JAKARTA - Keakraban diplomasi antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Emmanuel Macron berdampak langsung pada kebijakan sektor pendidikan domestik Indonesia. Dalam pertemuan bilateral di Istana Élysée, Paris, Kamis (28/5/2026). Presiden Prabowo mengumumkan bahwa ia telah menginstruksikan agar bahasa Prancis diajarkan di seluruh tingkatan sekolah di Indonesia sebagai langkah strategis menghadapi perkembangan dunia ke depan.

Kunjungan akhir Mei ini menggenapi intensitas pertemuan kedua pemimpin, di mana Prabowo tercatat telah tiga kali melawat ke Paris sepanjang tahun 2026 (Januari pasca-Davos, April pasca-Moskow, dan Mei kunjungan kenegaraan). Prabowo menegaskan hubungan bilateral RI-Prancis saat ini berada pada tingkat terbaik sepanjang sejarah, yang diperkuat oleh keterlibatan militer Indonesia dalam defile Bastille Day pada 14 Juli 2025 lalu.

"Sekarang saya sudah menginstruksikan bahwa semua tingkatan sekolah di Indonesia harus belajar bahasa Prancis, melihat perkembangan dunia ke depan," tegas Presiden Prabowo di hadapan Presiden Macron.

Respons Komisi X DPR: Desak Kesiapan Roadmap dan Kurikulum

Menanggapi instruksi mendadak dari kepala negara tersebut, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian, memberikan catatan kritis agar kebijakan baru ini tidak sekadar menjadi instrumen atau etalase diplomasi internasional tanpa kematangan implementasi di lapangan.

Komisi X DPR menjadwalkan pemanggilan terhadap Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) guna meminta kejelasan teknis serta mengevaluasi beberapa poin krusial berikut:

• Belajar dari Wacana Sebelumnya: DPR mengingatkan bahwa sebelumnya sempat muncul wacana serupa terkait pengajaran Bahasa Portugis di sekolah yang hingga kini belum terlihat tindak lanjut nyata dari segi regulasi maupun eksekusinya.

• Analisis Kebutuhan & SDM: Kebijakan wajib bahasa asing dinilai harus berorientasi pada kebutuhan nasional siswa, kesiapan jumlah tenaga pendidik yang tersertifikasi, penyesuaian kurikulum, serta kegunaan praktis bagi peserta didik.

• Usulan Penerapan Bertahap: Mengingat kesiapan infrastruktur pendidikan nasional yang belum merata, DPR mengusulkan agar bahasa Prancis tidak langsung diwajibkan secara massal, melainkan dijadikan sebagai mata pelajaran pilihan atau program khusus di sekolah-sekolah tertentu terlebih dahulu.