tersebut, persoalan LGBTQ tidak cukup dipahami sebagai perdebatan tentang individu atau kelompok tertentu. Pertanyaan yang lebih fundamental adalah: sistem nilai apa yang membentuk masyarakat, bagaimana pendidikan dan keluarga membangun pemahaman generasi, serta bagaimana negara menjalankan kebijakan yang konsisten dengan nilai yang dianut masyarakatnya?

Melalui Mafahim Hizbut Tahrir, pembentukan pemikiran dan perubahan masyarakat dipandang berkaitan dengan perubahan cara manusia memahami kehidupan. Karena itu, ketahanan ideologis tidak dapat dibangun hanya melalui instrumen keamanan atau penindakan, melainkan melalui pembentukan pemahaman, pendidikan, dan penguatan sistem nilai.

Sementara itu, An-Nizham al-Ijtima'i fi al-Islam atau Sistem Pergaulan dalam Islam memberikan landasan normatif mengenai hubungan laki-laki dan perempuan, pernikahan, keluarga, keturunan, serta tata pergaulan berdasarkan syariat.

Perspektif ini menegaskan bahwa kehidupan keluarga dan hubungan seksual bukan sekadar urusan privat yang terlepas dari norma agama. Bagi umat Islam, keduanya memiliki dimensi moral, sosial, dan hukum syariat.

Namun, analisis An-Nabhani harus ditempatkan secara jernih sebagai perspektif normatif-ideologis Islam, bukan sebagai pengganti data empiris atau otomatis identik dengan hukum positif Indonesia. Norma syariat, kebijakan sosial, dan ketentuan pidana merupakan ranah yang berkaitan, tetapi memiliki mekanisme penerapan yang berbeda.

Khilafah : Fondasi Pembenahan Sistem

Persoalan LGBTQ, dalam perspektif pemikiran Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani, pada akhirnya tidak dapat dilepaskan dari pertanyaan mendasar mengenai sistem kehidupan yang mengatur masyarakat. Pendidikan, keluarga, kebudayaan, ekonomi, dan hukum bukanlah institusi yang berdiri sendiri. Seluruhnya merupakan bagian dari sistem yang dibentuk, diarahkan, dan dijalankan oleh negara berdasarkan paradigma ideologis tertentu.

Dalam Nizham al-Islam, An-Nabhani menempatkan Islam sebagai akidah sekaligus landasan sistem kehidupan. Konsekuensinya, pembenahan masyarakat tidak cukup dilakukan melalui perubahan perilaku individual atau kebijakan sektoral, tetapi harus menyentuh fondasi sistemik yang melahirkan berbagai kebijakan negara.

Di sinilah pilihan sistem politik menjadi persoalan paling krusial.

Bagi An-Nabhani, sistem pemerintahan Islam yang dicontohkan Rasulullah SAW dan dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin merupakan model politik yang harus dijadikan rujukan dalam membangun kehidupan bernegara. Sistem tersebut dikenal sebagai Khilafah 'ala Minhajin Nubuwwah, yakni Khilafah yang berjalan di atas metode kenabian.

Khilafah dalam konsepsi An-Nabhani bukan sekadar simbol historis, pergantian nomenklatur pemerintahan, atau perubahan administratif. Ia merupakan institusi politik yang dimaksudkan untuk menerapkan syariat Islam secara menyeluruh dalam kehidupan masyarakat, mengurus urusan rakyat berdasarkan hukum Islam, serta menjalankan fungsi negara dalam menjaga agama dan mengelola kehidupan dunia.

Dengan demikian, Khilafah diposisikan sebagai ekosistem politik dan pemerintahan yang melahirkan serta mengintegrasikan berbagai kebijakan negara. Pendidikan, keluarga, kebudayaan, ekonomi, kesehatan, hukum, pertahanan, dan pembinaan generasi tidak dipandang sebagai agenda yang terpisah, melainkan sebagai bagian dari kesatuan sistem kehidupan yang berlandaskan akidah dan syariat Islam.

Dalam kerangka ini, persoalan LGBTQ tidak semata-mata diselesaikan melalui pelabelan sebagai ancaman nonmiliter, kampanye moral, atau perluasan kriminalisasi. Persoalan tersebut ditempatkan dalam kerangka pembenahan sistem sosial yang lebih menyeluruh: bagaimana negara membangun pemahaman Islam, menjaga institusi keluarga, mengarahkan pendidikan, mengelola kebudayaan, mengatur hubungan sosial, dan menerapkan ketentuan syariat secara konsisten.

