JAKARTA - Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menyebut total anggaran Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024 Rp719 miliar.

Ia mengungkapkan, total anggaran PSU tersebut telah disesuaikan dengan kebijakan efisiensi anggaran Presiden Prabowo.

Hal ini diungkapkannya dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR membahas anggaran PSU Pilkada di 24 daerah.

Tito meminta KPU dan Bawaslu dapat melakukan efisiensi anggaran seminimal mungkin, agar anggaran PSU tidak membebani APBD.

"KPUD anggaran Rp429.725.922.805, Bawaslu Rp158.919.295.848, TNI Rp38.531.459.000, Polri Rp91.993.554.893, total Rp719.170.232.546. Kami memohon kepada KPU dan Bawaslu agar betul-betul mengajukan efisiensi, jadi seminimal mungkin supaya tidak memberatkan APBD," kata Tito di Ruang Rapat Komisi II DPR, pada Senin (10/3/2025).

Tito menyatakan, total anggaran PSU Pilkada di 24 daerah tersebut telah mengalami penurunan. Dimana mulanya Kemendagri memperkirakan anggaran PSU Pilkada 2024 sebesar Rp1 triliun.

"Kami kira turun dari perkiraan rapat yang lalu lebih kurang Rp1 triliun karena ada efisiensi tersebut. Tadi kita barusan juga menerima konfirmasi lagi kepada PJ Gubernur Papua, Pak Ramses Limbong yang menyatakan mereka sudah melakukan efisiensi, dan bisa dipenuhi bisa diambil dari APBD Papua," ujarnya.