JAKARTA - Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menilai kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia kemungkinan besar bukan semata-mata akibat faktor alam. Ia menduga terdapat aktivitas manusia yang menjadi pemicu munculnya kebakaran.

Raja Juli mengatakan kondisi cuaca yang panas dan kering memang dapat meningkatkan risiko kebakaran. Namun, menurutnya, sebagian besar kejadian karhutla sangat mungkin berkaitan dengan aktivitas pembakaran.

"Sudah hampir pasti ini adalah dibakar, bukan kebakaran, baik itu dilakukan oleh personal masyarakat, pekebun-pekebun biasa, atau korporasi," ujar Raja Juli di kantornya, Jakarta, Selasa (1/9/2026).

Ia menjelaskan, kebakaran dapat terjadi karena berbagai bentuk aktivitas manusia. Pembakaran juga tidak selalu dilakukan dengan sengaja, tetapi dapat dipicu kelalaian seperti membuang puntung rokok sembarangan.

"Tapi, most likely pasti ada yang membakar. Apakah itu tadi sengaja, atau tidak sengaja tadi lempar putung rokok, apakah itu petani kecil atau petani besar, apakah itu perusahaan," katanya.

Raja Juli menegaskan Kementerian Kehutanan akan menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam menangani persoalan karhutla, termasuk melalui penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.

Ia memastikan proses hukum tidak akan membedakan pelaku berdasarkan latar belakang maupun skala kegiatan.

"Yang paling pasti dan kami akan kerjakan yang menjadi perintah Pak Presiden Prabowo, penegakan hukum, terutama dari Pak Dirjen Gakkum, tidak akan pernah tumpul ke atas, tajam ke bawah," ujarnya.

Raja Juli menegaskan setiap pihak yang terbukti melanggar aturan akan diproses sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

"Siapa pun yang melakukan pelanggaran, siapa pun yang melakukan pelanggaran, tanpa terdiskriminasi, kami akan tindak sesuai dengan undang-undang kehutanan yang kami miliki," lanjutnya.

Di tengah upaya penanganan karhutla, Raja Juli menyebut jumlah titik panas atau hotspot di sejumlah provinsi mulai menunjukkan tren penurunan dalam beberapa hari terakhir.

Klaim tersebut merujuk pada data Sistem Monitoring Hutan Nasional (Sipongi) Gakkum Kementerian Kehutanan hingga akhir Agustus 2026.

Raja Juli menyebut Riau dan Jambi tercatat tidak memiliki hotspot pada 31 Agustus 2026 hingga pukul 23.59 WIB.

"Riau dan Jambi itu hotspot-nya sudah nol per 31 Agustus 2026 pukul 23:59 WIB," katanya.

Sementara itu, masih terdapat hotspot di sejumlah wilayah lain. Kalimantan Selatan tercatat memiliki 22 titik panas, sedangkan Sumatera Selatan memiliki 20 titik.

Kondisi lebih serius masih terjadi di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah yang disebut memiliki jumlah hotspot relatif tinggi.

Meski demikian, Raja Juli menilai perkembangan data selama sebulan terakhir menunjukkan adanya penurunan setelah sebelumnya mencapai titik puncak pada 29 Agustus.

Ia menegaskan pemerintah akan terus melakukan berbagai langkah untuk menekan jumlah karhutla sekaligus memperkuat penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti menjadi penyebab kebakaran.