Perspektif ini sekaligus menegaskan perbedaan antara pendekatan yang hanya menangani gejala dan pendekatan yang membenahi sumber sistemik. Jika persoalan sosial dipandang lahir dari benturan sistem nilai, maka perubahan kebijakan sektoral saja dinilai tidak memadai tanpa perubahan paradigma dan sistem politik yang menjadi fondasinya.

Khilafah 'ala Minhajin Nubuwwah merupakan posisi normatif-ideologis dalam pemikiran An-Nabhani, bukan deskripsi sistem ketatanegaraan Indonesia saat ini. Penerapannya sebagai sistem pemerintahan merupakan persoalan politik, konstitusional, dan perubahan ketatanegaraan yang harus dibahas secara tersendiri. Penegasan ini tidak mengurangi substansi gagasan, tetapi menempatkannya secara jernih sebagai kerangka ideologis yang diperjuangkan.

Ketahanan Bangsa dan Pilihan Sistem

Jika penyebaran budaya LGBTQ diposisikan sebagai tantangan sosial-kultural dan ideologis, maka pertanyaan yang lebih mendasar bukan sekadar bagaimana negara merespons fenomena tersebut, melainkan sistem kehidupan seperti apa yang hendak dibangun untuk membentuk karakter masyarakat dan generasi mendatang.

Dalam perspektif An-Nabhani, pembenahan sistem tidak berhenti pada perubahan kurikulum, penguatan keluarga, atau penyesuaian regulasi. Seluruh agenda tersebut harus terintegrasi dalam sistem politik yang memiliki landasan ideologis dan orientasi hukum yang konsisten.

Khilafah 'ala Minhajin Nubuwwah, dalam konsepsi An-Nabhani, diposisikan sebagai jawaban sistemik: sebuah ekosistem pemerintahan yang menjadikan akidah dan syariat Islam sebagai landasan dalam melahirkan, mengarahkan, dan mengintegrasikan seluruh kebijakan negara.

Dengan kerangka tersebut, pembinaan moral tidak berdiri sendiri, pendidikan tidak kehilangan orientasi nilai, keluarga memperoleh kedudukan strategis, kebudayaan tidak dilepaskan dari pandangan hidup Islam, dan hukum tidak dipisahkan dari prinsip-prinsip syariat.

Namun, ketegasan ideologis tetap harus disertai kejelasan mekanisme politik, tanggung jawab pemerintahan, perlindungan masyarakat, serta pengelolaan kekuasaan yang adil. Tujuan pembenahan sistem bukan sekadar mengganti bentuk pemerintahan, melainkan mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertata berdasarkan keadilan, kemaslahatan, dan ketundukan kepada hukum Allah.

Pada akhirnya, persoalan LGBTQ membawa Indonesia pada perdebatan yang lebih fundamental mengenai arah peradaban dan pilihan sistem politik. Bagi perspektif An-Nabhani, pembenahan masyarakat secara menyeluruh membutuhkan sistem yang tidak sekadar mengelola gejala, tetapi memiliki landasan ideologis untuk mengarahkan kehidupan.

Ketahanan nasional yang berlandaskan Islam, dalam paradigma ini, tidak cukup dibangun melalui deklarasi ancaman dan kebijakan sektoral. Ia membutuhkan sistem politik yang menjadikan akidah dan syariat sebagai fondasi kehidupan bernegara. Khilafah 'ala Minhajin Nubuwwah dipandang sebagai ekosistem politik yang memungkinkan seluruh kebijakan negara bergerak dalam satu orientasi: penerapan Islam secara menyeluruh, penguatan keluarga, pembinaan generasi, dan pengurusan kehidupan masyarakat berdasarkan syariat.

Ketegasan nilai harus berjalan bersama ketepatan hukum; pembenahan sistem harus disertai keadilan; dan komitmen terhadap syariat harus diwujudkan melalui pengelolaan kehidupan yang bertanggung jawab, bukan kekerasan terhadap manusia.

Bangsa yang kokoh bukan sekadar bangsa yang mampu menyatakan ancaman, melainkan bangsa yang memiliki kejelasan ideologi, konsistensi sistem, keteguhan nilai, serta kemampuan membangun kehidupan masyarakat sesuai dengan keyakinan dan cita-cita peradabannya.