MAKKAH - Menteri Agama Nasaruddin Umar optimistis penyelenggaraan haji, utamanya pada puncak Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) tahun ini akan berhasil. Hal ini terlihat dari permasalahan yang mulai terurai.

Menag menyampaikan hal itu dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Tim Pengawas Haji DPR RI dengan Menteri Agama dan Amirul Hajj, Senin (2/6/2025) di Makkah. Tim Pengawas Haji DPR RI, merekomendasikan beberapa hal, antara lain: penggabungan pasangan terpisah dan pemberangkatan jemaah ke Armuzna sesuai dengan penempatan hotel di Makkah, serta distribusi Kartu Nusuk maksimal 3 Juni pukul 20.00 WAS.

Menag mengatakan akan melaksanakan rekomendasi tersebut dan optimis penyelenggaraan puncak haji tahun ini berhasil. "Saya merasakan keajaiban luar biasa di tanah suci ini. Sejumlah persoalan rumit satu persatu terurai," ucapnya.

Seperti pemberangkatan ke Armuzna. Berdasarkan kesepakatan dengan syarikah, pasangan terpisah bisa kembali bergabung di Armuzna. Selain itu, syarikah juga menjamin penerbitan keseluruhan Kartu Nusuk menjelang Armuzna.

Menag menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu solusi persoalan penyelenggaraan haji tahun ini. Termasuk informasi dan masukan dari DPR untuk mengurai permasalahan.

Menag mengganggap, tanah suci adalah tembok pemisah antara eksekutif dan legislatif untuk bersama-sama berupaya menyukseskan penyelenggaraan haji tahun ini.

Anggota Tim Pengawas, Adies Kadir menyampaikan apresiasi kepada PPIH Arab Saudi yang telah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Ia mengungkapkan, ada dua hal yang menggembirakan dalam penyelenggaraan haji selama beberapa hari terakhir ini..

Pertama, syarikah menjamin akan menerbitkan Kartu Nusuk seluruh jemaah. Kartu nusuk ini adalah tikek untuk masuk ke Armuzna. "Saat ini kartu Nusuk yang belum terbit tinggal 2 persen. Apabila hingga 3 Juni jemaah belum mendapatkan, maka syarikah akan mencetaknya. Mudah-mudahan bisa terealisasi," katanya.

Kedua, pasangan yang terpisah akan bisa bergabung pada pelaksanaan Armuzna. Hal ini merujuk pada pemberangkatan Armuzna berbasis hotel, bukan syarikah.

"Terkait surat edaran pemberangkatan jemaah haji berbasis syarikah beberapa waktu lalu, itu sudah tidak berlaku," katanya.

Anggota Pengawas lainnya, Saan Mustopa mengatakan, pihaknya ingin menjadikan penyelenggaraan haji tahun ini lebih baik, sebagaimana yang menjadi cita-cita Presiden Prabowo Subianto.