JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera memaparkan perkembangan terbaru penanganan dampak bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pemaparan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi Satgas yang berlangsung di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.

Sejak menerima mandat, Tito melakukan koordinasi intensif dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait serta pemerintah daerah untuk memetakan kondisi wilayah terdampak. Selain itu, ia juga meninjau langsung lokasi bencana dan berdialog dengan para kepala daerah guna mengidentifikasi persoalan yang menghambat proses pemulihan.

Menurut Tito, Sumatera Barat menjadi wilayah dengan proses pemulihan tercepat. Aktivitas pemerintahan telah berjalan normal, layanan rumah sakit berfungsi penuh, pasokan energi dan jaringan komunikasi stabil, serta kegiatan ekonomi mulai kembali bergerak. Meski demikian, beberapa daerah masih membutuhkan perhatian, khususnya di sektor pendidikan, akses jalan, dan pemulihan kawasan wisata.

Sementara itu, kondisi di Aceh dan Sumatera Utara masih menghadapi tantangan yang lebih besar. Sejumlah wilayah masih terdampak timbunan lumpur, kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan, pasar rakyat, serta fasilitas pendidikan dan kantor pemerintahan desa.

Tito menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor antara kementerian, pemerintah daerah, TNI-Polri, dan masyarakat dalam mempercepat pembersihan lumpur, normalisasi sungai, serta perbaikan infrastruktur dasar. Ia juga memaparkan data kerusakan fasilitas pendidikan yang telah dihimpun untuk ditindaklanjuti oleh kementerian terkait.

Memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, Tito menegaskan perlunya indikator pemulihan yang jelas dan terukur, seperti berjalannya pemerintahan daerah, pulihnya layanan publik, terbukanya akses infrastruktur, berfungsinya aktivitas ekonomi, serta terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Selain itu, percepatan pengurangan jumlah pengungsi juga menjadi perhatian utama melalui penyaluran bantuan perbaikan rumah, hunian sementara, dan bantuan sosial ekonomi.